elecodelospasos.net

Cara benar dalam berdemokrasi

Tag: sejarah demokrasi

Fakta Soal Demokrasi yang Wajib Dipahami

Posted on November 25, 2020  in demokrasi

Hari Demokrasi Internasional akan diperingati setiap tanggal 15 September. Demokrasi yang diharapkan dapat menjadi sebuah kenyataan yang dinikmati oleh semua orang di mana saja. Elemen penting dari demokrasi sendiri adalah menghargai hak asasi sesama manusia.

Hari Demokrasi Internasional yang diharapkan dapat menjadi sebuah waktu untuk mengingatkan kembali pentingnya sebuah demokrasi untuk diterapkan semua negara di dunia ini. Demokrasi sendiri bukan hanya sekedar tujuan saja, tetapi lebih pada sebuah proses yang didukung oleh sebuah komunitas internasional, badan pemerintah, masyarakat dan juga individu.

Fakta Soal Demokrasi yang Wajib Dipahami

Indonesia termasuk sebagai salah satu dari negara demokrasi, karena setiap warga negara memiliki sebuah hak yang sama untuk dapat mengambil berbagai macam keputusan untuk dapat memilih pemimpin. Satu orang satu suara, baik kaya maupun juga miskin. Bagaimana sejarah demokrasi, cirinya dan juga perkembangannya sampai sekarang ini ? Berikut ini adalah beberapa fakta tentang demokrasi.

Muncul dari Filsafat Yunani

Kurt A’Raf sub, Josiah Ober dan juga Robert W Wallace dalam bukunya yang berjudul Origin of Democracy in Ancient Greece, menyebutkan sebuah kata demokrasi yang pertama kali muncul pada mazhab politik dan juga pada filsafat Yunani kuno yang ada di negara di Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena yang kemudian mendirikan negara yang dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai Bapak Demokrasi dari Athena.

Demokrasi Athena berbentuk seperti demokrasi langsung dan demokrasinya memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan acak warga biasa untuk dapat mengisi jabatan di administratif dan yudisial di dalam sistem pemerintahan. Majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang sudah memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di dalam majelis, sehingga terciptanya sebuah hukum di negara-kota tersebut.

Polis sendiri merupakan salah satu negara kota yang otonom dan merupakan ciri khas dari peradaban Yunani kuno. Demokrasi nampak pada polis Athena satu dari banyak polis yang ada di Yunani yang kerap kali dianggap sebagai pusat keilmuan.

Demokrasi Di Eropa

Setelah abad pertengahan (15-17 M) lahirlah negara-negara monarki. Raja memerintah secara absolut berdasarkan dengan konsep hak suci raja (divine right of kings). Sistem dari monarki absolut kemudian dirasa tidak jauh berbeda jauh dengan sistem Vassal (budak) dan juga Lord (tuan) yang kemudian memunculkan sebuah kecaman terhadap gagasan absolutisme. Kecaman tersebut mendapat sebuah dukungan kuat dari golongan menengah atau kaum middle class dan berujung pada pendobrakan kedudukan dari raja.

Negara Demokrasi Pertama

Buku The French Revolution II dalam Mars.wnec.edu juga menyebutkan bangsa yang pertama dalam sejarah modern mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika di tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada sebuah prinsip-prinsip Pencerahan dan juga sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang pada saat itu baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Tahun 1789, Prancis yang saat itu pasca-Revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan juga Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pada tahun 1792

Penetapan hak suara pria secara universal di Perancis tahun 1848 adalah sebuah peristiwa penting yang ada di dalam sejarah demokrasi. Tahun 1848, French National Assembly dalam Désormais le bulletin de vote doit fosil juga menyebutkan sebuah hak suara pria universal ditetapkan di Prancis pada Maret 1848 setelah Revolusi Prancis yang terjadi tahun 1848.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan : Membangun Warga Negara yang Demokratis, Aim Abdulkarim menyebutkan sejumlah prinsip-prinsip tentang prinsip demokrasi, yaitu sebuah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan dengan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan untuk hak asasi manusia dan pemilihan yang bebas adil dan juga jujur. Bersamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembahasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan juga politik, serta nilai-nilai terhadap toleransi, pragmatisme, kerjasama secara mufakat.

Asas Pokok Demokrasi

Sementara itu, Dalam Bukunya Pendidikan Kewarganegaraan, Yudhistira Ghalia Indonesia menjelaskan tentang sebuah gagasan pokok dasar yang ada di suatu pemerintahan demokrasi adalah bentuk dari pengakuan hakikat manusia. Yang pada dasarnya manusia sendiri mempunyai sebuah kemampuan yang sama di dalam sebuah hubungan sosial.

Berdasarkan dengan gagasan dasar tersebut, terdapat dua gagasan asas pokok demokrasi. Yang pertama adalah pengakuan dari partisipasi rakyat di dalam sebuah pemerintahan, misalnya saha pemilihan dari wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Kedua, pengakuan hakikat dan juga martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri Demokrasi

Ciri-ciri pemerintahan demokratis meliputi warga negara atau rakyat yang terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan politik. Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung atau disebut dengan (perwakilan). Adanya sebuah pengakuan atau sebuah penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). Hak bagi seluruh warga negara dalam segala macam bidang sama. Negara memiliki sebuah lembaga peradilan dan juga sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang tentunya lebih independen sebagai sebuah alat penegak hukum.

Ada sebuah pengakuan kebebasan dan juga kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Pers atau media massa bebas untuk dapat menyampaikan sebuah informasi dan mengontrol perilaku kebijakan pemerintah. Negara menggelar sebuah pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum tersebut dilangsungkan dengan asas bebas, jujur, adil untuk dapat menentukan ataupun juga memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga dari perwakilan rakyat. Ada pengakuan terhadap perbedaan dari keragaman suku, agama, golongan, dan juga sebagainya.

Demokrasi Indonesia

Salah satu negara yang masih menerapkan sistem demokrasi yang ada di abad ke 21 ini adalah Indonesia. Indonesia sudah menerapkan sistem demokrasi setelah terbebas dari penjajahan Jepang dan juga Belanda. Konsep demokrasinya juga sempat berganti-ganti, bermula dari demokrasi parlementer, kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Nah, demokrasi pancasila juga memiliki beberapa bidang, diantaranya bidang ekonomi, dan bidang kebudayaan nasional.

Pada bidang ekonomi, pemerintah nantinya menjamin tegaknya prinsip tentang keadilan sosial dalam terwujudnya hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan begitu, bentuk-bentuk prinsip keadilan sosial dalam terwujudnya hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan begitu, bentuk-bentuk kepemimpinan kekayaan alam serta sumber-sumber ekonomi haruslah ditolak oleh pemerintah, agar nantinya seluruh masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan negara.

Masalah Krusial

Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat lebih krusial adalah absennya dari masyarakat sipil yang lebih kritis pada kekuasaan, buruknya kaderisasi antara partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang yang dalam pemilu.

Demikian itulah beberapa fakta menarik tentang demokrasi. Sistem demokrasi sudah ada sejak lama, berabad-abad lalu di zaman yunani kuno. Demokrasi pada akhirnya terus berkembang hingga sekarang ini. Negara Indonesia sendiri, menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia kita tentunya harus paham tentang dasar-dasar dari demokrasi. Terimakasih!

, ,

[Top]

Tag: sejarah demokrasi

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Posted on October 19, 2020  in demokrasi

Pelaksanaan sebuah demokrasi pada era reformasi pada tahun (1998 sampai dengan sekarang ini) adalah sebuah hal yang ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai Presiden, Soeharto yang telah menjabat yaitu selama sekitar 32 tahun. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, era kepemimpinan nasional kemudian beralih dari Soeharto kepada BJ Habibie yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beralihnya pemerintahan kepada BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia merupakan sebuah hal yang dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya sebuah proses demokrasi yang ada di Indonesia.

 

Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya sudah menjadi sebuah hal yang sangat menyimpang dari pokok-pokok awalnya. Kekuasaan pada saat itu dipegang penuh oleh Presiden dan walaupun pada awalnya kehidupan masyarakat demokrasi di Indonesia menunjukkan sebuah kemajuan, tetapi dalam perkembangannya tersebut kemudian ternyata tidak jauh berbeda dari prakteknya dengan masa agen judi bola Demokrasi Terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orba berniat untuk menjalankan sebuah Demokrasi Pancasila dan kemudian memutuskan sistem berdasarkan dengan Trias Politika. Akan tetapi hal tersebut, menjadi sebuah hal yang tidak begitu berjalan dengan baik.

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Orde Baru dimulai dengan sebuah tekad untuk mengabdi kepada semua kepentingan rakyat dan negara yang kemudian didasari oleh Pancasila serta UUD 1945. Era Orde Baru kemudian dibuat untuk mengatasi sebuah penyimpangan yang ada di masa orde lama. Berbagai kondisi lainnya seperti ekonomi yang terpuruk dengan juga tingkat inflasi pada saat itu mencapai 600 persen menjadi masalah bagi Indonesia. Munculnya gerakan Tritura yang timbul oleh sebuah latar belakang G30S PKI, dan lain sebagainya turut menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada sistem pemerintahan pada masa itu. Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terbukti dari beberapa peraturan berikut ini yang kemudian membuat UUD 1945 menjadi sebuah konstitusi yang sangat sakral :

  • Ketetapan MPR nomor I/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk dapat mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan merubahnya.
  • Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 mengenai sebuah Referendum yang antara lain yang menyatakan bahawa apabila MPR hendak mengubah UUD 1945 maka rakyat terlebih dulu harus dapat diminati pendapat melalui sebuah referendum.
    UU no. 5 tahun 1985 mengenai hal Referendum yang menjadi suatu pelaksanaan yang ada dari Tap MPR sebelumnya.

 

Dalam sebuah sistem pemerintahan yang ada di pada masa Orde Baru juga dilakukan sebuah perampingan partai-partai politik. Sehingga hal ini pada saat itu menyebabkan hanya ada tiga partai saja, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga Partai Perjuangan Indonesia (PDI). Dalam pelaksanaan hal tersebut Golkar menjadi partai mayoritas tunggal yang selalu memenangkan setiap pemilu pada masa Orde Baru. Ketidakpuasan apapun yang kemudian muncul pada masa itu dengan cepat akan langsung diredam. Ciri pokok orde baru yang sangat jelas terlihat pada sebuah sistem pemerintahan. Yaitu ada pada masa Orde Baru bahwa Lembaga Kepresidenan adalah lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi.

Demokrasi Indonesia periode reformasi

Presiden BJ Habibie yang kemudian meletakkan fondasi yang kuat bagi para pelaksanaan demokrasi yang ada Indonesia yaitu pada masa selanjutnya. Dalam sebuah masa pemerintahan Presiden BJ Habibie kemudian muncul beberapa indikator dari pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu:

Diberikan kebebasan pers

Pada era reformasi adalah sebuah era yang baru, karena pada saat itu diberikan sebuah ruang kebebasan pers. Ruang kebebasan pers tersebut sebagai ruang publik untuk dapat berpartisipasi dalam kebangsaan dan juga kehidupan kenegaraan. Jika pada masa kepemimpinan Soeharto, kebebasan pers adalah sebuah hal yang selalu diatur oleh keputusan pemerintah. Akibatnya pada masa itu banyak media yang diakuisisi oleh pemerintah.

Berlakunya sistem multipartai

Di era reformasi sistem multipartai kemudian dapat diberlakukan. Seperti yang terlihat pada Pemilihan Umum 1999. Habibie sebagai Presiden RI yang membuka kesempatan pada rakyat untuk dapat berserikat dan kemudian dapat berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya yang ada di Indonesia.

Karakteristik demokrasi periode reformasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada saat era reformasi adalah bentuk dari demokrasi Pancasila.
Kondisi demokrasi Indonesia yang ada di periode reformasi dinilai sedang menuju kepada tahap yang sempurna.
Warga negara yang bertugas mengawal demokrasi agar nantinya dapat diterapkan di dalam aspek kehidupan.

Berikut ini karakteristik demokrasi pada periode reformasi:

Pemilu lebih yang sistemnya lebih demokratis
Rotasi tentang kekuasaan dari pemerintah pusat hingga juga daerah
Pola rekrutmen dari politik terbuka
Hak-hak dasar dari warga negara terjamin

Berikut ini penjelasannya:

Pemilu lebih demokratis

Pemilu nantinya akan dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem dari Pemilu yang juga terus berkembang memberikan sebuah jalan bagi rakyat untuk dapat menggunakan semua hak politik yang ada di dalam Pemilu.Puncaknya adalah pada 2004 rakyat yang kemudian bisa langsung memilih wakilnya yang berada di lembaga legislatif serta presiden dan juga wakil presiden yang dapat dipilih secara langsung.

 

Pada tahun 2005 kepala daerah pun atau gubernur dan juga bupati atau walikota kemudian dipilih langsung oleh rakyat.Rotasi kekuasaan yang ada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebuah Rotasi kekuasaan yang dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan yang ada pada tingkat desa.

Pola rekrutmen politik terbuka

Rekrutmen politik untuk hal pengisian jabatan politik merupakan sebuah hal yang dapat dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak dasar yang ada dari warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat Indonesia bisa terjamin seperti, adanya sebuah kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat, kebebasan pers serta kebebasan lainnya.

Kesimpulan

Segala kelebihan dan juga semua kekurangan yang terdapat dalam sistem pemerintahan orde baru tersebut membuat masyarakat yang awalnya merasa sangat nyaman kemudian mulai terusik. Terutama karena berbagai penyimpangan yang ada di Indonesia dari sistem pemerintahan, dan terjadinya ketidak bebasan mengungkapkan pendapat.Tuntutan akan perubahan yang ditujukan kepada kepemimpinan dan sistem pemerintahan kemudian menjadi sebuah hal yang mulai mengemuka. Terlebih lagi saat itu imbas yang dirasakan dari krisis ekonomi Asia juga mempengaruhi Indonesia.

 

Berbagai demonstrasi dan tuntutan pun pada akhirnya terus bergulir hingga menyebabkan terjadinya tragedi trisakti 1998. Tidak hanya itu saja sejumlah empat orang yang merupakan mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut sebuah kemunduran Presiden Soeharto. Peristiwa tersebut dikenal dengan sejarah peristiwa Trisakti yang pada akhirnya menyebabkan kerusuhan pada Mei 1998 yang kemudian di campuri dengan isu SARA.

 

Itulah karakteristik demokrasi periode Reformasi yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu yang menganut sistem demokrasi sejak awal namun pada kepemimpinan orde lama beberapa sistem menjadi melenceng dari seharusnya.

, ,

[Top]

Tag: sejarah demokrasi

Sejarah Demokrasi di Indonesia Kemerdekaan Hingga Saat Ini

Posted on July 16, 2020  in demokrasi

Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, dalam penerapan demokrasi di Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi politik dan juga pemimpin kala itu. Berikut dalam artikel ini akan dibahas penjelasan sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah bagaimana demokrasi di Indonesia dari saat zaman kemerdekaan hingga pada zaman reformasi saat ini.

Sejarah Demokrasi Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan menjadi negara sendiri dalam UUD 1945 juga menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut paham demokrasi, dimana pada kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan Rakyat dan juga dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau (MPR), atau tergolong sebagai sebuah negara yang menganut paham sebuah Demokrasi Perwakilan.

Perkembangan Demokrasi Di Masa Revolusi Kemerdekaan

Pada tahun 1945 – 1950, Indonesia sendiri masih berjuang untuk menghadapi Belanda dan situs sbobet88 yang pada saat itu ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu juga pelaksanaan demokrasi belum berjalan sebagaimana dengan baik. Hal itu disebabkan juga oleh masih adanya beberapa revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan negara indonesia masih terdapat sentralisasi pada kekuasaan hal ini bisa terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang isinya berbunyi sebelum MPR, DPR dan juga DPA dibentuk menurut UUD dan segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden. Pada saat itu untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang absolut pemerintah sendiri mengeluarkan:

  • Maklumat untuk Wakil Presiden No. X dikeluarkan tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
  • Maklumat untuk Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pada Pembentukan Partai Politik.
  • Maklumat untuk  Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan suatu sistem pemerintahn untuk presidensil menjadi parlementer

Perkembangan untuk demokrasi pada periode ini sendiri telah meletakkan banyak sekali hal-hal mendasar. Pertama, pemberian masyarakat hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden sendiri yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dan dengan adanya maklumat Wakil Presiden, maka nantinya akan memungkinkan nya terbentuk beberapa partai politik yang kemudian menjadi sebuah mala peletak bagi sebuah sistem kepartaian yang ada di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya yang akan datang dalam sejarah kehidupan politik kita.

Perkembangan Demokrasi  Parlementer 

Periode bentuk pemerintahan negara Indonesia di tahun 1950 sampai dengan 1959 menggunakan sebuah UUD Sementara (UUDS) sebagai sebuah landasan konstitusionalnya. Pada masa ini sebenarnya adalah masa kejayaan untuk demokrasi di Indonesia, karena hampir pada semua elemen demokrasi sendiri dapat ditemukan dalam sebuah perwujudan kehidupan politik yang ada di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau juga parlemen memainkan peranan yang juga sangat penting dalam sebuah proses politik yang sedang berjalan. Perwujudan kekuasaan dalam parlemen ini juga diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya pada saat itu kepad pihak pemerintah.

Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950-1959 sendiri bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal indonesia yang dimana  presiden sebagai seorang Kepala Negara bukan sebagai seorang kepala eksekutif. Masa demokrasi ini juga memiliki peranan parlemen, sebagai politik sangat tinggi dan juga  berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian dalam praktiknya demokrasi pada masa ini dinilai juga gagal dengan sebab sebagai dominannya politik tersebut aliran, sehingga membawa sebuah konsekuensi yang terjadi terhadap pengelolaan terhadap konflik. Landasan sosial dan ekonomi yang juga masih lemah. Tidak mampunya sebuah konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 pada saat itu. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan semua kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang  berjalan pada saat itu.

Atas dasar kegagalan tersebut maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 :

  • Untuk membubarkan konstituante
  • Kembali ke UUD 1945 dan  tidak berlaku UUD S 1950
  • Pembentukan MPRS dan juga DPAS
  • Perkembangan Demokrasi Terpimpin 

Sejak saat  berakhirnya pemilihan umum di tahun 1955, presiden Soekarno sendiri sudah menunjukkan sebuah gejala ketidaksenangannya kepada semua partai-partai politik. Hal itu juga terjadi karena partai politik tersebut sangat orientasi pada sebuah kepentingan ideologinya masing-masing dan kurang memperhatikan kepentingan sebuah politik secara nasional dan juga menyeluruh. Disamping itu juga pada saat itu Soekarno melontarkan sebuah gagasan bahwasannya demokrasi parlementer tidak sesuai dengan sebuah kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin di antaranya :

  • Mengaburnya sebuah sistem kepartaian, pemimpin partai sendiri banyak yang dipenjarakan
  • Peranan terhadap Parlemen lemah bahkan akhirnya hal tersebut dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk sebuah DPRGR
  • Jaminan HAM juga lemah
  • Terjadi sentralisasi dan kekuasaan
  • Terbatasnya peranan pers pada saat itu
  • Kebijakan politik luar negeri atau sudah memihak ke RRC Blok Timur

Awal Order Baru 

Pemerintahan Orde Baru sendiri  ditandai oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu menggantikan Ir. Soekarno sebagai seorang Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru tersebut ini menerapkan sebuah Demokrasi Pancasila untuk dapat menegaskan bahwasanya model demokrasi sendiri inilah yang sesungguhnya sesuai dengan sebuah ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru sendiri memberi harapan baru pada rakyat indonesia pembangunan disegala bidang melalui pada saat itu Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru saat itu berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum. Namun demikian sebuah perjalan demokrasi pada masa order baru sendiri dianggap gagal sebab: 

  • Rekrutmen politik yang pada saat itu tertutup
  • Pemilu yang jauh dari kata semangat demokratis
  • Pengakuan kepada HAM yang terbatas
  • Timbulnya politik dan sistem KKN yang merajalela
  • Sebab jatuhnya Orde Baru:
  • Hancurnya sebuah ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
  • Terjadinya sebuah krisis politik
  • TNI juga tidak bersedia lagi menjadi sebuah alat kekuasaan orba
  • Gelombang demonstrasi masyarakat yang menghambat menuntut tentang Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Orde Baru sendiri mewujudkan dirinya sebagai salah kekuatan yang sangat kuat dan relatif otonom, dan sementara itu masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan untuk sebuah kekuasaan dan proses formulasi sebuah kebijakan. Sejak pada masa runtuhnya Orde Baru yang bersamaan juga dengan waktunya lengsernya Presiden Soeharto, saat itu maka Indonesia sendiri memasuki sebuah suasana kehidupan kenegaraan yang baru pada saat itu, sebagai hasil dari kebijakan sebuah reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek yang ada di lapisan kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku pada sebelumnya. Kebijakan reformasi ini juga berpuncak dengan adanya amandemen UUD 1945 bagian Batang Tubuhnya Karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di masa Orde Baru.

Kesimpulan

Perbedaan demokrasi dan juga reformasi dengan demokrasi sebelumnya, yang dimana pemilu yang dilaksanakan di tahun 1999-2004 sendiri jauh lebih demokratis daripada tahun sebelumnya. Rotasi kekuasan yang juga dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa. Sebuah pola rekrutmen politik untuk dapat mengisi posisi-posisi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Sebagaianbesar hak dasar juga bisa terjamin seperti adanya sebuah kebebasan dan juga menyatakan sebuah pendapat.

Itulah perkembangan demokrasi yang berada di indonesia dari dulu hingga kini. Demokrasi adalah suatu hal yang penting terhadap suatu negara, karena dengan adanya demokrasi terciptanya elemen-elemen yang sesuai dengan pilihan rakyat. Demokrasi juga umumnya ditandai dengan sekarang dimana kita semua bebas dan berhak berpendapat. Sama seperti hal nya juga sebuah kebebasan pers.Sekian pembahasan mengenai artikel ini semoga dapat menambah ilmu serta wawasan anda tentang demokrasi. Terimakasih.

, ,

[Top]