elecodelospasos.net

Cara benar dalam berdemokrasi

Category: demokrasi

Dampak Covid-19 Untuk Demokrasi Indonesia

Posted on July 16, 2020  in demokrasi

Covid-19 Sebagai Tantangan Demokrasi di Indonesia. Seperti yang sudah di bagas oleh Syarif Hidayat Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), salah satu Dosen Program Pascasarjana Universitas Nasional (Unas). Dalam kurun waktu terakhir segenap komponen bangsa mulai resah. Selanjutnya, mulai merasa tercekam dan rasa takut, lantaran pada saat itu mulai merebaknya wabah corona virus 2019 atau (covid-19). Keresahan tersebut tentunya menjadi suatu hal yang sangat manusiawi. Karena, jika pandemi covid-19 sendiri tidak ditangani secara cepat dan juga tepat, akan berdampak fatal terhadap kematian manusia, dan juga perekonomian Indonesia tentunya.Oleh karena itu, wacana publik pun mulai dibanjiri dengan diskursus tentang dua isu tersebut. 

Dampak Covid-19 Terhadap Demokrasi

Sementara itu, apa pelajaran yang nantinya dapat dipetik dari terjadinya musibah covid-19 ini terkait kepada demokrasi indonesia, seperti yang akan dibahas kali ini tentang bagaimana dampak virus ini untuk demokrasi negara indonesia. Khususnya pada tata kelola negara dan babgsa. Pada umumnya relatif belum mendapat perhatian secara penuh dari para akademis. Transisi demokrasi itu sendiri masih dalam masa perdebatan. Seperti yang kita tau sejak berakhirnya Orde baru pada 1998 pemerintah sendiri mulai memasuki periode transisi demokrasi. Terkait hal tersebut secara teoritis dapat ditemukan dan ada sepuluh karakteristik utama dalam transisi indonesia.

Pertama

Adalah relasi antara negara dan juga masyarakat, tidak lagi bersifat satu arah, tetapi juga sekarang sudah bersifat dua arah. Walaupun dibukanya peluang sebagai bentuk partisipasi masyarakat cenderung belum sepenuhnya didasarkan pada sebuah itikad untuk memperkuat masyarakat sipil, tetapi, lebih pada kewajiban untuk memenuhi agenda reformasi.

Kedua

Relasi kepada negara dan juga masyarakat lebih berkarakterkan pada relasi antar elite, yaitu antara elite para penguasa dan juga antar elite masyarakat. Kondisi ini kemudian sekarang telah melahirkan praktik demokrasi yang elitis.

Ketiga

Reformasi politik lebih dititikberatkan kepada reformasi kelembagaan negara, namun masih minus penguatan kapasitas. Kondisi itu juga bertambah parah pada terjadinya praktik demokrasi prosedural.

Keempat

Telah adanya perluasan arena kebebasan sipil, namun juga minus kualitas. Realitas ini ditandai, juga dengan masih banyaknya ekspresi kebebasan sipil dengan berbagai cara-cara kekerasan, dan juga dengan adanya tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh pihak negara maupun oleh masyarakat, dalam menyikapi suatu hal seperti ekspresi kebebasan.

Kelima

Pemilu yang berkarakterkan vote minus voice. Maksudnya adalah, pemilu secara rutin dilaksanakan sebagai salah satu ‘ritual politik’ untuk mendapat sebuah suara masyarakat guna untuk melegitimasi semua kekuasaan para elite. Namun, biasanya pasca pemilu, sangat mushkil memproduksi sebuah suara. Lebih buruk nya lagi adalah yang dihasilkan adalah political noise.

Keenam

Munculnya banyak oligarki partai politik. Kenyataan ini juga ditunjukkan, di antaranya seperti, adanya sentralisasi kekuasaan dalam tubuh suatu partai politik, dan proses pengambilan keputusan yang biasanya dimonopoli oleh segelintir oknum elite partai. Lalu, nantinya promosi posisi strategis tidak didasarkan kepada sitem merit, dan proses kaderisasi partai nyaris tidak berjalan.

Ketujuh

Maraknya di indonesia praktik politik transaksionis, yaitu dimana memperlakukan kekuasaan sebagai salah satu komoditas yang dapat diperjualbelikan. Fenomena ini umumnya sekarang terjadi hampir pada semua arena politik. Mulai dari sebuah praktik beli suara pada saat pemilu, sampai dengan adanya beli jabatan untuk beberapa posisi-posisi strategis pada lembaga internal di partai politik, maupun pada sebuah lembaga negara.

Kedelapan

Munculnya sebuah realitas dinasti politik, yakni dimana monopoli kekuasaan tersebut biasanya berdasarkan hubungan kekeluargaan atau pun kekerabatan. Tendensi biasanya terjadi, sangat erat dengan terkait dengan adanya praktik politik transaksional dan juga partai oligarki sebagaimana dikemukakan di atas.

Kesembilan

Maraknya praktik juga shadow state, yaitu hadirnya para aktor dari luar luar struktur formal pemerintahan. Namun, nantinya dapat mengendalikan dan juga mengontrol para aktor penyelenggara sistem pemerintah formal, baik dalam tingkat pemerintah maupun juga dalam pusat maupun daerah. Kecenderungan ini juga terjadi, juga dan tidak bisa terlepas dari adanya praktik sebuah politik transaksionis, utamanya pada sebuah pemilu

Kesepuluh

Hadirnya sebuah gerakan counter yang reform, yaitu suatu gerakan dimana reformasi yang sejatinya dapat membawa spirit antireformasi, namun malah dikemas dalam bungkus dan label pro reformasi. 

Gerakan ini juga relatif sulit untuk dideteksi pada umumnya, namun sangat membahayakan bagi masa depan sebuah demokrasi negara. 

Dampak Covid-19

Ujian dan juga bahaya hal seperti di atas dengan kondisi saat ini. Dengan merujuk kepada sepuluh karakteristik dalam transisi demokrasi di atas, maka sedikitnya sudah dapat diidentifikasi ada enam tantangan dari demokrasi di Indonesia terkait dengan adanya pandemi covid-19. Secara tidak langsung dengan adanya pandemi covid-19 ini secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI. Kita tahu bahwa sudah sejak 2004 indonesia sendiri menerapkan pilpres secara langsung, dan melaksanakan pilkada secara langsung. Jika kita melihat sekarang dimana kehadiran wabah covid-19 secara nyata membuat ujian sendiri bagi pemilu langsung tersebut.

Politisasi Covid-19

Bahaya politisasi covid-19 untuk sebuah pencitraan politik jelang pilpres 2020. Walaupun hal ini cenderung terkesan berlebihan namun sebagai upaya antisipasi layak untuk di pertimbangkan. Seperti yang kita tahu tujuan pilpres adalah mendapatkan kekuasan kontestasi mendapatkan kekuasaan. Dengan adanya musibah covid-19 untuk sebuah pencitraan politik sangat mungkin terjadi. Bahaya politisasi kebijakan pembatasan sosial distancing untuk dapat menekan hak dan menyampaikan aspirasi terbuka di ruang publik. Dimana kita tau skrg ini di larang warga atau masyarakat untuk berkumpul dalam ruang publik guna mencegah penularan covid-19. Dengan demikian hal tersebut dapat dipastikan selama periode pemberlakukan kebijakan pembatasan sosial tidak ada masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi di ruang publik. Bahaya politisasi program bantuan kepada terdampak covid untuk mobilisasi menjelang kontestasi pilkada serentak 2020. Kekhawatiran ini sebenarnya cukup beralasan, mengingat praktik politik yang dama penyelenggaraan sudah menjadi rahasia umum lagi. Oleh karena itu bila tidak ada pengawasan ketat dan juga tepat tidak kecil kemungkinan untuk cenderung hal yang sama pun akan berlaku kepada pelaksanaan program bantuan sosial covid.

Dengan artikel ini semoga nantinya publik bisa diharapkan untuk lebih sensitif dari pihak-pihak terkait untuk melakukan aksi atas konsep dan praktik demokrasi di tanah air sejauh ini. Dengan demikian dimana melalui pilpres,pileg dan juga pilkada nantinya tidak berhenti pada tingkat wacana tetapi juga terwujud pada aksi dan kenyataan. Semoga dengan adanya artikel ini masyarakat mulai paham tentang makna dan juga pentingnya sebuah demokrasi suatu negara. Terlebih kita sedang dihadapkan pada situasi seperti wabah covid seperti sekarang ini, jangan jadikan negeri ini semakin buruk dengan pemahaman-pemahaman demokrasi yang salah. Dan juga masyarakat diharapkan bisa ikut mengontrol dan berpartisipasi terhadap demokrasi yang sehat di negara indonesia ini. 

, ,

[Top]

Category: demokrasi

Demokrasi dari sudut pandang pendiri bangsa Indonesia

Posted on March 26, 2020  in demokrasi

Indonesia merupakan suatu Negeri yang memakai system Republik dan system rezim yang dipakai. Tetapi, mengerti kah kalian apa itu system kerakyatan yang terdapat di Indonesia? Ayo kita bahas keterangannya! Kerakyatan di Indonesia merupakan sesuatu cara asal usul serta politik kemajuan kerakyatan di bumi dengan cara biasa, sampai spesialnya di Indonesia, mulai dari penafsiran serta konsepsi kerakyatan bagi para figur serta founding fathers Kebebasan Indonesia, paling utama Soekarno, Mohammad Hatta, serta Soetan Sjahrir.

Tidak hanya itu pula cara ini melukiskan kemajuan kerakyatan di Indonesia, diawali dikala Kebebasan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Sindikat, kedatangan tahap kediktatoran Soekarno dalam Sistem Lama serta Soeharto dalam Sistem Terkini, sampai cara peneguhan kerakyatan sesudah Pembaruan 1998 sampai dikala ini. Penasaran dengan keterangan hal kerakyatan yang satu ini? Mau ketahui lebih lanjut? Ayo, lekas kita bahas serta janganlah kurang ingat buat menyimak postingan yang satu ini hingga berakhir betul!

 

Demokrasi dalam sudut pandang pendiri bangsa

Berikut demokrasi dalam sudut pandang pendiri bangsa Indonesia:

 

Demokrasi Bagi Soekarno

 

Dalam pemikiran Kepala negara Republik Indonesia yang awal, Soekarno, kerakyatan Indonesia merupakan kerakyatan yang lahir dari kemauan mengikhtiarkan kebebasan, itu maksudnya merupakan kerakyatan Indonesia bagi Soekarno meletakan embrionya pada perlawanan kepada kolonialisme serta penjajahan, perihal itu ditulis oleh Soekarno dalam bukunya, Indonesia Menggugat serta Di Dasar Bendera Revolusi, yang dengan cara akurat termotivasi oleh pergerakan kebebasan yang dicoba di beraneka bagian bumi, dari peperangan seseorang Muhammad, Yesus Kristus, William de Oranje, Mahatma Gandhi, Mustafa Kemal Attaturk, serta tokoh- tokoh kebebasan bangsa- bangsa di semua bumi.

Bagi Soekarno, kerakyatan merupakan sesuatu” rezim orang”. Lebih lanjut lagi, untuk Soekarno, kerakyatan merupakan sesuatu metode dalam membuat rezim yang membagikan hak pada rakayat buat turut dan dalam cara rezim. Tetapi, kerakyatan yang di idamkan serta dikonsepsikan oleh Soekarno tidak mau menjiplak kerakyatan modern yang lahir dari Revolusi Prancis, sebab bagi Soekarno, kerakyatan yang diperoleh oleh Revolusi Prancis, kerakyatan yang cuma profitabel kalangan borjuis serta jadi tempat tumbuhnya kapitalisme. Oleh sebab itu, setelah itu Soekarno mengkonsepsikan sendiri kerakyatan yang baginya sesuai buat Indonesia.

Lebih jelasnya, konsepsi Soekarno hal kerakyatan tertuang dalam rancangan pemikirannya, ialah marhaenisme. Marhaenisme yang ialah buah pikir Soekarno kala sedang berlatih bagaikan mahasiswa di Bandung. Marhaenisme pada hakekatnya kerap jadi pisau analisa sosial, politik, serta ekonomi di Indonesia. Marhaenisme itu terdiri dari 3 utama ataupun yang diucap bagaikan“ Trisila”, ialah:

# Sosio- nasionalisme, yang berarti patriotisme Indonesia yang di idamkan oleh Link Sbobet Soekarno merupakan patriotisme yang mempunyai karakter sosial dengan menaruh nilai- nilai manusiawi di dalam patriotisme itu sendiri, jadi bukan patriotisme yang chauvinis.

# Sosio- demokrasi, yang maksudnya kalau kerakyatan yang dikehendaki Soekarno merupakan bukan sekedar kerakyatan politik saja, namun pula kerakyatan ekonomi, serta kerakyatan yang pergi dari nilai- nilai kebajikan lokal adat Indonesia, ialah konferensi perundingan.

# Ketuhanan Yang Maha Satu, yang maksudnya kalau Soekarno membutuhkan tiap orang Indonesia merupakan orang yang membenarkan kehadiran Tuhan( theis), apapun agamanya.

 

Di antara ketiga sila itu, pandangan serta konsepsi Soekarno hal kerakyatan terdapat di sila kedua dalam Trisila Marhaenisme, ialah sosio- demokrasi. Sosio- demokrasi bagi Soekarno merupakan sesuatu sistem kerakyatan yang mengakar pada nilai- nilai kemasyarakatan.

Sosio- demokrasi yang di idamkan oleh Soekarno merupakan dikala kerakyatan itu sendiri melandasi nilai- nilainya pada semua warga, bukan cuma pada beberapa warga, dalam perihal ini Soekarno mempersoalkan kerakyatan Prancis serta kerakyatan Amerika Sindikat yang bagi Soekarno cuma memprioritaskan beberapa golongan orang saja, ialah golongan borjuis, ataupun sederhananya, Soekarno mau kerakyatan Indonesia bukan cuma kerakyatan politik, namun pula kerakyatan ekonomi.

Sedang dalam novel Di Dasar Bendera Revolusi, Soekarno setelah itu menjabarkan lebih jauh mengenai rancangan sosio- demokrasinya itu, ialah dengan mengkonsepsikan nilai- nilai kerakyatan politik serta pula kerakyatan ekonomi. Kerakyatan politik bagi Soekarno merupakan kerakyatan yang legal di Eropa pasca- Revolusi Prancis, ialah kerakyatan yang didalamnya merupakan sesuatu sistem kerakyatan keterwakilan dalam suatu badan parlemen,- Soekarno menyebutnya parlementaire democratie serta politieke democratie.

Soekarno memandang kalau nilai- nilai kerakyatan itu memanglah diaplikasikan dikala penentuan badan parlemen, tetapi untuk Soekarno kerakyatan politik Eropa itu cuma menyudahi hingga di parlemen saja, sementera dalam aspek ekonomi tidak terdapat nilai- nilai demokrasinya, yang menimbulkan banyaknya kemiskinan- dan buat kasus ekonomi itu Soekarno mempersalahkan kerakyatan politik yang malah mensupport bertumbuhnya kapitalisme.

 

Demokrasi Bagi Mohammad Hatta

 

Semacam Soekarno, Delegasi Kepala negara Awal Republik Indonesia, Mohammad Hatta pula ialah salah satu figur pergerakan yang jadi pengeritik penting kerakyatan bebas Barat. Kritik Hatta kepada kerakyatan Barat yang diartikan, tidaklah kerakyatan Barat dalam maksud politik, ialah kerakyatan dalam kehidupan politik, ataupun liberalisme dengan cara biasa. Dalam brosur yang bertajuk Ke Arah Indonesia Merdeka, Hatta mengemukakan bagaikan selanjutnya:

Kerakyatan Barat yang beralaskan pada liberalisme mempunyai bagian politik serta ekonomi, ialah kerakyatan politik serta sistem kapitalisme dalam ekonominya. Dengan cara khusus dalam pemikiran Hatta, sistem ekonomi kapitalis lahir terlebih dahulu( oleh kalangan kategori borjuis yang memahami parlemen di era itu) serta setelah itu kategori borjuis yang kapitalis mendirikan suatu sistem kerakyatan politik yang bermaksud buat menjamin keberlangsungan sistem kapitalisme itu sendiri. Hatta membenarkan kalau kerakyatan Barat memanglah menjamin independensi orang di aspek politik, hendak namun sebab kehidupan politik berhubungan dengan kehidupan ekonomi, sedangkan kehidupan ekonomi dalam kerakyatan Barat tidak memiliki independensi orang, hingga untuk Hatta kerakyatan politik dalam kerakyatan Barat jadi manipulatif, ialah“ memutar satu dasar yang bagus semacam independensi orang jadi perkakas pemangsa orang”

Kerakyatan politik di Barat– semacam apa yang dikemukakan oleh William Ebenstein serta Edwin Fogelman– bertumpu pada“ aksentuasi orang”[15] dalam kehidupan politik. Artinya, orang dengan seberinda hak- hak dasarnya ialah bagian penting dalam kehidupan politik. Negeri serta kelompok- kelompok lain diadakan sekedar buat melayani kebutuhan individu- individu ini. Hatta beranggapan, antusias individualisme Barat dalam politik wajib ditolak. Kebalikannya, Hatta membutuhkan suatu sistem kerakyatan yang bersumber pada kebersamaan serta kekeluargaan yang memantulkan adat- istiadat kehidupan bangsa Indonesia dengan cara turun menyusut.

Hatta menyangka individualisme bagaikan penyakit, alhasil individualism merupakan suatu yang wajib dijauhi, Hatta berikutnya berdialog mengenai kerakyatan yang lebih sempurna untuk Indonesia– semacam Soekarno– ialah kerakyatan di aspek politik serta ekonomi yang tidak memiliki mengerti individualisme. Hatta apalagi amat percaya, kerakyatan yang dibayangkannya itu hendak dapat terkabul sebab kesesuaiannya dengan adat- istiadat warga Indonesia, ialah kebersamaan serta kekeluargaan.

Watak demokratis warga asli Indonesia ini berasal dari antusias kebersamaan ataupun kolektivisme. Kolektivisme ini mewujud dalam tindakan silih bantu membantu, memikul royong, serta serupanya. Kolektivisme dalam warga asli Indonesia pula berarti pengumpulan ketetapan lewat konferensi buat menggapai perundingan. Ini nyata berlainan dengan kerutinan yang legal dalam sistem kerakyatan Barat yang egois.

Bagi Hatta, kebersamaan wajib berarti, kepemilikan bersama atas sesuatu perlengkapan penciptaan( tanah) tidak dapat dijalani dengan penjatahan, melainkan wajib diusahakan dengan cara bersama- sama pula. Dengan tutur lain, upaya perseorangan dengan dorongan orang lain yang menandai kebersamaan warga asli Indonesia era saat ini, wajib ditukar dengan kepunyaan bersama yang diusahakan dengan cara bersama- sama pula. Inilah yang diartikan oleh Hatta dengan collectivisme baroe, yang sepatutnya memberi warna kehidupan ekonomi Indonesia merdeka. Penafsiran inilah yang setelah itu menempel pada koperasi bagaikan bentuk kolektivisme terkini.

, ,

[Top]