elecodelospasos.net

Cara benar dalam berdemokrasi

Month: October 2020

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Posted on October 19, 2020  in demokrasi

Pelaksanaan sebuah demokrasi pada era reformasi pada tahun (1998 sampai dengan sekarang ini) adalah sebuah hal yang ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai Presiden, Soeharto yang telah menjabat yaitu selama sekitar 32 tahun. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, era kepemimpinan nasional kemudian beralih dari Soeharto kepada BJ Habibie yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beralihnya pemerintahan kepada BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia merupakan sebuah hal yang dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya sebuah proses demokrasi yang ada di Indonesia.

 

Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya sudah menjadi sebuah hal yang sangat menyimpang dari pokok-pokok awalnya. Kekuasaan pada saat itu dipegang penuh oleh Presiden dan walaupun pada awalnya kehidupan masyarakat demokrasi di Indonesia menunjukkan sebuah kemajuan, tetapi dalam perkembangannya tersebut kemudian ternyata tidak jauh berbeda dari prakteknya dengan masa agen judi bola Demokrasi Terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orba berniat untuk menjalankan sebuah Demokrasi Pancasila dan kemudian memutuskan sistem berdasarkan dengan Trias Politika. Akan tetapi hal tersebut, menjadi sebuah hal yang tidak begitu berjalan dengan baik.

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Orde Baru dimulai dengan sebuah tekad untuk mengabdi kepada semua kepentingan rakyat dan negara yang kemudian didasari oleh Pancasila serta UUD 1945. Era Orde Baru kemudian dibuat untuk mengatasi sebuah penyimpangan yang ada di masa orde lama. Berbagai kondisi lainnya seperti ekonomi yang terpuruk dengan juga tingkat inflasi pada saat itu mencapai 600 persen menjadi masalah bagi Indonesia. Munculnya gerakan Tritura yang timbul oleh sebuah latar belakang G30S PKI, dan lain sebagainya turut menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada sistem pemerintahan pada masa itu. Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terbukti dari beberapa peraturan berikut ini yang kemudian membuat UUD 1945 menjadi sebuah konstitusi yang sangat sakral :

  • Ketetapan MPR nomor I/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk dapat mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan merubahnya.
  • Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 mengenai sebuah Referendum yang antara lain yang menyatakan bahawa apabila MPR hendak mengubah UUD 1945 maka rakyat terlebih dulu harus dapat diminati pendapat melalui sebuah referendum.
    UU no. 5 tahun 1985 mengenai hal Referendum yang menjadi suatu pelaksanaan yang ada dari Tap MPR sebelumnya.

 

Dalam sebuah sistem pemerintahan yang ada di pada masa Orde Baru juga dilakukan sebuah perampingan partai-partai politik. Sehingga hal ini pada saat itu menyebabkan hanya ada tiga partai saja, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga Partai Perjuangan Indonesia (PDI). Dalam pelaksanaan hal tersebut Golkar menjadi partai mayoritas tunggal yang selalu memenangkan setiap pemilu pada masa Orde Baru. Ketidakpuasan apapun yang kemudian muncul pada masa itu dengan cepat akan langsung diredam. Ciri pokok orde baru yang sangat jelas terlihat pada sebuah sistem pemerintahan. Yaitu ada pada masa Orde Baru bahwa Lembaga Kepresidenan adalah lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi.

Demokrasi Indonesia periode reformasi

Presiden BJ Habibie yang kemudian meletakkan fondasi yang kuat bagi para pelaksanaan demokrasi yang ada Indonesia yaitu pada masa selanjutnya. Dalam sebuah masa pemerintahan Presiden BJ Habibie kemudian muncul beberapa indikator dari pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu:

Diberikan kebebasan pers

Pada era reformasi adalah sebuah era yang baru, karena pada saat itu diberikan sebuah ruang kebebasan pers. Ruang kebebasan pers tersebut sebagai ruang publik untuk dapat berpartisipasi dalam kebangsaan dan juga kehidupan kenegaraan. Jika pada masa kepemimpinan Soeharto, kebebasan pers adalah sebuah hal yang selalu diatur oleh keputusan pemerintah. Akibatnya pada masa itu banyak media yang diakuisisi oleh pemerintah.

Berlakunya sistem multipartai

Di era reformasi sistem multipartai kemudian dapat diberlakukan. Seperti yang terlihat pada Pemilihan Umum 1999. Habibie sebagai Presiden RI yang membuka kesempatan pada rakyat untuk dapat berserikat dan kemudian dapat berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya yang ada di Indonesia.

Karakteristik demokrasi periode reformasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada saat era reformasi adalah bentuk dari demokrasi Pancasila.
Kondisi demokrasi Indonesia yang ada di periode reformasi dinilai sedang menuju kepada tahap yang sempurna.
Warga negara yang bertugas mengawal demokrasi agar nantinya dapat diterapkan di dalam aspek kehidupan.

Berikut ini karakteristik demokrasi pada periode reformasi:

Pemilu lebih yang sistemnya lebih demokratis
Rotasi tentang kekuasaan dari pemerintah pusat hingga juga daerah
Pola rekrutmen dari politik terbuka
Hak-hak dasar dari warga negara terjamin

Berikut ini penjelasannya:

Pemilu lebih demokratis

Pemilu nantinya akan dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem dari Pemilu yang juga terus berkembang memberikan sebuah jalan bagi rakyat untuk dapat menggunakan semua hak politik yang ada di dalam Pemilu.Puncaknya adalah pada 2004 rakyat yang kemudian bisa langsung memilih wakilnya yang berada di lembaga legislatif serta presiden dan juga wakil presiden yang dapat dipilih secara langsung.

 

Pada tahun 2005 kepala daerah pun atau gubernur dan juga bupati atau walikota kemudian dipilih langsung oleh rakyat.Rotasi kekuasaan yang ada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebuah Rotasi kekuasaan yang dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan yang ada pada tingkat desa.

Pola rekrutmen politik terbuka

Rekrutmen politik untuk hal pengisian jabatan politik merupakan sebuah hal yang dapat dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak dasar yang ada dari warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat Indonesia bisa terjamin seperti, adanya sebuah kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat, kebebasan pers serta kebebasan lainnya.

Kesimpulan

Segala kelebihan dan juga semua kekurangan yang terdapat dalam sistem pemerintahan orde baru tersebut membuat masyarakat yang awalnya merasa sangat nyaman kemudian mulai terusik. Terutama karena berbagai penyimpangan yang ada di Indonesia dari sistem pemerintahan, dan terjadinya ketidak bebasan mengungkapkan pendapat.Tuntutan akan perubahan yang ditujukan kepada kepemimpinan dan sistem pemerintahan kemudian menjadi sebuah hal yang mulai mengemuka. Terlebih lagi saat itu imbas yang dirasakan dari krisis ekonomi Asia juga mempengaruhi Indonesia.

 

Berbagai demonstrasi dan tuntutan pun pada akhirnya terus bergulir hingga menyebabkan terjadinya tragedi trisakti 1998. Tidak hanya itu saja sejumlah empat orang yang merupakan mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut sebuah kemunduran Presiden Soeharto. Peristiwa tersebut dikenal dengan sejarah peristiwa Trisakti yang pada akhirnya menyebabkan kerusuhan pada Mei 1998 yang kemudian di campuri dengan isu SARA.

 

Itulah karakteristik demokrasi periode Reformasi yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu yang menganut sistem demokrasi sejak awal namun pada kepemimpinan orde lama beberapa sistem menjadi melenceng dari seharusnya.

, ,

[Top]

Month: October 2020

Negara Teratas Dalam Demokrasi Dunia

Posted on October 2, 2020  in demokrasi

Media ternama yang ada di Amerika Serikat, The Economist, adalah media yang merilis Indeks Demokrasi Dunia yang ada pada Tahun 2017 yaitu pada 30 Januari tahun 2018. Indeks tersebut merupakan sebuah proyek yang ada di dalam salah satu sayap lembaga think-tank atau media tersebut yang bernama The Economist Intelligence Unit (EIU). Indeks tersebut yang berhasil untuk dapat memaparkan tentang sebuah penilaian keberlangsungan demokrasi pada setiap negara yang ada di dunia. Yang diukur dengan menggunakan lima variabel penilaian yang ada. Lima dari variabel penilaian indeks tersebut adalah demokrasi yang meliputi sebuah proses elektoral dan pluralisme, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, kultur politik dan keberhasilan sipil dari suatu negara. Negara-negara tersebut adalah negara yang mendapat predikat sistem demokrasi terbaik yang ada di dunia. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah masuk ke jajaran negara-negara dengan sistem demokrasi terbaik di Dunia?

Negara Teratas Dalam Demokrasi Dunia

Hasil dari sebuah penilaian yang diukur dari kelima variabel tersebut nantinya akan dapat menghasilkan beberapa skor rata-rata yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah tolak ukur penetapan dari sebuah peringkat indeks. Mereka yang duduk pada peringkat 19 teratas dalam indeks tersebut juga dikategorikan oleh EIU The Economist sebagai sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang menerapkan sebuah sistem demokrasi yang ada secara penuh. Dari total 167 negara yang tercantum dalam Indeks Demokrasi Dunia yang ada pada tahun 2017 versi dari Economist, berikut ini adalah negara yang paling demokratis di dunia.

Denmark

Kebebasan atas sebuah hak individu merupakan sebuah komponen utama yang menjadikan negara ini berada di peringkat 5 tertinggi dalam indeks EIU The Economist dengan skor 9,22 dari skor sempurna yaitu 10,00. Denmark juga merupakan salah satu negara yang memiliki sebuah skor tinggi yang ada dalam kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan manusia.

Seperti dari ekonomi, sosial, dan juga politik. Dan tak hanya itu negara ini adalah negara yang memiliki asas transparansi yang tinggi yang diterapkan oleh setiap lembaga pemerintahan dan parlemen untuk tururut menjadi salah satu sumbangsih.

Selandia Baru

Sejumlah aspek yang ada dan kemudian membuat negara tersebut sebagai negara yang duduk di peringkat 4 dalam indeks EIU The Economist yaitu adalah toleransi atas semua keberagaman yang tinggi di negara Selandia Baru. Dari segi kesetaraan gender tersebut, Selandia baru menjadi salah satu negara yang melibatkan perempuan untuk dapat terlibat dalam proses pemungutan suara yang ada pada setiap pemilu.

Penanganan baik yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kelompok masyarakat asli juga menjadi sebuah aspek yang harus diapresiasi. Di negara ini keberfungsian pemerintah yang mempunk menjadi terwakilkan oleh kelompok masyarakat minoritas di dalam pemerintahan dan parlemen.Merupakan sebuah hal positif yang juga turut menjadi salah satu dari sumbangsih hal tersebut. Dalam indek tersebut, Selandia Baru adalah salah satu negara yang memiliki skor 9,26 dari skor yang sempurna.

Swedia

Seperti yang telah dikutip dari The Economist, Swedia ternyata memiliki skor 9,39 dan duduk pada peringkat 3 dalam indeks negara paling demokratis. Media AS juga mencatat, variabel proses elektoral dan pluralisme” negara sosialis tersebut memiliki sejumlah skor 9,58. Sementara, variabel yang berfungsi untuk pemerintahan” Swedia yang memiliki skor yaitu 9,64. Sebuah catatan positif yang juga muncul pada sebuah aspek kultur politik yang ada di Swedia yang kemudian menorehkan skor yang sangat sempurna.

Islandia

Selanjutnya negara yang satu ini juga merupakan negara terbaik dengan sistem demokrasi di dunia. Seperti pada kebanyakan negara yang ada di rumpun Nordik lainnya, Islandia adalah sebuah negara yang duduk di peringkat kedua indeks dengan skor 9,5. Negara tersebut adalah sebuah negara yang memiliki komitmen kuat pada sebuah kesetaraan sosial dan juga pada sebuah prinsip ‘memanusiakan manusia’ yang begitu komprehensif di berbagai macam lini kehidupan. Perempuan yang berhasil terwakili dengan baik di politik, masyarakat yang begitu antusias dan juga kemudian terlibat aktif dalam sebuah kehidupan berdemokrasi, dan sebuah kebebasan dijamin sangat baik oleh hukum.

Australia

Sebagai negara terbesar ke-55 di dunia dalam hal populasi, Australia juga ternyata menjadi salah satu negara yang merupakan negara terpadat di Oseania. Tiga kali lebih padat dari tetangganya, yaitu Papua Nugini (8,2 juta) dan 5 kali lebih padat juga dari Selandia Baru yang memiliki populasi (4,5 juta). Sebagai negara terbesar yang ke-6 di dunia, Australia memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah, yaitu hanya 3 orang per kilometer persegi, atau sama halnya dengan 7 per mil persegi. Ini menjadikannya Australia adalah salah satu negara dengan populasi paling sedikit di dunia. Beberapa kota yang bagian Australia bahkan berpenduduk kurang padat. Seperti yang ada di wilayah Utara, setiap kilometer persegi menampung hanya 0,2 orang. Sebagian besar populasi Australia terkonsentrasi oleh wilayah sekitar pesisir.

Norwegia

Seperti yang dikutip oleh The Economist menuliskan bahwa negara Norwegia adalah negara yang duduk dalam peringkat pertama dengan skor 9,87. Negara ini memiliki sebuah komitmen kuat yang ada terhadap demokrasi, bahkan, layak menyebut bahwa dirinya sebagai negara yang secara penuh menerapkan sebuah prinsip demokrasi’. Penyebabnya yaitu adalah; tingkat dari partisipasi politik yang sangat tinggi, dan juga keterlibatan aktif dari masyarakat yang ada di dalam kehidupan yang berdemokrasi, serta penjaminan serta mumpuni atas setiap aspek hak asasi manusia dan seluruh warga.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia ternyata bertengger di posisi 68 dan tergolong dalam kategori negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracies (rentang 20 – 76). Seperti yang dikutip juga dari The Economist Indonesia yang memiliki skor rata-rata yaitu 6,39.Media AS tersebut juga mencatat, variabel proses elektoral dan pluralisme yang ada di Indonesia memiliki skor 6,92. Sementara, untuk variabel keberfungsian pemerintahan yang ada di Indonesia memiliki sejumlah skor yaitu 7,14 — merupakan skor tertinggi dari total lima variabel dalam penilaian. Sementara itu variabel partisipasi politik atau kultur politik serta kebebasan sipil Indonesia yang memiliki sejumlah skor 6,67 5,63 dan 5,59.

 

The Economist yang menyebut bahwa posisi Indonesia berada dalam indeks tersebut dan sangat merosot tajam. Karena ada 20 puluh peringkat dari sebuah penghitungan sejak tahun 2016 menjadi sebuah noktah hitam tentang keberlangsungan demokrasi yang ada di Tanah Air. Penyebab dari sebuah kemerosotan tersebut kemudian menurut The Economist, dipicu oleh “Dinamika politik yang berlangsung pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu seputar mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama, serta bangkitnya gerakan sosial-masyarakat yang berbasis keagamaan.

 

Itulah beberapa negara dengan sistem demokrasi terbaik yang ada di dunia. Ternyata negara Indonesia adalah negara yang memiliki sistem demokrasi yang cacat. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat politik yang ada di Indonesia adalah sebuah hal yang bisa dibumbui oleh segala macamnya. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang menganut sistem demokrasi yang baik bagi warganya. Indonesia sendiri berada di urutan

, ,

[Top]