elecodelospasos.net

Cara benar dalam berdemokrasi

Tag: Demokrasi Di indonesia

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Posted on October 19, 2020  in demokrasi

Pelaksanaan sebuah demokrasi pada era reformasi pada tahun (1998 sampai dengan sekarang ini) adalah sebuah hal yang ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai Presiden, Soeharto yang telah menjabat yaitu selama sekitar 32 tahun. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, era kepemimpinan nasional kemudian beralih dari Soeharto kepada BJ Habibie yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beralihnya pemerintahan kepada BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia merupakan sebuah hal yang dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya sebuah proses demokrasi yang ada di Indonesia.

 

Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya sudah menjadi sebuah hal yang sangat menyimpang dari pokok-pokok awalnya. Kekuasaan pada saat itu dipegang penuh oleh Presiden dan walaupun pada awalnya kehidupan masyarakat demokrasi di Indonesia menunjukkan sebuah kemajuan, tetapi dalam perkembangannya tersebut kemudian ternyata tidak jauh berbeda dari prakteknya dengan masa agen judi bola Demokrasi Terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orba berniat untuk menjalankan sebuah Demokrasi Pancasila dan kemudian memutuskan sistem berdasarkan dengan Trias Politika. Akan tetapi hal tersebut, menjadi sebuah hal yang tidak begitu berjalan dengan baik.

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Orde Baru dimulai dengan sebuah tekad untuk mengabdi kepada semua kepentingan rakyat dan negara yang kemudian didasari oleh Pancasila serta UUD 1945. Era Orde Baru kemudian dibuat untuk mengatasi sebuah penyimpangan yang ada di masa orde lama. Berbagai kondisi lainnya seperti ekonomi yang terpuruk dengan juga tingkat inflasi pada saat itu mencapai 600 persen menjadi masalah bagi Indonesia. Munculnya gerakan Tritura yang timbul oleh sebuah latar belakang G30S PKI, dan lain sebagainya turut menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada sistem pemerintahan pada masa itu. Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terbukti dari beberapa peraturan berikut ini yang kemudian membuat UUD 1945 menjadi sebuah konstitusi yang sangat sakral :

  • Ketetapan MPR nomor I/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk dapat mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan merubahnya.
  • Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 mengenai sebuah Referendum yang antara lain yang menyatakan bahawa apabila MPR hendak mengubah UUD 1945 maka rakyat terlebih dulu harus dapat diminati pendapat melalui sebuah referendum.
    UU no. 5 tahun 1985 mengenai hal Referendum yang menjadi suatu pelaksanaan yang ada dari Tap MPR sebelumnya.

 

Dalam sebuah sistem pemerintahan yang ada di pada masa Orde Baru juga dilakukan sebuah perampingan partai-partai politik. Sehingga hal ini pada saat itu menyebabkan hanya ada tiga partai saja, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga Partai Perjuangan Indonesia (PDI). Dalam pelaksanaan hal tersebut Golkar menjadi partai mayoritas tunggal yang selalu memenangkan setiap pemilu pada masa Orde Baru. Ketidakpuasan apapun yang kemudian muncul pada masa itu dengan cepat akan langsung diredam. Ciri pokok orde baru yang sangat jelas terlihat pada sebuah sistem pemerintahan. Yaitu ada pada masa Orde Baru bahwa Lembaga Kepresidenan adalah lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi.

Demokrasi Indonesia periode reformasi

Presiden BJ Habibie yang kemudian meletakkan fondasi yang kuat bagi para pelaksanaan demokrasi yang ada Indonesia yaitu pada masa selanjutnya. Dalam sebuah masa pemerintahan Presiden BJ Habibie kemudian muncul beberapa indikator dari pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu:

Diberikan kebebasan pers

Pada era reformasi adalah sebuah era yang baru, karena pada saat itu diberikan sebuah ruang kebebasan pers. Ruang kebebasan pers tersebut sebagai ruang publik untuk dapat berpartisipasi dalam kebangsaan dan juga kehidupan kenegaraan. Jika pada masa kepemimpinan Soeharto, kebebasan pers adalah sebuah hal yang selalu diatur oleh keputusan pemerintah. Akibatnya pada masa itu banyak media yang diakuisisi oleh pemerintah.

Berlakunya sistem multipartai

Di era reformasi sistem multipartai kemudian dapat diberlakukan. Seperti yang terlihat pada Pemilihan Umum 1999. Habibie sebagai Presiden RI yang membuka kesempatan pada rakyat untuk dapat berserikat dan kemudian dapat berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya yang ada di Indonesia.

Karakteristik demokrasi periode reformasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada saat era reformasi adalah bentuk dari demokrasi Pancasila.
Kondisi demokrasi Indonesia yang ada di periode reformasi dinilai sedang menuju kepada tahap yang sempurna.
Warga negara yang bertugas mengawal demokrasi agar nantinya dapat diterapkan di dalam aspek kehidupan.

Berikut ini karakteristik demokrasi pada periode reformasi:

Pemilu lebih yang sistemnya lebih demokratis
Rotasi tentang kekuasaan dari pemerintah pusat hingga juga daerah
Pola rekrutmen dari politik terbuka
Hak-hak dasar dari warga negara terjamin

Berikut ini penjelasannya:

Pemilu lebih demokratis

Pemilu nantinya akan dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem dari Pemilu yang juga terus berkembang memberikan sebuah jalan bagi rakyat untuk dapat menggunakan semua hak politik yang ada di dalam Pemilu.Puncaknya adalah pada 2004 rakyat yang kemudian bisa langsung memilih wakilnya yang berada di lembaga legislatif serta presiden dan juga wakil presiden yang dapat dipilih secara langsung.

 

Pada tahun 2005 kepala daerah pun atau gubernur dan juga bupati atau walikota kemudian dipilih langsung oleh rakyat.Rotasi kekuasaan yang ada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebuah Rotasi kekuasaan yang dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan yang ada pada tingkat desa.

Pola rekrutmen politik terbuka

Rekrutmen politik untuk hal pengisian jabatan politik merupakan sebuah hal yang dapat dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak dasar yang ada dari warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat Indonesia bisa terjamin seperti, adanya sebuah kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat, kebebasan pers serta kebebasan lainnya.

Kesimpulan

Segala kelebihan dan juga semua kekurangan yang terdapat dalam sistem pemerintahan orde baru tersebut membuat masyarakat yang awalnya merasa sangat nyaman kemudian mulai terusik. Terutama karena berbagai penyimpangan yang ada di Indonesia dari sistem pemerintahan, dan terjadinya ketidak bebasan mengungkapkan pendapat.Tuntutan akan perubahan yang ditujukan kepada kepemimpinan dan sistem pemerintahan kemudian menjadi sebuah hal yang mulai mengemuka. Terlebih lagi saat itu imbas yang dirasakan dari krisis ekonomi Asia juga mempengaruhi Indonesia.

 

Berbagai demonstrasi dan tuntutan pun pada akhirnya terus bergulir hingga menyebabkan terjadinya tragedi trisakti 1998. Tidak hanya itu saja sejumlah empat orang yang merupakan mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut sebuah kemunduran Presiden Soeharto. Peristiwa tersebut dikenal dengan sejarah peristiwa Trisakti yang pada akhirnya menyebabkan kerusuhan pada Mei 1998 yang kemudian di campuri dengan isu SARA.

 

Itulah karakteristik demokrasi periode Reformasi yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu yang menganut sistem demokrasi sejak awal namun pada kepemimpinan orde lama beberapa sistem menjadi melenceng dari seharusnya.

, ,

[Top]

Tag: Demokrasi Di indonesia

Negara Teratas Dalam Demokrasi Dunia

Posted on October 2, 2020  in demokrasi

Media ternama yang ada di Amerika Serikat, The Economist, adalah media yang merilis Indeks Demokrasi Dunia yang ada pada Tahun 2017 yaitu pada 30 Januari tahun 2018. Indeks tersebut merupakan sebuah proyek yang ada di dalam salah satu sayap lembaga think-tank atau media tersebut yang bernama The Economist Intelligence Unit (EIU). Indeks tersebut yang berhasil untuk dapat memaparkan tentang sebuah penilaian keberlangsungan demokrasi pada setiap negara yang ada di dunia. Yang diukur dengan menggunakan lima variabel penilaian yang ada. Lima dari variabel penilaian indeks tersebut adalah demokrasi yang meliputi sebuah proses elektoral dan pluralisme, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, kultur politik dan keberhasilan sipil dari suatu negara. Negara-negara tersebut adalah negara yang mendapat predikat sistem demokrasi terbaik yang ada di dunia. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah masuk ke jajaran negara-negara dengan sistem demokrasi terbaik di Dunia?

Negara Teratas Dalam Demokrasi Dunia

Hasil dari sebuah penilaian yang diukur dari kelima variabel tersebut nantinya akan dapat menghasilkan beberapa skor rata-rata yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah tolak ukur penetapan dari sebuah peringkat indeks. Mereka yang duduk pada peringkat 19 teratas dalam indeks tersebut juga dikategorikan oleh EIU The Economist sebagai sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang menerapkan sebuah sistem demokrasi yang ada secara penuh. Dari total 167 negara yang tercantum dalam Indeks Demokrasi Dunia yang ada pada tahun 2017 versi dari Economist, berikut ini adalah negara yang paling demokratis di dunia.

Denmark

Kebebasan atas sebuah hak individu merupakan sebuah komponen utama yang menjadikan negara ini berada di peringkat 5 tertinggi dalam indeks EIU The Economist dengan skor 9,22 dari skor sempurna yaitu 10,00. Denmark juga merupakan salah satu negara yang memiliki sebuah skor tinggi yang ada dalam kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan manusia.

Seperti dari ekonomi, sosial, dan juga politik. Dan tak hanya itu negara ini adalah negara yang memiliki asas transparansi yang tinggi yang diterapkan oleh setiap lembaga pemerintahan dan parlemen untuk tururut menjadi salah satu sumbangsih.

Selandia Baru

Sejumlah aspek yang ada dan kemudian membuat negara tersebut sebagai negara yang duduk di peringkat 4 dalam indeks EIU The Economist yaitu adalah toleransi atas semua keberagaman yang tinggi di negara Selandia Baru. Dari segi kesetaraan gender tersebut, Selandia baru menjadi salah satu negara yang melibatkan perempuan untuk dapat terlibat dalam proses pemungutan suara yang ada pada setiap pemilu.

Penanganan baik yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kelompok masyarakat asli juga menjadi sebuah aspek yang harus diapresiasi. Di negara ini keberfungsian pemerintah yang mempunk menjadi terwakilkan oleh kelompok masyarakat minoritas di dalam pemerintahan dan parlemen.Merupakan sebuah hal positif yang juga turut menjadi salah satu dari sumbangsih hal tersebut. Dalam indek tersebut, Selandia Baru adalah salah satu negara yang memiliki skor 9,26 dari skor yang sempurna.

Swedia

Seperti yang telah dikutip dari The Economist, Swedia ternyata memiliki skor 9,39 dan duduk pada peringkat 3 dalam indeks negara paling demokratis. Media AS juga mencatat, variabel proses elektoral dan pluralisme” negara sosialis tersebut memiliki sejumlah skor 9,58. Sementara, variabel yang berfungsi untuk pemerintahan” Swedia yang memiliki skor yaitu 9,64. Sebuah catatan positif yang juga muncul pada sebuah aspek kultur politik yang ada di Swedia yang kemudian menorehkan skor yang sangat sempurna.

Islandia

Selanjutnya negara yang satu ini juga merupakan negara terbaik dengan sistem demokrasi di dunia. Seperti pada kebanyakan negara yang ada di rumpun Nordik lainnya, Islandia adalah sebuah negara yang duduk di peringkat kedua indeks dengan skor 9,5. Negara tersebut adalah sebuah negara yang memiliki komitmen kuat pada sebuah kesetaraan sosial dan juga pada sebuah prinsip ‘memanusiakan manusia’ yang begitu komprehensif di berbagai macam lini kehidupan. Perempuan yang berhasil terwakili dengan baik di politik, masyarakat yang begitu antusias dan juga kemudian terlibat aktif dalam sebuah kehidupan berdemokrasi, dan sebuah kebebasan dijamin sangat baik oleh hukum.

Australia

Sebagai negara terbesar ke-55 di dunia dalam hal populasi, Australia juga ternyata menjadi salah satu negara yang merupakan negara terpadat di Oseania. Tiga kali lebih padat dari tetangganya, yaitu Papua Nugini (8,2 juta) dan 5 kali lebih padat juga dari Selandia Baru yang memiliki populasi (4,5 juta). Sebagai negara terbesar yang ke-6 di dunia, Australia memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah, yaitu hanya 3 orang per kilometer persegi, atau sama halnya dengan 7 per mil persegi. Ini menjadikannya Australia adalah salah satu negara dengan populasi paling sedikit di dunia. Beberapa kota yang bagian Australia bahkan berpenduduk kurang padat. Seperti yang ada di wilayah Utara, setiap kilometer persegi menampung hanya 0,2 orang. Sebagian besar populasi Australia terkonsentrasi oleh wilayah sekitar pesisir.

Norwegia

Seperti yang dikutip oleh The Economist menuliskan bahwa negara Norwegia adalah negara yang duduk dalam peringkat pertama dengan skor 9,87. Negara ini memiliki sebuah komitmen kuat yang ada terhadap demokrasi, bahkan, layak menyebut bahwa dirinya sebagai negara yang secara penuh menerapkan sebuah prinsip demokrasi’. Penyebabnya yaitu adalah; tingkat dari partisipasi politik yang sangat tinggi, dan juga keterlibatan aktif dari masyarakat yang ada di dalam kehidupan yang berdemokrasi, serta penjaminan serta mumpuni atas setiap aspek hak asasi manusia dan seluruh warga.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia ternyata bertengger di posisi 68 dan tergolong dalam kategori negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracies (rentang 20 – 76). Seperti yang dikutip juga dari The Economist Indonesia yang memiliki skor rata-rata yaitu 6,39.Media AS tersebut juga mencatat, variabel proses elektoral dan pluralisme yang ada di Indonesia memiliki skor 6,92. Sementara, untuk variabel keberfungsian pemerintahan yang ada di Indonesia memiliki sejumlah skor yaitu 7,14 — merupakan skor tertinggi dari total lima variabel dalam penilaian. Sementara itu variabel partisipasi politik atau kultur politik serta kebebasan sipil Indonesia yang memiliki sejumlah skor 6,67 5,63 dan 5,59.

 

The Economist yang menyebut bahwa posisi Indonesia berada dalam indeks tersebut dan sangat merosot tajam. Karena ada 20 puluh peringkat dari sebuah penghitungan sejak tahun 2016 menjadi sebuah noktah hitam tentang keberlangsungan demokrasi yang ada di Tanah Air. Penyebab dari sebuah kemerosotan tersebut kemudian menurut The Economist, dipicu oleh “Dinamika politik yang berlangsung pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu seputar mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama, serta bangkitnya gerakan sosial-masyarakat yang berbasis keagamaan.

 

Itulah beberapa negara dengan sistem demokrasi terbaik yang ada di dunia. Ternyata negara Indonesia adalah negara yang memiliki sistem demokrasi yang cacat. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat politik yang ada di Indonesia adalah sebuah hal yang bisa dibumbui oleh segala macamnya. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang menganut sistem demokrasi yang baik bagi warganya. Indonesia sendiri berada di urutan

, ,

[Top]

Tag: Demokrasi Di indonesia

KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA

Posted on August 24, 2020  in demokrasi

Demokrasi yang sering kita dengar adalah suatu bentuk dari pemerintahan politik yang dimana kekuasaan pemerintahannya yaitu berasal dari rakyat, baik yang secara langsung ataupun yang melalui perwakilan. Istilah dalam demokrasi sendiri yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya “demos” yang berarti adalah “rakyat” dan juga yang artinya “kratos” yang dimana berarti kekuasaan. Istilah dalam sebuah demokrasi pertama kali yang diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yaitu Aristoteles sebagai salah satu bentuk pemerintahan, yaitu dimana pemerintahan yang sudah menggariskan bahwa kekuasaan yang berada di tangan orang yang banyak atau rakyat. Abraham Lincoln dalam sebuah pidato nya yaitu Gettysburg nya yang dimana dirinya mendefinisikan demokrasi sendi sebagai salah satu wujud dari pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Dalam semua hal ini yang dimana berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam demokrasi pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.

Bentuk-bentuk demokrasi

Secara umum terdapat dua buah bentuk dari demokrasi yaitu adalah demokrasi langsung dan juga demokrasi perwakilan atau sebuah demokrasi tak langsung. Berikut ini penjelasan tentang dua hal berikut:

Demokrasi langsung sendiri adalah demokrasi yang merupakan suatu bentuk dari demokrasi yang dimana setiap rakyat biasanya akan mewakili dirinya sendiri Dalam sebuah kebijakan yang nantinya mereka memiliki dan hal tersebut pengaruh terhadap keadaan politik yang sedang terjadi. Di Era modern, di sistem ini diketahui tidak praktis karena umumnya Populasi negara yang cukup besar dengan cara mengumpulkan seluruh rakyat dalam suatu forum tidaklah mudah selain itu sistem ini Menurut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan dimana rakyat modern yang sekarang ini cenderung tidak memiliki sebuah waktu untuk dapat mempelajari setiap permasalahan politik yang biasanya sedang terjadi di dalam negara.

Demokrasi perwakilan atau tidak langsung merupakan sebuah demokrasi yang biasanya akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam setiap waktu pemilihan umum untuk dapat menyampaikan pendapat dari permainan joker123 mereka dan juga mengambil sebuah keputusan bagi mereka.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi adalah dimana prasyarat berdirinya negara demokrasi sendiri yang telah terakomodasi dalam sebuah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi yang dapat ditinjau dari pendapat yang dikemukakan alamudi yang dimana kemudian dikenal dengan soko guru demokrasi. Menurut al maududi sendiri prinsip demokrasi adalah :

  •     Kedaulatan rakyat.
  •     Pemerintahan yang berdasarkan persetujuan 
  •     Kekuasaan Mayoritas.
  •     Hak-hak minoritas.
  •     Jaminan untuk Hak Asasi Manusia (HAM).
  •     Pemilihan yang dimana adil, bebas, dan jujur.
  •     Persamaan terhadap semua depan hukum.
  •     Proses hukum yang sangat wajar.
  •     Pembatasan dalam pemerintah secara konstitusional.
  •     Pluralisme ekonomi, politik, dan juga sosial.
  •     Nilai-nilai tentang toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan juga mufakat.

Bentuk Demokrasi dalam sebuah Pemerintahan Negara

Ada dua bentuk demokrasi yang biasanya ada di dalam sebuah pemerintahan negara, yaitu :

Pemerintahan Monarki monarki 

monarki konstitusional, atau yang disebut dengan monarki parlementer. Monarki yang dimana berasal dari bahasa Yunani. Yang artinya Monos Satu dan juga Archein artinya Pemerintah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai sejenis pemerintahan yang dimana dalam suatu negara yang biasanya akan dipimpin oleh satu orang saja atau raja. Monarki sendiri sebuah sistem yang dibagi ke dalam 3 jenis seperti :

  • Monarki Mutlak : Monarki yang bisanya akan dibentuk oleh suatu pemerintahan yang ada di dalam suatu negaranya dipimpin oleh raja dan juga dibentuk kekuasaannya tidak terbatas.
  • Monarki Konstitusional : Monarki yang dimana biasanya bentuk pemerintahan yang ada di suatu negaranya akan dipimpin oleh raja namun biasanya kekuasaan raja dibatasi oleh sebuah konstitusi.
  • Monarki Parlementer : Monarki yang dimana bentuk pemerintahan yang ada di suatu negaranya akan dipimpin oleh raja namun kekuasaannya yang biasanya tertinggi berada ditangan para parlemen.

Pemerintahan Republik, yang berasal dari bahasa latin RES yang di artikan artinya pemerintah dan PUBLICA yang biasanya berarti rakyat. Dengan demikian dapat juga di aetikan sebagai salah satu bentuk dari pemerintahan yang akan dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak. Menurut John Locke dimana kekuasaan pemerintahan dari suatu negara dipisahkan menjadi tiga bagian :

  • Kekuasaan Legislatif adalah sebuah kekuasaan untuk dapat membuat undang-undang yang dimana biasanya akan dijalankan oleh seorang parlemen.
  • Kekuasaan dalam Eksekutif adalah sebuah kekuasaan untuk dapat menjalankan sebuah undang-undang yang biasanya akan dijalankan oleh pemerintahan.
  • Kekuasaan dalam Federatif adalah sebuah kekuasaan untuk dapat menyatakan sebuah perang dan juga damai dan juga tindakan-tindakan yang lainnya dengan luar negeri
  • Sedangkan Kekuasaan Yudikatif sendiri adalah mengadili yang merupakan bagian dari sebuah kekuasaan eksekutif.

Kemudian menurut Montesquieu (Trias Politica) yang dimana dirinya sendiri menyatakan bahwa kekuasaan yang ada di dalam negara sendiri harus dibagi dan juga dilaksanakan oleh tiga orang atau juga badan yang harus berbeda-bedadan dan kuga  terpisah satu sama lainnya seperti :

  • Badan Legislatif : Kekuasaan yang membuat sebuah undang-undang.
  • Badan Eksekutif : Kekuasaan yang bertujuan menjalankan undang-undang.
  • Badan Yudikatif : Kekuasaan untuk dapat mengawasi sebuah jalannya pelaksanaan dalam undang-undang.

Klasifikasi Sistem Pemerintahan

Dalam sistem kepartaian yang umumnya juga dikenal adanya sebutan tiga sistem dalam kepartaian, yaitu sebuah sistem multi partai atau yang disebut dengan (polyparty system), sistem dalam dua partai atau (biparty system), dan juga sistem yang ada di dalam satu partai (monoparty system). Sistem yang pengisian beberapa jabatan yang biasanya akan dilakukaan oleh para pemegang dalam sebuah kekuasaan negara, yang biasanya hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama yang ada antara eksekutif dan juga legislatif. Model sistem pemerintahan negara, terdiri dari empat macam, yaitu :

  •     Sistem pemerintahan yang diktator (borjuis dan juga proletar).
  •     Sistem pemerintahan yang parlementer.
  •     Sistem pemerintahan yang presidensial, dan
  •     Sistem pemerintahan campuran.

Konsep Demokrasi Republik Indonesia

Seperti yang sudah diketahui, konsep dalam sebuah demokrasi sendiri yang sudah ada dan juga sudah berkembang yaitu sejak 200 tahun yang lalu. Konsep demokrasi ini sendiri telah diperkenalkan oleh seorang Plato dan Aristoteles dengan sebuah isyarat untuk dapat sepenuh hati saat menggunakan konsep demokrasi ini. Menurut mereka, dimana demokrasi itu memiliki dua buah sisi yang sangat berbeda. Di dalam satu sisi sangat baik, namun juga di beberapa sisi lain juga dapat menjadi sebuah hal yang sangat kejam.

Mungkin sebuah sistem yang ada dI indonesia menjadi salah satu dari penganut sistem demokrasi yang dimana sistem ini juga telah dirasakan secara nyata apa yang dikhawatirkan oleh Plato dan Aristoteles. Konsep dalam demokrasi yang sangat mendewakan sebuah kebebasan, sehingga pada akhirnya dimana nantinya juga tidak mustahil dapat menimbulkan sebuah konsep anarki. Oleh sebab itu, yang harus diperlukan disini adalah bagaimana nantinya untuk dapat mengontrol mekanisme yang paling tepat untuk dapat menjalankan konsep demokrasi yang ada pada saat ini.

Dalam sebuah penerapannya, konsep demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri adalah suatu hal yang dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan juga sebuah cita-cita untuk dapat mewujudkan sebuah suatu kehidupan yang sangat berkelompok yang dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang mereka terdapat dalam sebuah UUD 1945 yang disebut dengan kerakyatan.

Itulah hal-hal penting dalam sebuah konsep Demokrasi yang ada.Demokrasi yang dianut di indonesia sendiri adalah sebuah konsep yang penuh dengan sebuah kebebasan dan pada akhirnya menimbulkan sebuah efek yang tidak kondusif. Semoga dengan adanya artikel ini kita dapat saling menjaga dan juga mengontrol tentang demokrasi yang terjadi di Negeri ini. Terima Kasih.

, ,

[Top]

Tag: Demokrasi Di indonesia

Sejarah Demokrasi di Indonesia Kemerdekaan Hingga Saat Ini

Posted on July 16, 2020  in demokrasi

Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, dalam penerapan demokrasi di Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi politik dan juga pemimpin kala itu. Berikut dalam artikel ini akan dibahas penjelasan sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah bagaimana demokrasi di Indonesia dari saat zaman kemerdekaan hingga pada zaman reformasi saat ini.

Sejarah Demokrasi Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan menjadi negara sendiri dalam UUD 1945 juga menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut paham demokrasi, dimana pada kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan Rakyat dan juga dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau (MPR), atau tergolong sebagai sebuah negara yang menganut paham sebuah Demokrasi Perwakilan.

Perkembangan Demokrasi Di Masa Revolusi Kemerdekaan

Pada tahun 1945 – 1950, Indonesia sendiri masih berjuang untuk menghadapi Belanda dan situs sbobet88 yang pada saat itu ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu juga pelaksanaan demokrasi belum berjalan sebagaimana dengan baik. Hal itu disebabkan juga oleh masih adanya beberapa revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan negara indonesia masih terdapat sentralisasi pada kekuasaan hal ini bisa terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang isinya berbunyi sebelum MPR, DPR dan juga DPA dibentuk menurut UUD dan segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden. Pada saat itu untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang absolut pemerintah sendiri mengeluarkan:

  • Maklumat untuk Wakil Presiden No. X dikeluarkan tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
  • Maklumat untuk Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pada Pembentukan Partai Politik.
  • Maklumat untuk  Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan suatu sistem pemerintahn untuk presidensil menjadi parlementer

Perkembangan untuk demokrasi pada periode ini sendiri telah meletakkan banyak sekali hal-hal mendasar. Pertama, pemberian masyarakat hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden sendiri yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dan dengan adanya maklumat Wakil Presiden, maka nantinya akan memungkinkan nya terbentuk beberapa partai politik yang kemudian menjadi sebuah mala peletak bagi sebuah sistem kepartaian yang ada di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya yang akan datang dalam sejarah kehidupan politik kita.

Perkembangan Demokrasi  Parlementer 

Periode bentuk pemerintahan negara Indonesia di tahun 1950 sampai dengan 1959 menggunakan sebuah UUD Sementara (UUDS) sebagai sebuah landasan konstitusionalnya. Pada masa ini sebenarnya adalah masa kejayaan untuk demokrasi di Indonesia, karena hampir pada semua elemen demokrasi sendiri dapat ditemukan dalam sebuah perwujudan kehidupan politik yang ada di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau juga parlemen memainkan peranan yang juga sangat penting dalam sebuah proses politik yang sedang berjalan. Perwujudan kekuasaan dalam parlemen ini juga diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya pada saat itu kepad pihak pemerintah.

Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950-1959 sendiri bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal indonesia yang dimana  presiden sebagai seorang Kepala Negara bukan sebagai seorang kepala eksekutif. Masa demokrasi ini juga memiliki peranan parlemen, sebagai politik sangat tinggi dan juga  berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian dalam praktiknya demokrasi pada masa ini dinilai juga gagal dengan sebab sebagai dominannya politik tersebut aliran, sehingga membawa sebuah konsekuensi yang terjadi terhadap pengelolaan terhadap konflik. Landasan sosial dan ekonomi yang juga masih lemah. Tidak mampunya sebuah konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 pada saat itu. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan semua kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang  berjalan pada saat itu.

Atas dasar kegagalan tersebut maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 :

  • Untuk membubarkan konstituante
  • Kembali ke UUD 1945 dan  tidak berlaku UUD S 1950
  • Pembentukan MPRS dan juga DPAS
  • Perkembangan Demokrasi Terpimpin 

Sejak saat  berakhirnya pemilihan umum di tahun 1955, presiden Soekarno sendiri sudah menunjukkan sebuah gejala ketidaksenangannya kepada semua partai-partai politik. Hal itu juga terjadi karena partai politik tersebut sangat orientasi pada sebuah kepentingan ideologinya masing-masing dan kurang memperhatikan kepentingan sebuah politik secara nasional dan juga menyeluruh. Disamping itu juga pada saat itu Soekarno melontarkan sebuah gagasan bahwasannya demokrasi parlementer tidak sesuai dengan sebuah kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin di antaranya :

  • Mengaburnya sebuah sistem kepartaian, pemimpin partai sendiri banyak yang dipenjarakan
  • Peranan terhadap Parlemen lemah bahkan akhirnya hal tersebut dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk sebuah DPRGR
  • Jaminan HAM juga lemah
  • Terjadi sentralisasi dan kekuasaan
  • Terbatasnya peranan pers pada saat itu
  • Kebijakan politik luar negeri atau sudah memihak ke RRC Blok Timur

Awal Order Baru 

Pemerintahan Orde Baru sendiri  ditandai oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu menggantikan Ir. Soekarno sebagai seorang Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru tersebut ini menerapkan sebuah Demokrasi Pancasila untuk dapat menegaskan bahwasanya model demokrasi sendiri inilah yang sesungguhnya sesuai dengan sebuah ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru sendiri memberi harapan baru pada rakyat indonesia pembangunan disegala bidang melalui pada saat itu Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru saat itu berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum. Namun demikian sebuah perjalan demokrasi pada masa order baru sendiri dianggap gagal sebab: 

  • Rekrutmen politik yang pada saat itu tertutup
  • Pemilu yang jauh dari kata semangat demokratis
  • Pengakuan kepada HAM yang terbatas
  • Timbulnya politik dan sistem KKN yang merajalela
  • Sebab jatuhnya Orde Baru:
  • Hancurnya sebuah ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
  • Terjadinya sebuah krisis politik
  • TNI juga tidak bersedia lagi menjadi sebuah alat kekuasaan orba
  • Gelombang demonstrasi masyarakat yang menghambat menuntut tentang Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Orde Baru sendiri mewujudkan dirinya sebagai salah kekuatan yang sangat kuat dan relatif otonom, dan sementara itu masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan untuk sebuah kekuasaan dan proses formulasi sebuah kebijakan. Sejak pada masa runtuhnya Orde Baru yang bersamaan juga dengan waktunya lengsernya Presiden Soeharto, saat itu maka Indonesia sendiri memasuki sebuah suasana kehidupan kenegaraan yang baru pada saat itu, sebagai hasil dari kebijakan sebuah reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek yang ada di lapisan kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku pada sebelumnya. Kebijakan reformasi ini juga berpuncak dengan adanya amandemen UUD 1945 bagian Batang Tubuhnya Karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di masa Orde Baru.

Kesimpulan

Perbedaan demokrasi dan juga reformasi dengan demokrasi sebelumnya, yang dimana pemilu yang dilaksanakan di tahun 1999-2004 sendiri jauh lebih demokratis daripada tahun sebelumnya. Rotasi kekuasan yang juga dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa. Sebuah pola rekrutmen politik untuk dapat mengisi posisi-posisi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Sebagaianbesar hak dasar juga bisa terjamin seperti adanya sebuah kebebasan dan juga menyatakan sebuah pendapat.

Itulah perkembangan demokrasi yang berada di indonesia dari dulu hingga kini. Demokrasi adalah suatu hal yang penting terhadap suatu negara, karena dengan adanya demokrasi terciptanya elemen-elemen yang sesuai dengan pilihan rakyat. Demokrasi juga umumnya ditandai dengan sekarang dimana kita semua bebas dan berhak berpendapat. Sama seperti hal nya juga sebuah kebebasan pers.Sekian pembahasan mengenai artikel ini semoga dapat menambah ilmu serta wawasan anda tentang demokrasi. Terimakasih.

, ,

[Top]