elecodelospasos.net

Cara benar dalam Bermain Judi Online

Category: demokrasi

KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA

Posted on August 24, 2020  in demokrasi

Demokrasi yang sering kita dengar adalah suatu bentuk dari pemerintahan politik yang dimana kekuasaan pemerintahannya yaitu berasal dari rakyat, baik yang secara langsung ataupun yang melalui perwakilan. Istilah dalam demokrasi sendiri yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya “demos” yang berarti adalah “rakyat” dan juga yang artinya “kratos” yang dimana berarti kekuasaan. Istilah dalam sebuah demokrasi pertama kali yang diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yaitu Aristoteles sebagai salah satu bentuk pemerintahan, yaitu dimana pemerintahan yang sudah menggariskan bahwa kekuasaan yang berada di tangan orang yang banyak atau rakyat. Abraham Lincoln dalam sebuah pidato nya yaitu Gettysburg nya yang dimana dirinya mendefinisikan demokrasi sendi sebagai salah satu wujud dari pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Dalam semua hal ini yang dimana berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam demokrasi pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.

Bentuk-bentuk demokrasi

Secara umum terdapat dua buah bentuk dari demokrasi yaitu adalah demokrasi langsung dan juga demokrasi perwakilan atau sebuah demokrasi tak langsung. Berikut ini penjelasan tentang dua hal berikut:

Demokrasi langsung sendiri adalah demokrasi yang merupakan suatu bentuk dari demokrasi yang dimana setiap rakyat biasanya akan mewakili dirinya sendiri Dalam sebuah kebijakan yang nantinya mereka memiliki dan hal tersebut pengaruh terhadap keadaan politik yang sedang terjadi. Di Era modern, di sistem ini diketahui tidak praktis karena umumnya Populasi negara yang cukup besar dengan cara mengumpulkan seluruh rakyat dalam suatu forum tidaklah mudah selain itu sistem ini Menurut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan dimana rakyat modern yang sekarang ini cenderung tidak memiliki sebuah waktu untuk dapat mempelajari setiap permasalahan politik yang biasanya sedang terjadi di dalam negara.

Demokrasi perwakilan atau tidak langsung merupakan sebuah demokrasi yang biasanya akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam setiap waktu pemilihan umum untuk dapat menyampaikan pendapat dari permainan joker123 mereka dan juga mengambil sebuah keputusan bagi mereka.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi adalah dimana prasyarat berdirinya negara demokrasi sendiri yang telah terakomodasi dalam sebuah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi yang dapat ditinjau dari pendapat yang dikemukakan alamudi yang dimana kemudian dikenal dengan soko guru demokrasi. Menurut al maududi sendiri prinsip demokrasi adalah :

  •     Kedaulatan rakyat.
  •     Pemerintahan yang berdasarkan persetujuan 
  •     Kekuasaan Mayoritas.
  •     Hak-hak minoritas.
  •     Jaminan untuk Hak Asasi Manusia (HAM).
  •     Pemilihan yang dimana adil, bebas, dan jujur.
  •     Persamaan terhadap semua depan hukum.
  •     Proses hukum yang sangat wajar.
  •     Pembatasan dalam pemerintah secara konstitusional.
  •     Pluralisme ekonomi, politik, dan juga sosial.
  •     Nilai-nilai tentang toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan juga mufakat.

Bentuk Demokrasi dalam sebuah Pemerintahan Negara

Ada dua bentuk demokrasi yang biasanya ada di dalam sebuah pemerintahan negara, yaitu :

Pemerintahan Monarki monarki 

monarki konstitusional, atau yang disebut dengan monarki parlementer. Monarki yang dimana berasal dari bahasa Yunani. Yang artinya Monos Satu dan juga Archein artinya Pemerintah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai sejenis pemerintahan yang dimana dalam suatu negara yang biasanya akan dipimpin oleh satu orang saja atau raja. Monarki sendiri sebuah sistem yang dibagi ke dalam 3 jenis seperti :

  • Monarki Mutlak : Monarki yang bisanya akan dibentuk oleh suatu pemerintahan yang ada di dalam suatu negaranya dipimpin oleh raja dan juga dibentuk kekuasaannya tidak terbatas.
  • Monarki Konstitusional : Monarki yang dimana biasanya bentuk pemerintahan yang ada di suatu negaranya akan dipimpin oleh raja namun biasanya kekuasaan raja dibatasi oleh sebuah konstitusi.
  • Monarki Parlementer : Monarki yang dimana bentuk pemerintahan yang ada di suatu negaranya akan dipimpin oleh raja namun kekuasaannya yang biasanya tertinggi berada ditangan para parlemen.

Pemerintahan Republik, yang berasal dari bahasa latin RES yang di artikan artinya pemerintah dan PUBLICA yang biasanya berarti rakyat. Dengan demikian dapat juga di aetikan sebagai salah satu bentuk dari pemerintahan yang akan dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak. Menurut John Locke dimana kekuasaan pemerintahan dari suatu negara dipisahkan menjadi tiga bagian :

  • Kekuasaan Legislatif adalah sebuah kekuasaan untuk dapat membuat undang-undang yang dimana biasanya akan dijalankan oleh seorang parlemen.
  • Kekuasaan dalam Eksekutif adalah sebuah kekuasaan untuk dapat menjalankan sebuah undang-undang yang biasanya akan dijalankan oleh pemerintahan.
  • Kekuasaan dalam Federatif adalah sebuah kekuasaan untuk dapat menyatakan sebuah perang dan juga damai dan juga tindakan-tindakan yang lainnya dengan luar negeri
  • Sedangkan Kekuasaan Yudikatif sendiri adalah mengadili yang merupakan bagian dari sebuah kekuasaan eksekutif.

Kemudian menurut Montesquieu (Trias Politica) yang dimana dirinya sendiri menyatakan bahwa kekuasaan yang ada di dalam negara sendiri harus dibagi dan juga dilaksanakan oleh tiga orang atau juga badan yang harus berbeda-bedadan dan kuga  terpisah satu sama lainnya seperti :

  • Badan Legislatif : Kekuasaan yang membuat sebuah undang-undang.
  • Badan Eksekutif : Kekuasaan yang bertujuan menjalankan undang-undang.
  • Badan Yudikatif : Kekuasaan untuk dapat mengawasi sebuah jalannya pelaksanaan dalam undang-undang.

Klasifikasi Sistem Pemerintahan

Dalam sistem kepartaian yang umumnya juga dikenal adanya sebutan tiga sistem dalam kepartaian, yaitu sebuah sistem multi partai atau yang disebut dengan (polyparty system), sistem dalam dua partai atau (biparty system), dan juga sistem yang ada di dalam satu partai (monoparty system). Sistem yang pengisian beberapa jabatan yang biasanya akan dilakukaan oleh para pemegang dalam sebuah kekuasaan negara, yang biasanya hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama yang ada antara eksekutif dan juga legislatif. Model sistem pemerintahan negara, terdiri dari empat macam, yaitu :

  •     Sistem pemerintahan yang diktator (borjuis dan juga proletar).
  •     Sistem pemerintahan yang parlementer.
  •     Sistem pemerintahan yang presidensial, dan
  •     Sistem pemerintahan campuran.

Konsep Demokrasi Republik Indonesia

Seperti yang sudah diketahui, konsep dalam sebuah demokrasi sendiri yang sudah ada dan juga sudah berkembang yaitu sejak 200 tahun yang lalu. Konsep demokrasi ini sendiri telah diperkenalkan oleh seorang Plato dan Aristoteles dengan sebuah isyarat untuk dapat sepenuh hati saat menggunakan konsep demokrasi ini. Menurut mereka, dimana demokrasi itu memiliki dua buah sisi yang sangat berbeda. Di dalam satu sisi sangat baik, namun juga di beberapa sisi lain juga dapat menjadi sebuah hal yang sangat kejam.

Mungkin sebuah sistem yang ada dI indonesia menjadi salah satu dari penganut sistem demokrasi yang dimana sistem ini juga telah dirasakan secara nyata apa yang dikhawatirkan oleh Plato dan Aristoteles. Konsep dalam demokrasi yang sangat mendewakan sebuah kebebasan, sehingga pada akhirnya dimana nantinya juga tidak mustahil dapat menimbulkan sebuah konsep anarki. Oleh sebab itu, yang harus diperlukan disini adalah bagaimana nantinya untuk dapat mengontrol mekanisme yang paling tepat untuk dapat menjalankan konsep demokrasi yang ada pada saat ini.

Dalam sebuah penerapannya, konsep demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri adalah suatu hal yang dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan juga sebuah cita-cita untuk dapat mewujudkan sebuah suatu kehidupan yang sangat berkelompok yang dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang mereka terdapat dalam sebuah UUD 1945 yang disebut dengan kerakyatan.

Itulah hal-hal penting dalam sebuah konsep Demokrasi yang ada.Demokrasi yang dianut di indonesia sendiri adalah sebuah konsep yang penuh dengan sebuah kebebasan dan pada akhirnya menimbulkan sebuah efek yang tidak kondusif. Semoga dengan adanya artikel ini kita dapat saling menjaga dan juga mengontrol tentang demokrasi yang terjadi di Negeri ini. Terima Kasih.

, ,

[Top]

Category: demokrasi

Sejarah Demokrasi di Indonesia Kemerdekaan Hingga Saat Ini

Posted on July 16, 2020  in demokrasi

Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, dalam penerapan demokrasi di Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi politik dan juga pemimpin kala itu. Berikut dalam artikel ini akan dibahas penjelasan sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah bagaimana demokrasi di Indonesia dari saat zaman kemerdekaan hingga pada zaman reformasi saat ini.

Sejarah Demokrasi Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan menjadi negara sendiri dalam UUD 1945 juga menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut paham demokrasi, dimana pada kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan Rakyat dan juga dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau (MPR), atau tergolong sebagai sebuah negara yang menganut paham sebuah Demokrasi Perwakilan.

Perkembangan Demokrasi Di Masa Revolusi Kemerdekaan

Pada tahun 1945 – 1950, Indonesia sendiri masih berjuang untuk menghadapi Belanda dan situs sbobet88 yang pada saat itu ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu juga pelaksanaan demokrasi belum berjalan sebagaimana dengan baik. Hal itu disebabkan juga oleh masih adanya beberapa revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan negara indonesia masih terdapat sentralisasi pada kekuasaan hal ini bisa terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang isinya berbunyi sebelum MPR, DPR dan juga DPA dibentuk menurut UUD dan segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden. Pada saat itu untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang absolut pemerintah sendiri mengeluarkan:

  • Maklumat untuk Wakil Presiden No. X dikeluarkan tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
  • Maklumat untuk Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pada Pembentukan Partai Politik.
  • Maklumat untuk  Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan suatu sistem pemerintahn untuk presidensil menjadi parlementer

Perkembangan untuk demokrasi pada periode ini sendiri telah meletakkan banyak sekali hal-hal mendasar. Pertama, pemberian masyarakat hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden sendiri yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dan dengan adanya maklumat Wakil Presiden, maka nantinya akan memungkinkan nya terbentuk beberapa partai politik yang kemudian menjadi sebuah mala peletak bagi sebuah sistem kepartaian yang ada di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya yang akan datang dalam sejarah kehidupan politik kita.

Perkembangan Demokrasi  Parlementer 

Periode bentuk pemerintahan negara Indonesia di tahun 1950 sampai dengan 1959 menggunakan sebuah UUD Sementara (UUDS) sebagai sebuah landasan konstitusionalnya. Pada masa ini sebenarnya adalah masa kejayaan untuk demokrasi di Indonesia, karena hampir pada semua elemen demokrasi sendiri dapat ditemukan dalam sebuah perwujudan kehidupan politik yang ada di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau juga parlemen memainkan peranan yang juga sangat penting dalam sebuah proses politik yang sedang berjalan. Perwujudan kekuasaan dalam parlemen ini juga diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya pada saat itu kepad pihak pemerintah.

Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950-1959 sendiri bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal indonesia yang dimana  presiden sebagai seorang Kepala Negara bukan sebagai seorang kepala eksekutif. Masa demokrasi ini juga memiliki peranan parlemen, sebagai politik sangat tinggi dan juga  berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian dalam praktiknya demokrasi pada masa ini dinilai juga gagal dengan sebab sebagai dominannya politik tersebut aliran, sehingga membawa sebuah konsekuensi yang terjadi terhadap pengelolaan terhadap konflik. Landasan sosial dan ekonomi yang juga masih lemah. Tidak mampunya sebuah konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 pada saat itu. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan semua kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang  berjalan pada saat itu.

Atas dasar kegagalan tersebut maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 :

  • Untuk membubarkan konstituante
  • Kembali ke UUD 1945 dan  tidak berlaku UUD S 1950
  • Pembentukan MPRS dan juga DPAS
  • Perkembangan Demokrasi Terpimpin 

Sejak saat  berakhirnya pemilihan umum di tahun 1955, presiden Soekarno sendiri sudah menunjukkan sebuah gejala ketidaksenangannya kepada semua partai-partai politik. Hal itu juga terjadi karena partai politik tersebut sangat orientasi pada sebuah kepentingan ideologinya masing-masing dan kurang memperhatikan kepentingan sebuah politik secara nasional dan juga menyeluruh. Disamping itu juga pada saat itu Soekarno melontarkan sebuah gagasan bahwasannya demokrasi parlementer tidak sesuai dengan sebuah kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin di antaranya :

  • Mengaburnya sebuah sistem kepartaian, pemimpin partai sendiri banyak yang dipenjarakan
  • Peranan terhadap Parlemen lemah bahkan akhirnya hal tersebut dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk sebuah DPRGR
  • Jaminan HAM juga lemah
  • Terjadi sentralisasi dan kekuasaan
  • Terbatasnya peranan pers pada saat itu
  • Kebijakan politik luar negeri atau sudah memihak ke RRC Blok Timur

Awal Order Baru 

Pemerintahan Orde Baru sendiri  ditandai oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu menggantikan Ir. Soekarno sebagai seorang Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru tersebut ini menerapkan sebuah Demokrasi Pancasila untuk dapat menegaskan bahwasanya model demokrasi sendiri inilah yang sesungguhnya sesuai dengan sebuah ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru sendiri memberi harapan baru pada rakyat indonesia pembangunan disegala bidang melalui pada saat itu Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru saat itu berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum. Namun demikian sebuah perjalan demokrasi pada masa order baru sendiri dianggap gagal sebab: 

  • Rekrutmen politik yang pada saat itu tertutup
  • Pemilu yang jauh dari kata semangat demokratis
  • Pengakuan kepada HAM yang terbatas
  • Timbulnya politik dan sistem KKN yang merajalela
  • Sebab jatuhnya Orde Baru:
  • Hancurnya sebuah ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
  • Terjadinya sebuah krisis politik
  • TNI juga tidak bersedia lagi menjadi sebuah alat kekuasaan orba
  • Gelombang demonstrasi masyarakat yang menghambat menuntut tentang Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Orde Baru sendiri mewujudkan dirinya sebagai salah kekuatan yang sangat kuat dan relatif otonom, dan sementara itu masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan untuk sebuah kekuasaan dan proses formulasi sebuah kebijakan. Sejak pada masa runtuhnya Orde Baru yang bersamaan juga dengan waktunya lengsernya Presiden Soeharto, saat itu maka Indonesia sendiri memasuki sebuah suasana kehidupan kenegaraan yang baru pada saat itu, sebagai hasil dari kebijakan sebuah reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek yang ada di lapisan kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku pada sebelumnya. Kebijakan reformasi ini juga berpuncak dengan adanya amandemen UUD 1945 bagian Batang Tubuhnya Karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di masa Orde Baru.

Kesimpulan

Perbedaan demokrasi dan juga reformasi dengan demokrasi sebelumnya, yang dimana pemilu yang dilaksanakan di tahun 1999-2004 sendiri jauh lebih demokratis daripada tahun sebelumnya. Rotasi kekuasan yang juga dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa. Sebuah pola rekrutmen politik untuk dapat mengisi posisi-posisi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Sebagaianbesar hak dasar juga bisa terjamin seperti adanya sebuah kebebasan dan juga menyatakan sebuah pendapat.

Itulah perkembangan demokrasi yang berada di indonesia dari dulu hingga kini. Demokrasi adalah suatu hal yang penting terhadap suatu negara, karena dengan adanya demokrasi terciptanya elemen-elemen yang sesuai dengan pilihan rakyat. Demokrasi juga umumnya ditandai dengan sekarang dimana kita semua bebas dan berhak berpendapat. Sama seperti hal nya juga sebuah kebebasan pers.Sekian pembahasan mengenai artikel ini semoga dapat menambah ilmu serta wawasan anda tentang demokrasi. Terimakasih.

, ,

[Top]

Category: demokrasi

Dampak Covid-19 Untuk Demokrasi Indonesia

Posted on July 16, 2020  in demokrasi

Covid-19 Sebagai Tantangan Demokrasi di Indonesia. Seperti yang sudah di bagas oleh Syarif Hidayat Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), salah satu Dosen Program Pascasarjana Universitas Nasional (Unas). Dalam kurun waktu terakhir segenap komponen bangsa mulai resah. Selanjutnya, mulai merasa tercekam dan rasa takut, lantaran pada saat itu mulai merebaknya wabah corona virus 2019 atau (covid-19). Keresahan tersebut tentunya menjadi suatu hal yang sangat manusiawi. Karena, jika pandemi covid-19 sendiri tidak ditangani secara cepat dan juga tepat, akan berdampak fatal terhadap kematian manusia, dan juga perekonomian Indonesia tentunya.Oleh karena itu, wacana publik pun mulai dibanjiri dengan diskursus tentang dua isu tersebut. 

Dampak Covid-19 Terhadap Demokrasi

Sementara itu, apa pelajaran yang nantinya dapat dipetik dari terjadinya musibah covid-19 ini terkait kepada demokrasi indonesia, seperti yang akan dibahas kali ini tentang bagaimana dampak virus ini untuk demokrasi negara indonesia. Khususnya pada tata kelola negara dan babgsa. Pada umumnya relatif belum mendapat perhatian secara penuh dari para akademis. Transisi demokrasi itu sendiri masih dalam masa perdebatan. Seperti yang kita tau sejak berakhirnya Orde baru pada 1998 pemerintah sendiri mulai memasuki periode transisi demokrasi. Terkait hal tersebut secara teoritis dapat ditemukan dan ada sepuluh karakteristik utama dalam transisi indonesia.

Pertama

Adalah relasi antara negara dan juga masyarakat, tidak lagi bersifat satu arah, tetapi juga sekarang sudah bersifat dua arah. Walaupun dibukanya peluang sebagai bentuk partisipasi masyarakat cenderung belum sepenuhnya didasarkan pada sebuah itikad untuk memperkuat masyarakat sipil, tetapi, lebih pada kewajiban untuk memenuhi agenda reformasi.

Kedua

Relasi kepada negara dan juga masyarakat lebih berkarakterkan pada relasi antar elite, yaitu antara elite para penguasa dan juga antar elite masyarakat. Kondisi ini kemudian sekarang telah melahirkan praktik demokrasi yang elitis.

Ketiga

Reformasi politik lebih dititikberatkan kepada reformasi kelembagaan negara, namun masih minus penguatan kapasitas. Kondisi itu juga bertambah parah pada terjadinya praktik demokrasi prosedural.

Keempat

Telah adanya perluasan arena kebebasan sipil, namun juga minus kualitas. Realitas ini ditandai, juga dengan masih banyaknya ekspresi kebebasan sipil dengan berbagai cara-cara kekerasan, dan juga dengan adanya tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh pihak negara maupun oleh masyarakat, dalam menyikapi suatu hal seperti ekspresi kebebasan.

Kelima

Pemilu yang berkarakterkan vote minus voice. Maksudnya adalah, pemilu secara rutin dilaksanakan sebagai salah satu ‘ritual politik’ untuk mendapat sebuah suara masyarakat guna untuk melegitimasi semua kekuasaan para elite. Namun, biasanya pasca pemilu, sangat mushkil memproduksi sebuah suara. Lebih buruk nya lagi adalah yang dihasilkan adalah political noise.

Keenam

Munculnya banyak oligarki partai politik. Kenyataan ini juga ditunjukkan, di antaranya seperti, adanya sentralisasi kekuasaan dalam tubuh suatu partai politik, dan proses pengambilan keputusan yang biasanya dimonopoli oleh segelintir oknum elite partai. Lalu, nantinya promosi posisi strategis tidak didasarkan kepada sitem merit, dan proses kaderisasi partai nyaris tidak berjalan.

Ketujuh

Maraknya di indonesia praktik politik transaksionis, yaitu dimana memperlakukan kekuasaan sebagai salah satu komoditas yang dapat diperjualbelikan. Fenomena ini umumnya sekarang terjadi hampir pada semua arena politik. Mulai dari sebuah praktik beli suara pada saat pemilu, sampai dengan adanya beli jabatan untuk beberapa posisi-posisi strategis pada lembaga internal di partai politik, maupun pada sebuah lembaga negara.

Kedelapan

Munculnya sebuah realitas dinasti politik, yakni dimana monopoli kekuasaan tersebut biasanya berdasarkan hubungan kekeluargaan atau pun kekerabatan. Tendensi biasanya terjadi, sangat erat dengan terkait dengan adanya praktik politik transaksional dan juga partai oligarki sebagaimana dikemukakan di atas.

Kesembilan

Maraknya praktik juga shadow state, yaitu hadirnya para aktor dari luar luar struktur formal pemerintahan. Namun, nantinya dapat mengendalikan dan juga mengontrol para aktor penyelenggara sistem pemerintah formal, baik dalam tingkat pemerintah maupun juga dalam pusat maupun daerah. Kecenderungan ini juga terjadi, juga dan tidak bisa terlepas dari adanya praktik sebuah politik transaksionis, utamanya pada sebuah pemilu

Kesepuluh

Hadirnya sebuah gerakan counter yang reform, yaitu suatu gerakan dimana reformasi yang sejatinya dapat membawa spirit antireformasi, namun malah dikemas dalam bungkus dan label pro reformasi. 

Gerakan ini juga relatif sulit untuk dideteksi pada umumnya, namun sangat membahayakan bagi masa depan sebuah demokrasi negara. 

Dampak Covid-19

Ujian dan juga bahaya hal seperti di atas dengan kondisi saat ini. Dengan merujuk kepada sepuluh karakteristik dalam transisi demokrasi di atas, maka sedikitnya sudah dapat diidentifikasi ada enam tantangan dari demokrasi di Indonesia terkait dengan adanya pandemi covid-19. Secara tidak langsung dengan adanya pandemi covid-19 ini secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI. Kita tahu bahwa sudah sejak 2004 indonesia sendiri menerapkan pilpres secara langsung, dan melaksanakan pilkada secara langsung. Jika kita melihat sekarang dimana kehadiran wabah covid-19 secara nyata membuat ujian sendiri bagi pemilu langsung tersebut.

Politisasi Covid-19

Bahaya politisasi covid-19 untuk sebuah pencitraan politik jelang pilpres 2020. Walaupun hal ini cenderung terkesan berlebihan namun sebagai upaya antisipasi layak untuk di pertimbangkan. Seperti yang kita tahu tujuan pilpres adalah mendapatkan kekuasan kontestasi mendapatkan kekuasaan. Dengan adanya musibah covid-19 untuk sebuah pencitraan politik sangat mungkin terjadi. Bahaya politisasi kebijakan pembatasan sosial distancing untuk dapat menekan hak dan menyampaikan aspirasi terbuka di ruang publik. Dimana kita tau skrg ini di larang warga atau masyarakat untuk berkumpul dalam ruang publik guna mencegah penularan covid-19. Dengan demikian hal tersebut dapat dipastikan selama periode pemberlakukan kebijakan pembatasan sosial tidak ada masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi di ruang publik. Bahaya politisasi program bantuan kepada terdampak covid untuk mobilisasi menjelang kontestasi pilkada serentak 2020. Kekhawatiran ini sebenarnya cukup beralasan, mengingat praktik politik yang dama penyelenggaraan sudah menjadi rahasia umum lagi. Oleh karena itu bila tidak ada pengawasan ketat dan juga tepat tidak kecil kemungkinan untuk cenderung hal yang sama pun akan berlaku kepada pelaksanaan program bantuan sosial covid.

Dengan artikel ini semoga nantinya publik bisa diharapkan untuk lebih sensitif dari pihak-pihak terkait untuk melakukan aksi atas konsep dan praktik demokrasi di tanah air sejauh ini. Dengan demikian dimana melalui pilpres,pileg dan juga pilkada nantinya tidak berhenti pada tingkat wacana tetapi juga terwujud pada aksi dan kenyataan. Semoga dengan adanya artikel ini masyarakat mulai paham tentang makna dan juga pentingnya sebuah demokrasi suatu negara. Terlebih kita sedang dihadapkan pada situasi seperti wabah covid seperti sekarang ini, jangan jadikan negeri ini semakin buruk dengan pemahaman-pemahaman demokrasi yang salah. Dan juga masyarakat diharapkan bisa ikut mengontrol dan berpartisipasi terhadap demokrasi yang sehat di negara indonesia ini. 

, ,

[Top]

Category: demokrasi

Demokrasi dari sudut pandang pendiri bangsa Indonesia

Posted on March 26, 2020  in demokrasi

Indonesia merupakan suatu Negeri yang memakai system Republik dan system rezim yang dipakai. Tetapi, mengerti kah kalian apa itu system kerakyatan yang terdapat di Indonesia? Ayo kita bahas keterangannya! Kerakyatan di Indonesia merupakan sesuatu cara asal usul serta politik kemajuan kerakyatan di bumi dengan cara biasa, sampai spesialnya di Indonesia, mulai dari penafsiran serta konsepsi kerakyatan bagi para figur serta founding fathers Kebebasan Indonesia, paling utama Soekarno, Mohammad Hatta, serta Soetan Sjahrir.

Tidak hanya itu pula cara ini melukiskan kemajuan kerakyatan di Indonesia, diawali dikala Kebebasan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Sindikat, kedatangan tahap kediktatoran Soekarno dalam Sistem Lama serta Soeharto dalam Sistem Terkini, sampai cara peneguhan kerakyatan sesudah Pembaruan 1998 sampai dikala ini. Penasaran dengan keterangan hal kerakyatan yang satu ini? Mau ketahui lebih lanjut? Ayo, lekas kita bahas serta janganlah kurang ingat buat menyimak postingan yang satu ini hingga berakhir betul!

 

Demokrasi dalam sudut pandang pendiri bangsa

Berikut demokrasi dalam sudut pandang pendiri bangsa Indonesia:

 

Demokrasi Bagi Soekarno

 

Dalam pemikiran Kepala negara Republik Indonesia yang awal, Soekarno, kerakyatan Indonesia merupakan kerakyatan yang lahir dari kemauan mengikhtiarkan kebebasan, itu maksudnya merupakan kerakyatan Indonesia bagi Soekarno meletakan embrionya pada perlawanan kepada kolonialisme serta penjajahan, perihal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya, Indonesia Menggugat serta Di Dasar Bendera Revolusi, yang dengan cara akurat termotivasi oleh pergerakan kebebasan yang dicoba di beraneka bagian bumi, dari peperangan seseorang Muhammad, Yesus Kristus, William de Oranje, Mahatma Gandhi, Mustafa Kemal Attaturk, serta tokoh- tokoh kebebasan bangsa- bangsa di semua bumi.

Bagi Soekarno, kerakyatan merupakan sesuatu” rezim orang”. Lebih lanjut lagi, untuk Soekarno, kerakyatan merupakan sesuatu metode dalam membuat rezim yang membagikan hak pada rakayat buat turut dan dalam cara rezim. Tetapi, kerakyatan yang di idamkan serta dikonsepsikan oleh Soekarno tidak mau menjiplak kerakyatan modern yang lahir dari Revolusi Prancis, sebab bagi Soekarno, kerakyatan yang diperoleh oleh Revolusi Prancis, kerakyatan yang cuma profitabel kalangan borjuis serta jadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Oleh sebab itu, setelah itu Soekarno mengkonsepsikan sendiri kerakyatan yang baginya sesuai buat Indonesia.

Lebih jelasnya, konsepsi Soekarno hal kerakyatan tertuang dalam rancangan pemikirannya, ialah marhaenisme. Marhaenisme yang ialah buah pikir Soekarno kala sedang berlatih bagaikan mahasiswa di Bandung. Marhaenisme pada hakekatnya kerap jadi pisau analisa sosial, politik, serta ekonomi di Indonesia. Marhaenisme itu terdiri dari 3 utama ataupun yang diucap bagaikan“ Trisila”, ialah:

# Sosio- nasionalisme, yang berarti patriotisme Indonesia yang di idamkan oleh Link Sbobet Soekarno merupakan patriotisme yang mempunyai karakter sosial dengan menaruh nilai- nilai manusiawi di dalam patriotisme itu sendiri, jadi bukan patriotisme yang chauvinis.

# Sosio- demokrasi, yang maksudnya kalau kerakyatan yang dikehendaki Soekarno merupakan bukan sekedar kerakyatan politik saja, namun pula kerakyatan ekonomi, serta kerakyatan yang pergi dari nilai- nilai kebajikan lokal adat Indonesia, ialah konferensi perundingan.

# Ketuhanan Yang Maha Satu, yang maksudnya kalau Soekarno membutuhkan tiap orang Indonesia merupakan orang yang membenarkan kehadiran Tuhan( theis), apapun agamanya.

 

Di antara ketiga sila itu, pandangan serta konsepsi Soekarno hal kerakyatan terdapat di sila kedua dalam Trisila Marhaenisme, ialah sosio- demokrasi. Sosio- demokrasi bagi Soekarno merupakan sesuatu sistem kerakyatan yang mengakar pada nilai- nilai kemasyarakatan.

Sosio- demokrasi yang di idamkan oleh Soekarno merupakan dikala kerakyatan itu sendiri melandasi nilai- nilainya pada semua warga, bukan cuma pada beberapa warga, dalam perihal ini Soekarno mempersoalkan kerakyatan Prancis serta kerakyatan Amerika Sindikat yang bagi Soekarno cuma memprioritaskan beberapa golongan orang saja, ialah golongan borjuis, ataupun sederhananya, Soekarno mau kerakyatan Indonesia bukan cuma kerakyatan politik, namun pula kerakyatan ekonomi.

Sedang dalam novel Di Dasar Bendera Revolusi, Soekarno setelah itu menjabarkan lebih jauh mengenai rancangan sosio- demokrasinya itu, ialah dengan mengkonsepsikan nilai- nilai kerakyatan politik serta pula kerakyatan ekonomi. Kerakyatan politik bagi Soekarno merupakan kerakyatan yang legal di Eropa pasca- Revolusi Prancis, ialah kerakyatan yang didalamnya merupakan sesuatu sistem kerakyatan keterwakilan dalam suatu badan parlemen,- Soekarno menyebutnya parlementaire democratie serta politieke democratie.

Soekarno memandang kalau nilai- nilai kerakyatan itu memanglah diaplikasikan dikala penentuan badan parlemen, tetapi untuk Soekarno kerakyatan politik Eropa itu cuma menyudahi hingga di parlemen saja, sementera dalam aspek ekonomi tidak terdapat nilai- nilai demokrasinya, yang menimbulkan banyaknya kemiskinan- dan buat kasus ekonomi itu Soekarno mempersalahkan kerakyatan politik yang malah mensupport bertumbuhnya kapitalisme.

 

Demokrasi Bagi Mohammad Hatta

 

Semacam Soekarno, Delegasi Kepala negara Awal Republik Indonesia, Mohammad Hatta pula ialah salah satu figur pergerakan yang jadi pengeritik penting kerakyatan bebas Barat. Kritik Hatta kepada kerakyatan Barat yang diartikan, tidaklah kerakyatan Barat dalam maksud politik, ialah kerakyatan dalam kehidupan politik, ataupun liberalisme dengan cara biasa. Dalam brosur yang bertajuk Ke Arah Indonesia Merdeka, Hatta mengemukakan bagaikan selanjutnya:

Kerakyatan Barat yang beralaskan pada liberalisme mempunyai bagian politik serta ekonomi, ialah kerakyatan politik serta sistem kapitalisme dalam ekonominya. Dengan cara khusus dalam pemikiran Hatta, sistem ekonomi kapitalis lahir terlebih dahulu( oleh kalangan kategori borjuis yang memahami parlemen di era itu) serta setelah itu kategori borjuis yang kapitalis mendirikan suatu sistem kerakyatan politik yang bermaksud buat menjamin keberlangsungan sistem kapitalisme itu sendiri. Hatta membenarkan kalau kerakyatan Barat memanglah menjamin independensi orang di aspek politik, hendak namun sebab kehidupan politik berhubungan dengan kehidupan ekonomi, sedangkan kehidupan ekonomi dalam kerakyatan Barat tidak memiliki independensi orang, hingga untuk Hatta kerakyatan politik dalam kerakyatan Barat jadi manipulatif, ialah“ memutar satu dasar yang bagus semacam independensi orang jadi perkakas pemangsa orang”

Kerakyatan politik di Barat– semacam apa yang dikemukakan oleh William Ebenstein serta Edwin Fogelman– bertumpu pada“ aksentuasi orang”[15] dalam kehidupan politik. Artinya, orang dengan seberinda hak- hak dasarnya ialah bagian penting dalam kehidupan politik. Negeri serta kelompok- kelompok lain diadakan sekedar buat melayani kebutuhan individu- individu ini. Hatta beranggapan, antusias individualisme Barat dalam politik wajib ditolak. Kebalikannya, Hatta membutuhkan suatu sistem kerakyatan yang bersumber pada kebersamaan serta kekeluargaan yang memantulkan adat- istiadat kehidupan bangsa Indonesia dengan cara turun menyusut.

Hatta menyangka individualisme bagaikan penyakit, alhasil individualism merupakan suatu yang wajib dijauhi, Hatta berikutnya berdialog mengenai kerakyatan yang lebih sempurna untuk Indonesia– semacam Soekarno– ialah kerakyatan di aspek politik serta ekonomi yang tidak memiliki mengerti individualisme. Hatta apalagi amat percaya, kerakyatan yang dibayangkannya itu hendak dapat terkabul sebab kesesuaiannya dengan adat- istiadat warga Indonesia, ialah kebersamaan serta kekeluargaan.

Watak demokratis warga asli Indonesia ini berasal dari antusias kebersamaan ataupun kolektivisme. Kolektivisme ini mewujud dalam tindakan silih bantu membantu, memikul royong, serta serupanya. Kolektivisme dalam warga asli Indonesia pula berarti pengumpulan ketetapan lewat konferensi buat menggapai perundingan. Ini nyata berlainan dengan kerutinan yang legal dalam sistem kerakyatan Barat yang egois.

Bagi Hatta, kebersamaan wajib berarti, kepemilikan bersama atas sesuatu perlengkapan penciptaan( tanah) tidak dapat dijalani dengan penjatahan, melainkan wajib diusahakan dengan cara bersama- sama pula. Dengan tutur lain, upaya perseorangan dengan dorongan orang lain yang menandai kebersamaan warga asli Indonesia era saat ini, wajib ditukar dengan kepunyaan bersama yang diusahakan dengan cara bersama- sama pula. Inilah yang diartikan oleh Hatta dengan collectivisme baroe, yang sepatutnya memberi warna kehidupan ekonomi Indonesia merdeka. Penafsiran inilah yang setelah itu menempel pada koperasi bagaikan bentuk kolektivisme terkini.

, ,

[Top]