elecodelospasos.net

Cara benar dalam berdemokrasi

Month: July 2020

Sejarah Demokrasi di Indonesia Kemerdekaan Hingga Saat Ini

Posted on July 16, 2020  in demokrasi

Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, dalam penerapan demokrasi di Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi politik dan juga pemimpin kala itu. Berikut dalam artikel ini akan dibahas penjelasan sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah bagaimana demokrasi di Indonesia dari saat zaman kemerdekaan hingga pada zaman reformasi saat ini.

Sejarah Demokrasi Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan menjadi negara sendiri dalam UUD 1945 juga menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut paham demokrasi, dimana pada kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan Rakyat dan juga dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau (MPR), atau tergolong sebagai sebuah negara yang menganut paham sebuah Demokrasi Perwakilan.

Perkembangan Demokrasi Di Masa Revolusi Kemerdekaan

Pada tahun 1945 – 1950, Indonesia sendiri masih berjuang untuk menghadapi Belanda dan situs sbobet88 yang pada saat itu ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu juga pelaksanaan demokrasi belum berjalan sebagaimana dengan baik. Hal itu disebabkan juga oleh masih adanya beberapa revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan negara indonesia masih terdapat sentralisasi pada kekuasaan hal ini bisa terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang isinya berbunyi sebelum MPR, DPR dan juga DPA dibentuk menurut UUD dan segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden. Pada saat itu untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang absolut pemerintah sendiri mengeluarkan:

  • Maklumat untuk Wakil Presiden No. X dikeluarkan tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
  • Maklumat untuk Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pada Pembentukan Partai Politik.
  • Maklumat untuk  Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan suatu sistem pemerintahn untuk presidensil menjadi parlementer

Perkembangan untuk demokrasi pada periode ini sendiri telah meletakkan banyak sekali hal-hal mendasar. Pertama, pemberian masyarakat hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden sendiri yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dan dengan adanya maklumat Wakil Presiden, maka nantinya akan memungkinkan nya terbentuk beberapa partai politik yang kemudian menjadi sebuah mala peletak bagi sebuah sistem kepartaian yang ada di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya yang akan datang dalam sejarah kehidupan politik kita.

Perkembangan Demokrasi  Parlementer 

Periode bentuk pemerintahan negara Indonesia di tahun 1950 sampai dengan 1959 menggunakan sebuah UUD Sementara (UUDS) sebagai sebuah landasan konstitusionalnya. Pada masa ini sebenarnya adalah masa kejayaan untuk demokrasi di Indonesia, karena hampir pada semua elemen demokrasi sendiri dapat ditemukan dalam sebuah perwujudan kehidupan politik yang ada di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau juga parlemen memainkan peranan yang juga sangat penting dalam sebuah proses politik yang sedang berjalan. Perwujudan kekuasaan dalam parlemen ini juga diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya pada saat itu kepad pihak pemerintah.

Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950-1959 sendiri bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal indonesia yang dimana  presiden sebagai seorang Kepala Negara bukan sebagai seorang kepala eksekutif. Masa demokrasi ini juga memiliki peranan parlemen, sebagai politik sangat tinggi dan juga  berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian dalam praktiknya demokrasi pada masa ini dinilai juga gagal dengan sebab sebagai dominannya politik tersebut aliran, sehingga membawa sebuah konsekuensi yang terjadi terhadap pengelolaan terhadap konflik. Landasan sosial dan ekonomi yang juga masih lemah. Tidak mampunya sebuah konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 pada saat itu. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan semua kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang  berjalan pada saat itu.

Atas dasar kegagalan tersebut maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 :

  • Untuk membubarkan konstituante
  • Kembali ke UUD 1945 dan  tidak berlaku UUD S 1950
  • Pembentukan MPRS dan juga DPAS
  • Perkembangan Demokrasi Terpimpin 

Sejak saat  berakhirnya pemilihan umum di tahun 1955, presiden Soekarno sendiri sudah menunjukkan sebuah gejala ketidaksenangannya kepada semua partai-partai politik. Hal itu juga terjadi karena partai politik tersebut sangat orientasi pada sebuah kepentingan ideologinya masing-masing dan kurang memperhatikan kepentingan sebuah politik secara nasional dan juga menyeluruh. Disamping itu juga pada saat itu Soekarno melontarkan sebuah gagasan bahwasannya demokrasi parlementer tidak sesuai dengan sebuah kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin di antaranya :

  • Mengaburnya sebuah sistem kepartaian, pemimpin partai sendiri banyak yang dipenjarakan
  • Peranan terhadap Parlemen lemah bahkan akhirnya hal tersebut dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk sebuah DPRGR
  • Jaminan HAM juga lemah
  • Terjadi sentralisasi dan kekuasaan
  • Terbatasnya peranan pers pada saat itu
  • Kebijakan politik luar negeri atau sudah memihak ke RRC Blok Timur

Awal Order Baru 

Pemerintahan Orde Baru sendiri  ditandai oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu menggantikan Ir. Soekarno sebagai seorang Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru tersebut ini menerapkan sebuah Demokrasi Pancasila untuk dapat menegaskan bahwasanya model demokrasi sendiri inilah yang sesungguhnya sesuai dengan sebuah ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru sendiri memberi harapan baru pada rakyat indonesia pembangunan disegala bidang melalui pada saat itu Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru saat itu berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum. Namun demikian sebuah perjalan demokrasi pada masa order baru sendiri dianggap gagal sebab: 

  • Rekrutmen politik yang pada saat itu tertutup
  • Pemilu yang jauh dari kata semangat demokratis
  • Pengakuan kepada HAM yang terbatas
  • Timbulnya politik dan sistem KKN yang merajalela
  • Sebab jatuhnya Orde Baru:
  • Hancurnya sebuah ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
  • Terjadinya sebuah krisis politik
  • TNI juga tidak bersedia lagi menjadi sebuah alat kekuasaan orba
  • Gelombang demonstrasi masyarakat yang menghambat menuntut tentang Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Orde Baru sendiri mewujudkan dirinya sebagai salah kekuatan yang sangat kuat dan relatif otonom, dan sementara itu masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan untuk sebuah kekuasaan dan proses formulasi sebuah kebijakan. Sejak pada masa runtuhnya Orde Baru yang bersamaan juga dengan waktunya lengsernya Presiden Soeharto, saat itu maka Indonesia sendiri memasuki sebuah suasana kehidupan kenegaraan yang baru pada saat itu, sebagai hasil dari kebijakan sebuah reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek yang ada di lapisan kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku pada sebelumnya. Kebijakan reformasi ini juga berpuncak dengan adanya amandemen UUD 1945 bagian Batang Tubuhnya Karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di masa Orde Baru.

Kesimpulan

Perbedaan demokrasi dan juga reformasi dengan demokrasi sebelumnya, yang dimana pemilu yang dilaksanakan di tahun 1999-2004 sendiri jauh lebih demokratis daripada tahun sebelumnya. Rotasi kekuasan yang juga dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa. Sebuah pola rekrutmen politik untuk dapat mengisi posisi-posisi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Sebagaianbesar hak dasar juga bisa terjamin seperti adanya sebuah kebebasan dan juga menyatakan sebuah pendapat.

Itulah perkembangan demokrasi yang berada di indonesia dari dulu hingga kini. Demokrasi adalah suatu hal yang penting terhadap suatu negara, karena dengan adanya demokrasi terciptanya elemen-elemen yang sesuai dengan pilihan rakyat. Demokrasi juga umumnya ditandai dengan sekarang dimana kita semua bebas dan berhak berpendapat. Sama seperti hal nya juga sebuah kebebasan pers.Sekian pembahasan mengenai artikel ini semoga dapat menambah ilmu serta wawasan anda tentang demokrasi. Terimakasih.

, ,

[Top]

Month: July 2020

Dampak Covid-19 Untuk Demokrasi Indonesia

Posted on July 16, 2020  in demokrasi

Covid-19 Sebagai Tantangan Demokrasi di Indonesia. Seperti yang sudah di bagas oleh Syarif Hidayat Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), salah satu Dosen Program Pascasarjana Universitas Nasional (Unas). Dalam kurun waktu terakhir segenap komponen bangsa mulai resah. Selanjutnya, mulai merasa tercekam dan rasa takut, lantaran pada saat itu mulai merebaknya wabah corona virus 2019 atau (covid-19). Keresahan tersebut tentunya menjadi suatu hal yang sangat manusiawi. Karena, jika pandemi covid-19 sendiri tidak ditangani secara cepat dan juga tepat, akan berdampak fatal terhadap kematian manusia, dan juga perekonomian Indonesia tentunya.Oleh karena itu, wacana publik pun mulai dibanjiri dengan diskursus tentang dua isu tersebut. 

Dampak Covid-19 Terhadap Demokrasi

Sementara itu, apa pelajaran yang nantinya dapat dipetik dari terjadinya musibah covid-19 ini terkait kepada demokrasi indonesia, seperti yang akan dibahas kali ini tentang bagaimana dampak virus ini untuk demokrasi negara indonesia. Khususnya pada tata kelola negara dan babgsa. Pada umumnya relatif belum mendapat perhatian secara penuh dari para akademis. Transisi demokrasi itu sendiri masih dalam masa perdebatan. Seperti yang kita tau sejak berakhirnya Orde baru pada 1998 pemerintah sendiri mulai memasuki periode transisi demokrasi. Terkait hal tersebut secara teoritis dapat ditemukan dan ada sepuluh karakteristik utama dalam transisi indonesia.

Pertama

Adalah relasi antara negara dan juga masyarakat, tidak lagi bersifat satu arah, tetapi juga sekarang sudah bersifat dua arah. Walaupun dibukanya peluang sebagai bentuk partisipasi masyarakat cenderung belum sepenuhnya didasarkan pada sebuah itikad untuk memperkuat masyarakat sipil, tetapi, lebih pada kewajiban untuk memenuhi agenda reformasi.

Kedua

Relasi kepada negara dan juga masyarakat lebih berkarakterkan pada relasi antar elite, yaitu antara elite para penguasa dan juga antar elite masyarakat. Kondisi ini kemudian sekarang telah melahirkan praktik demokrasi yang elitis.

Ketiga

Reformasi politik lebih dititikberatkan kepada reformasi kelembagaan negara, namun masih minus penguatan kapasitas. Kondisi itu juga bertambah parah pada terjadinya praktik demokrasi prosedural.

Keempat

Telah adanya perluasan arena kebebasan sipil, namun juga minus kualitas. Realitas ini ditandai, juga dengan masih banyaknya ekspresi kebebasan sipil dengan berbagai cara-cara kekerasan, dan juga dengan adanya tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh pihak negara maupun oleh masyarakat, dalam menyikapi suatu hal seperti ekspresi kebebasan.

Kelima

Pemilu yang berkarakterkan vote minus voice. Maksudnya adalah, pemilu secara rutin dilaksanakan sebagai salah satu ‘ritual politik’ untuk mendapat sebuah suara masyarakat guna untuk melegitimasi semua kekuasaan para elite. Namun, biasanya pasca pemilu, sangat mushkil memproduksi sebuah suara. Lebih buruk nya lagi adalah yang dihasilkan adalah political noise.

Keenam

Munculnya banyak oligarki partai politik. Kenyataan ini juga ditunjukkan, di antaranya seperti, adanya sentralisasi kekuasaan dalam tubuh suatu partai politik, dan proses pengambilan keputusan yang biasanya dimonopoli oleh segelintir oknum elite partai. Lalu, nantinya promosi posisi strategis tidak didasarkan kepada sitem merit, dan proses kaderisasi partai nyaris tidak berjalan.

Ketujuh

Maraknya di indonesia praktik politik transaksionis, yaitu dimana memperlakukan kekuasaan sebagai salah satu komoditas yang dapat diperjualbelikan. Fenomena ini umumnya sekarang terjadi hampir pada semua arena politik. Mulai dari sebuah praktik beli suara pada saat pemilu, sampai dengan adanya beli jabatan untuk beberapa posisi-posisi strategis pada lembaga internal di partai politik, maupun pada sebuah lembaga negara.

Kedelapan

Munculnya sebuah realitas dinasti politik, yakni dimana monopoli kekuasaan tersebut biasanya berdasarkan hubungan kekeluargaan atau pun kekerabatan. Tendensi biasanya terjadi, sangat erat dengan terkait dengan adanya praktik politik transaksional dan juga partai oligarki sebagaimana dikemukakan di atas.

Kesembilan

Maraknya praktik juga shadow state, yaitu hadirnya para aktor dari luar luar struktur formal pemerintahan. Namun, nantinya dapat mengendalikan dan juga mengontrol para aktor penyelenggara sistem pemerintah formal, baik dalam tingkat pemerintah maupun juga dalam pusat maupun daerah. Kecenderungan ini juga terjadi, juga dan tidak bisa terlepas dari adanya praktik sebuah politik transaksionis, utamanya pada sebuah pemilu

Kesepuluh

Hadirnya sebuah gerakan counter yang reform, yaitu suatu gerakan dimana reformasi yang sejatinya dapat membawa spirit antireformasi, namun malah dikemas dalam bungkus dan label pro reformasi. 

Gerakan ini juga relatif sulit untuk dideteksi pada umumnya, namun sangat membahayakan bagi masa depan sebuah demokrasi negara. 

Dampak Covid-19

Ujian dan juga bahaya hal seperti di atas dengan kondisi saat ini. Dengan merujuk kepada sepuluh karakteristik dalam transisi demokrasi di atas, maka sedikitnya sudah dapat diidentifikasi ada enam tantangan dari demokrasi di Indonesia terkait dengan adanya pandemi covid-19. Secara tidak langsung dengan adanya pandemi covid-19 ini secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI. Kita tahu bahwa sudah sejak 2004 indonesia sendiri menerapkan pilpres secara langsung, dan melaksanakan pilkada secara langsung. Jika kita melihat sekarang dimana kehadiran wabah covid-19 secara nyata membuat ujian sendiri bagi pemilu langsung tersebut.

Politisasi Covid-19

Bahaya politisasi covid-19 untuk sebuah pencitraan politik jelang pilpres 2020. Walaupun hal ini cenderung terkesan berlebihan namun sebagai upaya antisipasi layak untuk di pertimbangkan. Seperti yang kita tahu tujuan pilpres adalah mendapatkan kekuasan kontestasi mendapatkan kekuasaan. Dengan adanya musibah covid-19 untuk sebuah pencitraan politik sangat mungkin terjadi. Bahaya politisasi kebijakan pembatasan sosial distancing untuk dapat menekan hak dan menyampaikan aspirasi terbuka di ruang publik. Dimana kita tau skrg ini di larang warga atau masyarakat untuk berkumpul dalam ruang publik guna mencegah penularan covid-19. Dengan demikian hal tersebut dapat dipastikan selama periode pemberlakukan kebijakan pembatasan sosial tidak ada masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi di ruang publik. Bahaya politisasi program bantuan kepada terdampak covid untuk mobilisasi menjelang kontestasi pilkada serentak 2020. Kekhawatiran ini sebenarnya cukup beralasan, mengingat praktik politik yang dama penyelenggaraan sudah menjadi rahasia umum lagi. Oleh karena itu bila tidak ada pengawasan ketat dan juga tepat tidak kecil kemungkinan untuk cenderung hal yang sama pun akan berlaku kepada pelaksanaan program bantuan sosial covid.

Dengan artikel ini semoga nantinya publik bisa diharapkan untuk lebih sensitif dari pihak-pihak terkait untuk melakukan aksi atas konsep dan praktik demokrasi di tanah air sejauh ini. Dengan demikian dimana melalui pilpres,pileg dan juga pilkada nantinya tidak berhenti pada tingkat wacana tetapi juga terwujud pada aksi dan kenyataan. Semoga dengan adanya artikel ini masyarakat mulai paham tentang makna dan juga pentingnya sebuah demokrasi suatu negara. Terlebih kita sedang dihadapkan pada situasi seperti wabah covid seperti sekarang ini, jangan jadikan negeri ini semakin buruk dengan pemahaman-pemahaman demokrasi yang salah. Dan juga masyarakat diharapkan bisa ikut mengontrol dan berpartisipasi terhadap demokrasi yang sehat di negara indonesia ini. 

, ,

[Top]

Month: July 2020

Prinsip Benar Dalam Berdemokrasi Sesuai Pancasila 2

Posted on July 15, 2020  in Blogging

 

Masih mengenai cara berdemokrasi Pancasila yang baik memakai prinsip-prisnip yang di dasari oleh Pancasila ini. daripda berlama-lama, berikut ini bsia kalian simak lagi lanjutan yang ada pada Prinsip-Prinsip berdemokrasi Pancasila yang memang sudah di terapkan di Negara Indonesia ini.

Berdemokrasi Sesuai Pancasila

#2 Dilakukannya Dengan Cara Cerdas

Kecerdasan atau juga Intelegensi memang dipadnang sebagai suatu kemapuan yang bisa dimiliki oleh tiap manusia didalam emmahami dunia, berfikir secara rasional serta menggunakan adanya sumber-sumber pendukung yang dilakukan secara Efektif didalam menjalani hidup dan saat dihadapkan oleh berbagai halangan yang ada. Demokrasi Pancasila yang dilakukan dengan adanya kecerdasan ini memiliki arti bahwasannya segala proses penentuan kebijakan harus dilakukan secara bebas, dalam prinsipnya :

  • Kecerdasan ini bisa diartikan sebagai sautu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu tindakan yang memiliki tujuan dan juga cara berfikir rasional.
  • Kecerdasan ini juga kemampuan individual untuk memahami, melakukan berbagai Inovasi serta memberikan yang namanya solusi terhadap situasi dan juga kondisi yang dihadapinya.
  • Sebagai seorang manusia kita memang diberikan kecerdasan Intelektual “IQ”, emosional “EQ”, spiritual “SQ”, moral “MQ”, dan juga kecerdasan sosial. Tentu saja kecerdasan ini akan dimiliki oleh setiap orang dengan berbeda-beda.

#3 Berkedaulatan Terhadap Rakyat

Demokrasi ini dilakukan dengan cara berkedaulatan terhadap rakyat. Pernyataan ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Segala sesuatu kebijakan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat yang dimana telah ditetapkan oleh pemerintahan adalah dari rakyat dan juga untuk rakyat. Setidaknya seperti inilah prinsipnya.

  • Untuk prinsip secara mendasar rakyatlah yang memiliki wewenang atas dasar keberlangsungan negaranya.
  • Untuk batasan-batasan tertentu, kedaulatan rakyat ini dipercayakan pada MPR, DPR , & DPRD.
  • Wakil-wakil rakyat ini setidaknya dapat mewakili suara rakyat Indonesia dalam tingkatan atas guna merancangkan serta menetapkan suatu kebijakan yang memihak masyarakat secara luas.

#4 Berdasarkan Pada Rule Of Law

Selanjutnya untuk demokrasi ini dilakukan oleh Rule Of Law yang dimana demokrasi ini mencakup pelaksanaan sebagai berikut :

  • Keberanian Dalam Hukum “ Legal Truth”

Dimana dalam hal ini memiliki makna bahwasannya kekuasaan pada NKRI ini setidaknya harus mengandung, melindungi dan juga mengembangkan kebenaran sesuai dengan hukum :

  • Pelaksanaan demokrasinya tidak dilaksanakan secara tidak serius atau terkesan dengan ugal-ugalan, bercanda dan terkesan adanya manipulatif.
  • Segala pelaksanaanya dan juga hasil dari produk demokrasi ini harus bisa dibuktikan kebenarannya di mata hukum.
  • Menurut UUD’45 kecerdasan melaksanakan demokrasi ini tidak dilakukan dengan kekuatan naluri, kekuatan pada otot atau juga kekuatan dengan masa.
  • Untuk pelaksanaanya harus dilakukan dengan tugas-tugas yang sesuai pemanfaatannya yang dimiliki langsung oleh manusia.

#5 Prinsip Pemisahan Kekuasaan Negara

Pelaksanaan Demokrasi ini menurut UUD’45 tidaklah hanya mengakui atas kekuasaan NKRI yang tidak terbatas secara hukum, tetapi juga pelaksanaanya demokrasi ini diperkuat dengan adanya pemisahan kekuasaan negara. Pemisahan ini secara langsung diserahkan kepada badan-badan negara yang ditunjukkan untuk bertanggung jawab sesuai dari bagiannya.

Demokrasi pancasila yang dilaksanakan mengikuti UUD’45 ini memanng mengenal pembagian serta pemisahan kekuasaan dan dilakukan melalui sitem pemisahan dengan prinsip-prinsip berikut :

  • Pemisahaan kekuasaan di negara ini dilakukan berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia bukan tanpa adanya tujuan tertentu.
  • Pemisahan dari kekuasaan negara ini dilakukan guna untuk membagi kewenangan pada sistem pemerintahan agar nantinya tidak terjadi timpang tindih dan juga double job yang terjadi pada pemerintahan.
  • Pemisahan kekuasaan negara juga dilakukan agar pelaksanaan kekuasaan negara Indonesia ini dapat berlangsung dengan efektif dan juga secara efisien.

#6 Berdasarkan Pada HAM

Hubungan demokrasi dengan HAM dari adanya pelaksanaan demokrasi Pancasila ini memang terkait satu sama lain. Dimana untuk pelaksanaanya diakui dengan adanya HAM yang tujuannya sendiri tidak hanya untuk menghormati hak-hak yang ada, namun juga untuk meningkatkan harkat, martabat, serta derajat dari masyarakat Indonesia ini. pelaksanaanya sendiri didasari pelh prinsip berikut.

  • Demokrasi dengan pelaksanaan yang dilakukan secara cerdas akan mempertimbangkan adanya SWOT.
  • SWOT sendiri memiliki arti S yaitu Strengh, dimana dalam menyusun sautu kebijakan diperlukan kekuatan yang dimiliki oelh kebijakan tersebut.
  • SWOT sendiri memiliki arti W atau Weakness dengan penetapan kebijakannya juga harus dianalisis terlebih dahulu dalam aspek yang menyangkut pada kelemahannya.

[Top]