elecodelospasos.net

Cara benar dalam Bermain Togel Online

Pemerintahan Demokratis Pertama di Kota Athena

Posted on May 4, 2021  in demokrasi

Kalau kalian tertarik dengan mitologi Yunani kuno, pasti kalian tidak akan asing dengan kota Athena. Konon katanya, nama kota Athena ini berasal dari kompetisi antara Dewi Athena dan juga Dewa Poseidon dalam memberikan nama yang akan menjadi pelindung bagi kota tersebut. Dewi Athena menghadiahkan pohon buah zaitun kepada penduduk, sementara Dewa Poseidon memberikan air mata asin. Pemberian Dewi Athena yang lebih berharga tersebut pada akhirnya membuat nama sang Dewi Athena dijadikan nama kota kuno di Yunani.

Namun selain dikenal dengan julukan “Kota Para Dewa” tahukah kalian bahwa sejarah mencatat bahwa Athena sebagai tempat yang dimana pemerintahannya demokrasi muncul pada pertama kali di dunia? Berikut penjelasannya.

 

Sejarah Pemerintahan Demokrasi Athena

Athena, bersama Sparta, adalah kota-negara paling utama dalam sejarah Yunani. Orang-orang Athena telah menyingkirkan para raja dan tiran, menggulingkan kekuasaan para bangsawan, hingga menciptakan pemerintahan demokratis pertama di dunia ketika menjelang 500 SM. Ketika Perang Persia (499-479 SM) berakhir, sejarah Yunani selama setengah abad berpusat di Athena. Di masa itu, Athena adalah kota terpadat di antara kota-kota Yunani lainnya. Penduduk Athena sangat aktif dan berwibawa sebagai dampak dari keberhasilan Agen Sbobet Terpercaya mereka mengalahkan Persia. Bahkan Herodotus, salah satu sejarawan Yunani Kuno, menyebut penduduk Athena sebagai penyelamat Yunani dengan berkata, “Didampingi para dewa, mereka mengusir penyerbu”.

Reformasi Solon dan Kebangkitan Demokrasi di Athena

Athena memerintah dengan kekaisaran, namun mereka melakukannya dengan demokratis. Demokrasi adalah kontribusi Yunani, khususnya Athena, untuk peradaban manusia. Athena paham bagaimana ketidakadilan malah menjadi ‘norma’ bagi raja, tiran, ataupun aristokrasi yang memiliki hak istimewa. Karena itu, Athena mengusahakan setiap penduduk bebas, baik kaya maupun miskin, bangsawan maupun orang biasa, agar berkesempatan memiliki jabatan di pengadilan serta berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang. Kala itu, pusat demokrasi Athena adalah majelis rakyat. Semua penduduk yang telah mencapai usia 21 tahun adalah anggota majelis rakyat. Namun jumlah anggota majelis rakyat yang datang saat pertemuan jarang melebihi 5.000 orang, dikarenakan banyak penduduk Athena yang tinggal di luar dinding di distrik Attica. Pertemuan majelis rakyat diatur setiap 8 atau 9 hari di lereng bukit yang bernama Onyx.

 

Cara Menyelesaikan Persoalan Perdamaian di Athena

Rakyat akan mendengarkan dahulu sejumlah pidato sebelum memberikan suaranya, yang biasanya dilakukan dengan menunjukkan tangan di atas kitab undang-undang di hadapan mereka. Dengan cara inilah penduduk Athena menyelesaikan semua persoalan tentang perang dan perdamaian, pengiriman ekspansi militer atau angkatan laut, pemberian sanksi atas pengeluaran publik, hingga pengendali atau kontrol umum atas masalah-masalah lainnya di Athena.

Athens, Dunia Moden Dan Malaysia: Apakah Natijah Demokrasi?

Demokrasi mencapai kejayaannya di masa Athena Kuno karena rakyat memerintah secara langsung. Setiap penduduk bisa berperan aktif dalam politik. Pemerintahan semacam ini berjalan dengan baik di kota-negara yang kecil. Namun bahkan di Athena sendiri, demokrasi nyatanya didasarkan pada aturan kelas atau golongan. Tidak semua orang bebas adalah warga negara. Hukum Athena membatasi status penduduk hanya untuk orang-orang bebas yang merupakan anak dari ayah Athena dan ibunya seorang Athena juga. Akibatnya, ribuan pedagang dan tukang batu atau tukang kayu asing yang tinggal di Athena tidak bisa ambil bagian dalam pemerintahan.

Terlepas dari kehidupan politiknya, kota Athena menjadi pusat perdagangan Yunani. Kekayaan Athena membuat mereka bisa menghias kota tersebut dengan banyak patung dan bangunan berseni. Acropolis merupakan bukit batu curam tempat dimana sebagian besar monumen indah dibangun. Akses menuju Acropolis adalah melalui pintu gerbang besar, atau Propylaea, dengan patung besar Dewi Athena dari perunggu di dekatnya.

 

Peninggalan Kesenian dari Kota Athena

Orang-orang Athena juga membangun tempat pertunjukan terbuka di salah satu sudut Acropolis untuk festival dewa Dionysus. Teater tragedi dan komedi yang dihasilkan para penulis Athena menjadi jenis kesusastraan baru, yakni drama. Prosa Yunani semakin dikembangkan oleh para orator yang tumbuh subur di Athena yang demokratis. Di samping itu, peradaban Athena juga menciptakan filosofi dengan tokoh paling terkenal adalah Socrates dan Plato. Pemikiran serta karya mereka begitu mendalam hingga terus mempengaruhi spekulasi filosofis di era saat ini.

Syrzia win may land pharma with more Greek debts, analyst

Berbagai peninggalan kesenian, kesusastraan, oratori, dan filosofi bahkan demokrasi Athena masih terus hidup di dunia; tak tertandingi dan sangat menginspirasi. Maka tidaklah berlebihan ketika Pericles, salah satu negarawan, menyombongkan Athena pada abad 5 SM. Sayang, sama halnya seperti peradaban dunia lainnya yang tercatat dalam sejarah, kota Athena pada akhirnya mengalami kemunduran. Perang Peloponnesian di tahun 431 SM yang awalnya pecah antara Athena dan Sparta mengarah pada disintegrasi bangsa Yunani. Kemunduran negara-kota Yunani pun semakin tampak dengan munculnya pengaruh Macedonia yang kemudian berperang untuk merebut kekuasaan atas bangsa Yunani.

Kisah kota Athena di atas hanyalah titik awal dari lahirnya demokrasi yang kini kita kenal. Nilai-nilai demokrasi tersebut berevolusi dari waktu ke waktu hingga saat ini, dan menjadi sistem pemerintahan modern yang digaung-gaungkan ke seluruh negeri. Pastilah kalian semua sudah tidak asing dengan istilah sistem demokrasi yang selalu kita temui di buku IPS atau Kewarganegaraan selama masa sekolah. Maka bukankah Athena, sebuah kota kecil yang sekarang merupakan ibukota Yunani ini, tidak pernah gagal dalam membuat kita terpana dengan segala goresan tinta sejarah serta warisan peradabannya yang menakjubkan?

 

Demokrasi Athena berumur pendek

Sejarah demokrasi - Wikiwand

Di sekitar 550 BC, demokrasi didirikan di Athena, menandai pergeseran yang jelas dari sistem pemerintahan sebelumnya. Mencapai puncaknya antara 480 dan 404BC, ketika Athena tak dapat disangkal lagi adalah penguasa dunia Yunani. Namun Zaman Keemasan ini berumur pendek, dan setelah menderita kerugian besar selama Perang Peloponnesia, Athena, dan sisa Yunani, ditaklukkan oleh kerajaan Makedonia pada abad XMAS X SM, yang menyebabkan kemerosotan rezim demokrasinya.

 

Demokrasi di Athena Kuno lebih seperti klub tuan-tuan

Untuk waktu yang lama, demokrasi di Athena adalah semacam sistem politik elitis, hanya untuk orang-orang kaya yang pernah bertugas di militer. Kemudian, hak suara diperpanjang untuk semua pria Athena di atas usia 20, yang berjumlah sekitar 10 persen dari populasi. Dengan demikian, para budak dan wanita tidak pernah diizinkan berbicara dalam masalah ini. Bukit Nyx, Athens. Onyx digunakan untuk majelis populer di Athena sedini 507 BC, ketika reformasi Cleisthenes mentransfer kekuatan politik ke warga negara.

 

Athena bukan negara kota Yunani pertama yang menerapkan demokrasi

Legenda Athena, Kota yang Menjadi Rebutan Dewa di Yunani

Athena jauh dari negara-kota Yunani pertama yang mencoba menerapkan demokrasi. Negara-kota Sparta juga berfungsi sebagai bentuk demokrasi, antara 50 hingga 200 tahun sebelum saingannya di Athena. Namun, Sparta adalah monarki dengan dua raja yang berkuasa pada saat yang sama, tetapi konstitusinya membatasi kekuasaan mereka. Selanjutnya, negara-kota Peloponnesia memiliki Dewan Tetua dan juga sebuah gubuk yang lebih rendah yang didirikan untuk mewakili kepentingan rakyat. Perempuan juga menikmati hak yang tidak pernah terdengar di tempat lain, meskipun mereka tidak dapat memilih. Tentu saja, rezim militer negara yang terkenal kejam dan sistem perbudakannya yang kejam adalah hal yang paling kita ingat hari ini.

, , ,

[Top]

Fakta Mengejutkan Sistem Demokrasi di Yunani Kuno

Posted on April 21, 2021  in demokrasi

Seperti yang kita ketahui, masyarakat modern sangat erat dengan sistem demokrasinya. Demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan, berarti kalau digabungkan menjadi kekuasaan rakyat. Istilah yang satu ini yang menjadi alasan kenapa orang-orang mengutip Yunani kuno, khususnya itu Athena, sebagai pewaris dari sistem demokrasi kepada dunia.

Namun pada kenyataannya, sistem demokrasi modern justru lebih dekat pada tradisi dari negara Inggris dari pada Yunani kuno. Mengapa seperti itu kira-kira? Mari kita simak penjelasan mengenai fakta demokrasi di Yunani kuno. Berikut diantaranya.

 

Yunani kuno Sebelum Era Demokrasi

Sebelum era demokrasi, Yunani kuno adalah peradaban yang sedikit “barbar.” Tak heran kalau pertikaian berdarah sering digunakan untuk menyelesaikan perselisihan pada saat itu.  Baru sekitar abad ke-5 SM, sang bapak tragedi Yunani, Aeschylus, membuat trilogi drama Oresteia – Agamemnon, The Libation Bearers, dan The Eumenides yang menggambarkan kelahiran demokrasi di Yunani. Namun, banyak juga yang menganggap kalau drama itu hanya dibuat sebagai alat propaganda untuk menunjukkan superioritas hukum, konstitusi ala Athena, dan sistem pengadilan yang “adil” di Yunani.

 

Kekaisaran “Demokratik” Pertama

Sebagian besar orang sering menyebut Athena sebagai tempat lahirnya demokrasi. Pada kenyataannya, Kekaisaran Athena, yang secara resmi disebut Liga Delos, dianggap tidak lebih dari konfederasi polis yang pro-Athena. Melansir dari Ancient History Encyclopedia, Liga Delos didirikan dua tahun setelah kemenangan Yunani atas Persia di Salamis pada 480 SM. Bisa dibilang kalau mereka semua bersatu untuk memukul mundur Persia dari wilayah Yunani. Pada puncak kejayaannya, sekitar 200 polis atau negara-kota masuk ke dalam liga tersebut. 

7 Fakta Mengejutkan tentang Sistem Demokrasi di Yunani Kuno

Setelah Perang Yunani-Persia berakhir, Athena menggunakan liga itu untuk memperluas kekuasaannya di Mediterania. Pada akhirnya, Liga Delian dijadikan alat untuk menjatuhkan saingan terbesar Athena di Yunani, Sparta, dalam Perang Peloponnesos.

 

Hanya Terbatas pada Kalangan Tertentu Saja

Kaum bangsawan Athena tidak pernah menyukai sistem hoi polloi. Sayangnya, sentimen mereka terhadap kaum “rendahan” malah diteruskan oleh bangsawan Romawi dan para perumus konstitusi Amerika Serikat. Menurut History, pada awalnya sebagian besar pemilik suara dalam sistem demokrasi di Athena hanyalah para perwira militer saja.

Maestro A7: November 2018

Setelah reformasi dari Solon, semua pria di atas usia 20 tahun dapat ikut dalam pemilihan umum. Secara kasar, 10 persen dari keseluruhan populasi Athena bisa ikut serta dalam iklim demokrasi Athena. Dua demografi terbesar Athena wanita dan budak tidak mendapatkan hak untuk memilih. Demokrasi Athena juga terbatas, di mana hanya warga Athena sepenuhnya yang dapat memberikan suara. Ini berarti seseorang yang memiliki ibu atau ayah non-Athena tidak memiliki suara untuk memilih.

 

Demokrasi ala Sparta

Sebagian besar orang hanya tahu kalau Athena adalah satu-satunya polis di Yunani kuno yang menerapkan demokrasi. Nyatanya, polis saingan Athena, yaitu Sparta, justru menjadi polis pertama yang menerapkan demokrasi. Lama dipandang sebagai polis militer dan dianggap berseberangan dengan iklim demokrasi Athena, pemerintah Sparta justru menetapkan konstitusi demokratis pertama dalam sejarah dunia. Perbedaan utama antara demokrasi keduanya adalah posisi monarki. Sementara Athena tidak memiliki monarki, konstitusi Sparta justru mempertahankan monarki tetapi membatasi kekuasaannya. Meski rezim militernya seringkali brutal, belum lagi sistem perbudakannya yang kejam, Sparta tetap menjadi polis pertama yang menerapkan demokrasi partisipatoris pertama di daratan Yunani. Selain kedua polis tersebut, polis Yunani lainnya yang juga menerapkan demokrasi adalah Argos dan Rhodes. 

 

Demokrasi di Luar Yunani

Demokrasi bukanlah sistem eksklusif yang dimiliki oleh polis-polis Yunani saja. Di Sisilia, tepatnya di Kota Syracuse, sebuah sistem pemerintahan yang demokratis lahir setelah perang saudara di sana berakhir. Selain itu, Kota Metapontum yang berada di utara Italia juga menerapkan demokrasi.

Bahkan, bisa dibilang kalau Metapontum adalah “negara” pertama yang menerapkan sistem tersebut. Tidak lama setelah keruntuhan Athena, Metapontum mendukung Hannibal selama Perang Punisia Kedua demi mempertahankan kemerdekaannya dari Republik Romawi.

 

Tiran di Dalam Demokrasi

Sebagian besar orang melihat tiran sebagai kebalikan dari sistem demokrasi. Lagipula, para tiran paling terkenal di abad ke-20 terkenal anti-demokrasi, entah itu komunis seperti Joseph Stalin dan Pol Pot atau fasis seperti Benito Mussolini dan Adolf Hitler. Namun, sejarah revisionis semacam itu telah membutakan kita terhadap fakta kalau para tiran dan demagog ini justru sering “membantu” sistem demokrasi. Hal ini pernah terjadi di Yunani kuno, ketika seorang tiran bernama Solon mereformasi sistem hukum Athena pada abad ke-6 SM.

7 Fakta Mengejutkan tentang Sistem Demokrasi di Yunani Kuno

Pada saat itu, Solon memperkenalkan liberalisasi hukum perbudakan (yang membebaskan banyak budak), mencoba menyeimbangkan kembali kekuatan politik antara bangsawan dan penduduk miskin, dan menciptakan sistem kelas baru di Athena berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Dia melakukan semua ini dengan amanat dari rakyat Athena. Reformasi besar Solon lainnya adalah pembentukan boule, sebuah dewan yang terdiri dari 400 orang Athena. Selain Solon, tiran demokratik lainnya adalah Peisistratos yang memperjuangkan kelas bawah Athena. Tentunya, kalian dapat melihat bayangan awal dari demokrasi yang dibalut populisme dalam kasus Solon dan Peisistratos.

 

Demokrasi di Yunani Kuno Hanya Bertahan Sebentar Saja

Untuk semua pujian yang telah diberikan pada Athena kuno, nyatanya ” zaman keemasan demokrasi” di Yunani hanya berlangsung sebentar saja. Kurang lebih, demokrasi Athena mencapai puncaknya antara 480 dan 404 SM. Selama waktu itu, Athena adalah penguasa Yunani yang tak terbantahkan, dengan wilayah koloni hingga Spanyol dan Krimea.

Tak hanya itu, Athena juga menjadi polis yang paling makmur dalam hal kekayaan aktual dan prestise budayanya. Athena juga menjadi rumah bagi penyair, penulis drama, dan filsuf hebat. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Sophocles, Plato, Socrates, Euripides, dan Aristophanes. Athena juga dapat membanggakan kehebatan teknik arsitektur mereka, yang terlihat pada Kuil Zeus atau Acropolis. Sayangnya, “zaman keemasan” ini harus berakhir karena keangkuhan Athena sendiri.

Pertama, akibat kekalahan Athena atas Sparta di Perang Peloponnesos. Selanjutnya, setelah pemberontakan yang meluas melawan pemerintahan baru Sparta, Athena kembali menikmati “kehidupan kedua” sebagai entitas terkuat di Yunani. Namun, hal ini tidak berlangsung lama. Setelah Alcibiades gagal menginvasi Sisilia, Angkatan Laut Athena hancur dan tidak pernah pulih lagi sejak saat itu. Pada abad ke-4 SM, Kerajaan Makedonia berhasil menaklukkan sebagian besar Yunani dan akhirnya menyebarkan kebudayaan Hellenisme di benua Eropa, Afrika, dan Asia.

 

Ada demokrasi lain di dalam dan di luar Yunani

Selama Antiquity, Yunani terdiri dari sekitar negara-kota dan komunitas 1,000. Beberapa monarki, seperti Makedonia di utara, dan beberapa oligarki atau bahkan pemerintahan konstitusional. Yang lain memiliki demokrasi yang lebih atau kurang moderat seperti di Athena. Beberapa catatan sejarah menunjukkan negara-kota lain memiliki rezim demokratis, seperti di Argos (meskipun berumur pendek), Megara, Corinth, atau bahkan di Rhodes. Namun, dalam kasus Rhodes, sejarah panjang penaklukan dan aliansi malangnya menyebabkan penurunan demokrasi. Di luar Yunani, ‘koloni’ Yunani lainnya seperti Syracuse di Sisilia atau di Metapontum, di selatan Italia beroperasi di bawah demokrasi.

, , ,

[Top]

Awal Berdiri dan Dampak dari Sejarah Demokrasi yang ada di Dunia

Posted on March 19, 2021  in demokrasi

Demokrasi merupakan suatu sistem yang asasnya diterapkan oleh hampir seluruh negara di dunia pada saat ini. Kebebasannya yang sangat realistis meletakkan rakyat sebagai ujung tombak berdirinya suatu negara membuat demokrasi mudah diterima masyarakat. Sejarah mengenai demokrasi memiliki buntut yang sangat panjang dan membedah sejarah demokrasi dunia. Suatu pemerintahan yang menggunakan prinsip demokrasi akan menjadikan pemerintahannya di laksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Prinsip inilah yang mendasari demokrasi dan menjadikan ciri khas terkenal dari sistem pemerintahan tandingan sosialis komunis ini.

Sehingga, suatu negara yang demokratis memiliki tujuan ke depan yang mengarah kepada kepentingan rakyat sebagai penduduk sekaligus warga negara dari negara itu sendiri. Rakyat merupakan salah satu unsur negara yang harus dipenuhi sebelum negara tersebut dapat diresmikan kedaulatannya dan mendapatkan pengakuan dari negara lain di dunia internasional. Rakyat bagi negara demokratis merupakan tujuan dari negara itu sendiri. Segala sesuatunya harus memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, unsur negara yang lain agar suatu wilayah berpenghuni dapat dikatakan sebagai negara yaitu adanya pemerintahan yang berdaulat sekaligus memiliki undang-undang negara sebagai pengatur ketertiban berbangsa dan bernegara. Di negara non demokrasi, pemerintahan biasanya didominasi oleh sebagian warga negara yang memiliki kekuasaan dari garis keturunan. Sehingga dari waktu ke waktu terjadi stagnasi pewarisan pemerintahan. Berikut ini ada beberapa sejarah dari demokrasi yang ada di dunia.

 

Yunani

Sejarah keberadaan demokrasi di dunia diawali dari negara Yunani yang pada waktu itu memiliki banyak filsuf bijak. Yunani menerapkan demokrasi langsung dimana kekuasaan ada di tangan mayoritas. Sampai sekarang, Yunani dianggap sebagai negara pelahir demokrasi di dunia. Setiap warga negara yang ada di Yunani bebas mengungkapkan pendapatnya, namun keputusan akan tetap di tangan golongan mayoritas. Perbedaan mendasar demokrasi yang diterapkan di Yunani sebagai negara pelopor demokrasi terletak pada warga negaranya. Tidak setiap penduduk dianggap sebagai warga negara. Dan status agen tangkasnet terpercaya warga negara resmi ini sangat penting jika kita ingin terlibat dalam proses demokrasi politik. Yunani yang pada waktu itu masih tergolong negara kota yang hanya menganggap orang-orang asli Yunani berkasta tinggi sebagai warga negara.

√ [Materi Lengkap] Sejarah Demokrasi di Dunia dan Indonesia!

Lapisan-lapisan masyarakat yang sangat terasa sekali memang wajar dimaklumi. Di masa lalu, perbudakan menjadi sangat biasa karena belum adanya sejarah HAM yang menjadikan setiap manusia sama di mata hukum masyarakat. Sistem kerajaan yang feodal turut pula melatarbelakangi keputusan penggolongan masyarakat berdasarkan status dan pekerjaan. Cerita mengenai demokrasi Yunani bahkan telah dimulai sejak abad ke-5 SM. Di zaman itu, Yunani yang menjadi negara kota, memusatkan diri di Athena. Karenanya, Bapak Demokrasi Yunani bernama Kleisthenes lebih dikenal sebagai Bapak Demokrasi Athena. Demokrasi di Yunani membebaskan warga negara untuk berbicara serta bersuara di forum terbuka. Setelah menerapkan demokrasi sejak abad ke-5 SM, pemungutan suara perdana baru dilakukan pada abad ke-7 SM. Tepatnya dengan diselenggarakan Apella (nama pemungutan suara) di Sparta, Yunani membuktikan pemilihan secara langsung, umum dan bebas rahasia dapat diadakan dengan lancar. Tentunya sejarah demokrasi parlemen di Yunani berbeda dengan sejarah DPR dan sejarah MPR di Indonesia abad 20.

 

Eropa

Demokrasi di Eropa dimulai sekitar abad ke-6 hingga ke-15. Pada masa inilah kekuasan di Eropa tergantung otoritas gereja dan Paus yang sangat dihormati. Sama seperti negara-negara lain di dunia, Eropa –terutama bagian barat selalu terkekang dengan posisi budak di bawah tuan. Demokrasi tumbuh di Eropa bagian barat karena kebanyakan kaum budak dan rakyat jelata ingin melepaskan diri dari kebiasaan adat. Kekuasaan otoritas gereja yang tidak selalu adil dan mensejahterakan seluruh masyarakat membuat orang-orang kecil merasa tidak dihargai. Mereka bangkit dengan mengubah sistem menjadi demokrasi.

√ [Materi Lengkap] Sejarah Demokrasi di Dunia dan Indonesia!

Beberapa negara di Eropa Barat telah mengaku menjadi negara demokratis, namun banyak yang belum sepenuhnya menjalankan sistem demokrasi. Contoh negara besar yang nyata beralih sistem ke demokrasi tercatat dalam sejarah keruntuhan Uni Soviet. Setelah negara ini mengalami konflik sampai pecah menjadi beberapa negara kecil, negara pecahan ini menerapkan sistem demokratis karena tidak ingin mengulang lagi sejarah kelam sosialis komunis.

 

Inggris

Negara Inggris sangat erat dengan Magna Charta tahun 1215. Namun bukan karena sejarah HAM yang diangkat oleh Magna Charta. Lebih dari itu, Magna Charta 1215 juga menyangkut sejarah berdirinya negara demokrasi di dunia. Piagam besar ini telah ditandatangani oleh beberapa penguasa yang bersedia melaksanakan demokrasi di kalangan sesamanya.

Pemilihan parlementer pertama kali dilaksanakan di Inggris tahun 1265. Sebelumnya, sejak dikeluarkannya Magna Charta, orang-orang diluar golongan raja dan bangsawan merasa lebih terlindungi. Kekuasaan raja yang sebelumnya tidak terbatas menjadi lebih sempit karena diberlakukannya Magna Charta. Setiap orang berhak membela dirinya sendiri dan memperjuangkan hak sebagai manusia.

Memang pada awalnya pemilihan parlementer hanya dilaksanakan oleh orang-orang tertentu yang berjumlah 3 % dari total penduduk Inggris. Seiring berkembangnya waktu, sistem Monarki yang mulanya sebagai sistem resmi di Inggris menjadi lapuk dan diganti dengan sistem demokrasi. Beberapa imigran dari daratan Inggris pergi ke Amerika Serikat. Di sana, mereka mulai menyebarkan sistem demokrasi yang menggeser keberadaan sistem lama yang mengedepankan keturunan. Sistem demokrasi diterima masyarakat Amerika Serikat dengan diadakannya majelis umum Virginia. Sehingga dapat dikatakan demokrasi Amerika Serikat dimulai oleh orang Inggris yang bermukim di Virginia pada abad ke-16.

 

Demokrasi Mendominasi Seluruh Dunia

Mungkin kita pernah bertanya, bagaimana awal mulanya sistem demokrasi dapat mendominasi sistem pemerintahan di dunia. Mendunianya sistem ini dimulai di pertengahan abad ke-20. Abad ini menjadi abad yang mengerikan dalam sejarah dunia. Pada abad ini, 2 paham besar berseteru. Antara kubu demokrasi yang digawangi Amerika Serikat melawan kubu komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet. Pada awal abad ke-20, sebenarnya demokrasi telah berkembang pesat. Sayangnya pertumbuhan yang baik ini dihambat oleh kondisi depresi besar dunia. Karena kondisi global yang sedang tidak aman, banyak negara yang mulai merubah sistem pemerintahannya agar lebih mudah dikendalikan. Beberapa pemimpin dunia mulai bergerak menjadi pemimpin totalitarian, fasis, dan kemudian memunculkan pemerintahan yang diktator.

Selama beberapa puluh tahun abad ke-20 berjalan mencekam, selama itu pula rakyat biasa di dunia terkungkung oleh pemerintahan yang diktator. Selanjutnya, semenjak perang dunia kedua berlangsung, dunia terbagi menjadi blok barat dan blok timur. Kedua blok ini terus berusaha menyebarkan paham masing-masing. Sampai pada akhirnya terjadi perang dingin. Puncak tumbuhnya demokrasi dengan leluasa adalah saat sejarah keruntuhan Uni Soviet benar-benar terjadi. Selain negara yang hancur, paham komunis yang dibanggakan Uni Soviet beserta sekutunya ikut tenggelam. Mulai dari saat itulah banyak negara di dunia yang beralih menganut sistem demokrasi. Walaupun demokrasi telah mendominasi dunia, di awal perkembangannya selepas keruntuhan Uni Soviet, beberapa negara belum dapat berdemokrasi total. Keadaan ini dapat dimaklumi karena paham komunis pernah menjadi paham besar dunia. Walaupun telah hancur, namun sisa kekuatan komunis belum hilang sepenuhnya.

Negara-negara bekas negara komunis banyak yang beralih ke demokrasi. Namun pada prakteknya, mereka masih terpengaruh sisa kekuatan komunisme. Misalkan saja ketika diselenggarakan pemilihan umum, banyak negara yang dapat menyelenggarakan tetapi tidak dapat berjalan sesuai tuntunan demokrasi. Artinya, unsur demokrasi berupa transparan, terbuka, langsung, bebas rahasia belum dapat sepenuhnya dipraktekkan. Pada akhirnya, waktu yang mengajari negara bekas komunis beralih menjadi negara demokrasi penuh. Sampai sekarang, banyak negara yang masih berusaha menegakkan demokrasi. Beberapa negara di dunia yang sejak 2011 dianggap sebagai negara demokrasi penuh adalah Amerika Serikat, Jepang, Irlandia, dan Spanyol.

 

, , ,

[Top]

Memahami Demokrasi yang Ada Bentuk Pemerintahannya

Posted on March 10, 2021  in demokrasi

Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau. Mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat.

Dalam sejarah ketataan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Negara yang menganut sistem demokrasi akan memberikan kebebasan untuk warga negaranya menyampaikan pendapat.

 

Pengertian Demokrasi

Hal pertama yang harus dipahami tentang demokrasi adalah pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang dimana, didalamnya mengizinkan dan memberikan warga negaranya untuk bebas berpendapat dan berpartisipasi dalam pembuatan hukum.

Secara etimologis, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu “Demos” dan “Kratos”. Demos artinya rakyat/ khalayak, dan Kratos artinya pemerintahaan. Sehingga pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Berikut ini ada beberapa pengertian demokrasi dari para ahli.

  • Abraham Lincoln

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (government of the people, by the people, and for the people).

  • Charles Costello

Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

  • John L. Esposito

Demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

  • Hans Kelsen

Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksana kan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Di mana rakyat telah yakin, bahawa segala kehendak dan kepentingannya akan di perhatikan di dalam melaksana kan kekuasaan Negara.

  • Sidney Hook

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

  • C.F. Strong

Demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

 

Prinsip-prinsip yang ada di Demokrasi

Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang dimana tentunya terdapat prinsip-prinsip di dalamnya. Berikut ini ulasan lengkap mengenai prinsip-prinsip demokrasi :

 

  • Negara Berdasarkan Konstitusi

Konstitusi atau Undang-Undang adalah suatu norma sistem Politik dan Hukum yang dibuat oleh pemerintah secara tertulis. Konstitusi dijadikan landasan dalam menjalankan negara dan berfungsi sebagai batasan kewenangan pemerintah serta dapat memenuhi hak khalayak.

  • Peradilan Tidak Memihak dan Bebas

Pemerintah tidak boleh melakukan intervensi dalam proses peradilan karena sistem pemerintahan demokrasi menganut peradilan bebas. Proses peradilan harus netral agar dapat melihat permasalahan secara jernih sehingga menghasilkan keputusan yang adil terhadap perkara yang ditangani.

  • Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

Pemerintahan dengan sistem demokrasi, setiap warga negaranya dapat membentuk organisasi/ berserikat dan memiliki hak menyampaikan pendapat. Namun pada pelaksanaannya, penyampaian pendapat atau aspirasi harus dilakukan dengan bijak.

  • Adanya Pergantian Pemerintahan

Sesuai dengan pengertian demokrasi, pergantian pemerintahan dilakukan secara berkala sehingga meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Proses pemilihan umum dilakukan secara jujur dan adil untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan dalam menjalankan pemerintahan.

  • Kedudukan Rakyat Sama di Mata Hukum

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, penegakan hukum dilakukan dengan memperhatikan keadilan dan kebenaran tanpa pandang bulu. Artinya, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum dan pelaku melanggar hukum mendapat hukuman tegas sesuai pelanggarannya.

 

Ciri-ciri Demokrasi dan Jenis-jenis yang ada di Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang di dalamya selalu melibatkan rakyat dalam pembuatan hukum. Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang juga mempunyai ciri-ciri. Ulasan mengenai ciri-ciri demokrasi ini tentunya dapat menambah wawasan kamu tentang demokrasi itu sendiri.

  • Keputusan Pemerintah untuk Seluruh Rakyat

Segala keputusan yang akan diambil adalah berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, bukan atas dasar kepentingan suatu kelompok. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme di dalam masyarakat.

  • Menjalankan Konstitusi

Segala hal yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat, harus dilakukan berdasarkan konstitusi. Hal tersebut tertuang di dalam penetapan Undang-Undang, dimana hukum harus berlaku secara adil bagi seluruh warga negara.

  • Adanya Perwakilan Rakyat

Dalam sistem demokrasi terdapat lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi untuk menyampai kan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Di Indonesia, lembaga ini dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dipilih melalui pemilihan umum dan kekuasaan dan kedaulatan rakyat diwakili oleh anggota dewan terpilih.

  • Adanya Sistem Kepartaian

Partai merupakan salah satu sarana dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Melalui suatu partai, rakyat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah yang sah. Partai memiliki fungsi dalam hal pengawasan kinerja pemerintah apakah sesuai dengan aspirasi warga negara. Selain itu, partai juga dapat mewakili rakyat dalam mengusung calon pemimpin, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin daerah.

 

Jenis-jenis yang ada di Demokrasi

Terdapat beberapa macam demokrasi jika dibagi berdasarkan jenisnya masing-masing’

  • Demokrasi Berdasarkan Bentuknya, Demokrasi berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua yakni demokrasi prosedural dan demokrasi substansial.
  • Demokrasi Prosedural, yaitu bentuk demokrasi dimana proses pemilihan pemimpin dilakukan secara langsung. Misalnya Pilpres, Pilkada.
  • Demokrasi Substansial, yaitu bentuk demokrasi dimana nilai-nilai demokrasi diwujudkan dan terdapat perlindungan terhadap minoritas. Misalnya, kebebasan menyampaikan pendapat tanpa merugikan kepentingan umum.
  • Demokrasi Berdasarkan Prosesnya, Demokrasi langsung, yaitu proses demokrasi dimana semua elemen masyarakat ikut dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan memutuskan kebijakan Undang-Undang.
  • Demokrasi tidak langsung, yaitu proses demokrasi dimana kebijakan umum atau Undang-Undang dirumuskan dan diputuskan oleh lembaga perwakilan rakyat, misalnya Dewan Perwakilan Rakyat.
  • Demokrasi Berdasarkan Ideologinya,  Berdasarkan ideologinya, demokrasi dibagi menjadi tiga yakni demokrasi liberal, demokrasi sosial, dan demokrasi pancasila.
  • Demokrasi Liberal, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan pada kebebasan individu. Dalam pelaksanaannya, negara memiliki kekuasaan terbatas dan harus memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam kehidupan warga negaranya.
  • Demokrasi Sosial, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan komunisme rakyat suatu negara. Dalam pelaksanaannya, negara menjadi pemilik kekuasaan dominan yang mewakili rakyat. Kepentingan umum lebih diutamakan ketimbang hak-hak individu yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.
  • Demokrasi Pancasila, yaitu ideologi demokrasi yang berlandaskan kepada nilai-nilai Pancasila. Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila, seperti yang tertuang dalam sila ke-4 Pancasila.

 

, , ,

[Top]

Pahami Contoh Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung dalam Kehidupan 2

Posted on February 7, 2021  in demokrasi

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, yang pastinya benar-benar membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang tepat agar kehidupan berbangsa maupun bernegara bisa berjalan dengan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan pada pembangunan nasional negara yang bisa tercapai. Maka dari itu, sejak adanya mpo slot terpercaya zaman Yunani Kuno dulunya, sudah banyak sekali para filsuf yang mana memikirkan berbagai macam formula tepat untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut. 

Berbagai macam pemikiran para Filsuf tersebut yang kemudian bisa diadopsi oleh banyaknya negara di dunia. Dan salah satunya yakni Demokrasi. Dimana Demokrasi pertama kali sudah diterapkan di Kota Athena pada abad ke-6 SM. Dalam artian secara umum, kata demokrasi langsung merujuk sebagai kekuatan dasar untuk bisa mengungkapkan segala sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hak kita sebagai rakyat. Secara singkat, demokrasi ini sendiri menjadi Pemerintah dari Rakyat – oleh Rakyat dan akan kembali Untuk Rakyat. 

Untuk saat ini pelaksanaan dari demokrasi sendiri sudah memiliki banyak sekali keragaman. Semua tergantung pada budaya daerah yang mana Demokrasi tersebut sudah diterapkan. Hal ini mampu menyebabkan adanya beberapa jenis demokrasi yang biasa kita kenal. Salah satu pembagian dari demokrasi yakni dibagi langsung berdasarkan dari peran serta rakyat dalam hal pengambilan keputusan. Pembagian dari demokrasi ini sendiri ada pada Demokrasi Langsung dan Demokrasi Tidak Langsung. Kira-kira seperti apa ya contohnya yang benar dalam demokrasi tersebut ? 

Contoh yang ada di Demokrasi Langsung 

Seperti yang sudah disampaikan diatas tadi, dimana untuk demokrasi langsung sendiri tidak bisa digunakan oleh negara maupun masyarakat dengan adanya permasalahan yang kompleks. Namun masih ada kalanya demokrasi langsung ini digunakan oleh suatu negara dalam rangka suatu kegiatan politik tertentu. Nah disini agar kiranya kalian bisa menambah wawasan langsung secara luas, maka dibawah ini ada uraian lanjutan yang bisa kalian ketahui dari beberapa contoh dalam demokrasi langsung itu sendiri secara benar. 

1.4 Contoh dalam Pemilihan Ketua Osis 

Osis masuk ke dalam Organisasi Siswa yang biasanya ditemui dalam sekolahan menengah pertama sampai menengah ke atas juga ada ya. Atau bisa diartikan menjadi tempat pertama seorang siswa atau pelajar untuk bisa benar-benar mempelajari keterampilan dalam berorganisasi. Tugas OSIS sendiri memang benar-benar menampung keinginan dari siswa dalam mengadakan berbagai macam kegiatan. Pemilihan ketua OSIS sendiri adalah benar-benar menampung keinginan siswa untuk mengadakan berbagai macam kegiatan yang ada. Pemilihan ketua OSIS sendiri menjadi sebuah tiruan dari pemilu pada umumnya. Terdapat siswa yang memang mencalonkan diri sebagai ketua dan wakil ketua, lalu mengadakan sebuah kampanye sampai dengan saatnya waktu pencoblosan yang mana diikuti oleh seluruh siswa yang ada. 

Contoh yang ada di Demokrasi Tidak Langsung 

Dalam sebuah negara, demokrasi tidak langsung pasti masih saja digunakan dalam kehidupan sehari-hari di dunia politik. Terlebih lagi untuk demokrasi tidak langsung ini paling banyak digunakan untuk dapat benar-benar menghasilkan berbagai macam keputusan penting bagi suatu negara. Jadi, seperti apa ya bentuk pelaksanaan demokrasi yang tidak langsung dalam sebuah negara berpolitik ?  berikut ini uraian contoh yang bisa kami sampaikan pada bacaan yang ada di bawah ini : 

Contoh dalam Pembuatan Undang Undang 

Yang pertama sekali bisa kami berikan contoh terhadap pembuatan Undang Undang. Memang betul adanya, di setiap negara demokrasi maupun non demokrasi pasti memiliki banyak rakyat yang mana tidak mungkin bisa disatukan dalam satu ruangan saja. Maka sebab itu, untuk pembuatan undang-undang sendiri sudah menggunakan adanya prinsip perwakilan rakyat. Dimana pembuatan Undang Undang ini menjadi salah satu tugas serta wewenang dari DPR. pembuatan dari Undang Undang memang sangat amat penting, sebab Undang Undang menjadi salah satu kebijakan publik yang berpengaruh besar terhadap adanya kehidupan berbangsa maupun bernegara. 

Contoh dalam Pemilihan Ketua Umum dari Dewan Perwakilan Rakyat 

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat ( katanya ) menjadi sebuah lembaga yang mana mewakili suara rakyat dari suatu negara ( Seharusnya ). Di dalamnya sendiri sudah dipimpin oleh Ketua DPR yang bertugaskan memimpin lembaga ini agar tetap terus berjalan sebagai mana mestinya. Pemilihan dari ketua Umum DPR ini melalui mekanisme musyawarah dari para perwakilan rakyat yang ada di DPR. sebab itu, pemilihan dari ketua umum DPR sudah menjadi salah satu contoh atas pelaksanaan Demokrasi secara Tidak Langsung dikarenakan sudah terlibat adalah sang perwakilan rakyat yang ada. 

Contoh dalam Pemilihan Ketua Rukun Tetangga 

Disini ketua rukun tetangga atau sering dikenal sebagai RT menjadi pemimpin dari organisasi masyarakat pada tingkat yang paling kecil namun peranannya begitu besar dalam ruang lingkup sehari-hari. Pemilihan ketua RT bisa dikatakan sebagai salah satu contoh pada pelaksanaan Demokrasi yang mana tidak langsung karena pemilihan Kartu RT dilakukan langsung melalui mekanisme musyawarah dimana setiap yang bermusyawarah perwakilan dari keluarga yang ada langsung di kawasan Rukun Tetangga tersebut. 

Iraian yang mana sudah kami sampaikan diatas ini menjelaskan secara lengkap mengenai materi contoh atas Demokrasi Langsung dan Demokrasi yang Tidak Langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Dimana tulisan yang kami berikan ini bisa disampaikan langsung ke pembaca dalam kesempatan yang begitu indah. Semoga dengan adanya contoh yang mendukung tulisan mengenai Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung bisa memahami secara langsung mengenai demokrasi ini secara benar. 

Makna Demokrasi Konstitusional 

Selain adanya demokrasi langsung dan tidak langsung, masih ada nih pengertian atas Demokrasi Konstitusional. Nah dari pengertiannya sendiri Demokrasi Konstitusi adalah jenis dari demokrasi yang mana memiliki kekuatan mayoritas dan telah dilaksanakan dalam kerangka kerja konstitusi yang langsung saja dirancang untuk bisa menjamin hak atas mayoritas. Dalam jenis demokrasi ini sendiri, bagaimana rakyat juga harus bisa diatur dalam sebuah konstitusi yang mana merupakan sikap positif langsung terhadap sebuah konstitusi negara. Demokrasi yang satu ini memang menjadi tipe operasi dan telah sesuai dengan konstitusi dari negara bagian. 

Jenis-Jenis dari Kehadiran Demokrasi Konstitusional 

Setidaknya ada 3 jenis demokrasi konstitusional yang wajib kalian ketahui. Jenis-jenis tersebut sudah kami uraikan pada tulisan yang ada di bawah ini :

  1. Tipe Pluralisme : yang mana demokrasi ini semacam mayoritas orang yang telah diijinkan untuk menggunakan pandangan, pendapat dan juga gagasan yang mereka miliki. Hal ini memberi ruang untuk partisipasi luas warga. 
  2. Tipe Demokrasi Konstitusional Republik : dimana jenisnya memungkinkan prosesi isu-isu yang telah menyangkut negara sendiri. Contoh negara yang telah mempraktekannya sendiri adalah negara India – Perancis dan negara Irlandia. 
  3. Tipe Demokrasi Konstitusional Langsung : yang maan perwujudan ini terdiri dari semua progress dan prosedurnya sesuai dengan konstitusi negara dan juga memungkinkan partisipasinya secara langsung dalam urusan politik.

, ,

[Top]

Pahami Contoh Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung dalam Kehidupan

Posted on January 27, 2021  in demokrasi

Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk yang tidak sedikit, yang pastinya benar-benar membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang tepat agar kehidupan berbangsa maupun bernegara bisa berjalan dengan sebaik mungkin sesuai dengan tujuan pada pembangunan nasional negara yang bisa tercapai. Maka dari itu, sejak adanya zaman Yunani Kuno dulunya, sudah banyak sekali para filsuf yang mana memikirkan berbagai macam formula tepat untuk menjalankan pemerintahan di negara tersebut. 

Berbagai macam pemikiran para Filsuf tersebut yang kemudian bisa diadopsi oleh banyaknya negara di dunia. Dan salah satunya yakni Demokrasi. Dimana Demokrasi pertama kali sudah diterapkan di Kota Athena pada abad ke-6 SM. Dalam artian secara umum, kata demokrasi langsung merujuk sebagai kekuatan dasar untuk bisa mengungkapkan segala sesuatu yang sebenarnya bertentangan dengan hak kita sebagai rakyat. Secara singkat, demokrasi ini sendiri menjadi Pemerintah dari Rakyat – oleh Rakyat dan akan kembali Untuk Rakyat. 

Untuk saat ini pelaksanaan dari demokrasi sendiri sudah memiliki banyak sekali keragaman. Semua tergantung pada budaya daerah yang mana Demokrasi tersebut sudah diterapkan. Hal ini mampu menyebabkan adanya beberapa jenis demokrasi yang biasa kita kenal. Salah satu pembagian dari demokrasi yakni dibagi langsung berdasarkan dari peran serta rakyat dalam hal pengambilan keputusan. Pembagian dari demokrasi ini sendiri ada pada Demokrasi Langsung dan Demokrasi Tidak Langsung. Kira-kira seperti apa ya contohnya yang benar dalam demokrasi tersebut ? 

Pengertian Langsung dari Demokrasi Langsung 

Dimana ini masuk ke dalam jenis Demokrasi Rakyat sebagai tokoh utamanya dengan memiliki kebebasan secara Absolut untuk memberikan pendapatnya dalam setiap hal. Nah secara lanjut, semua pendapat atau aspirasi rakyat dimuat dengan cepat dalam suatu pertemuan tertentu. Hal ini memang dikarenakan setiap rakyat yang ikut serta dalam musyawarah memiliki kemungkinan yang jauh lebih besar untuk bisa bertemu dalam satu tempat saja. 

Lain sisi, ruang lingkup permasalahan dari jenis demokrasi ini adalah dengan memiliki sifat yang kecil. Berarti demokrasi langsung sendiri tidak dapat untuk diterapkan pada ruang lingkup negara atau permasalahan masyarakat yang lebih kompleks lagi. Selain itu, kebijakan yang memang diambil dalam musyawarah akan jauh lebih tepat sasaran karena rakyat sendiri yang sedang mengalami permasalahan dan juga mencari solusinya secara bersama-sama. Kegiatan yang sudah dilakukan pemerintah juga dapat dengan mudah diawasi oleh rakyat karena adanya transparansi yang baik sehingga rakyat menjadi jauh lebih percaya kepada Pemerintah. Hal ini menjadi salah satu faktor yang sudah mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. 

Pengertian Atas Dasar Demokrasi Tidak Langsung 

Memiliki sifat yang mana berkebalikan dengan adanya pengertian dari Demokrasi Langsung. Contoh dari Demokrasi Langsung dan Tidak Langsung memang akan memiliki sistem penyampaian pendapat rakyat yang berbeda-beda. Untuk dapat menyampai kan pendapatnya, rakyat yang memang diharuskan untuk menyampai kan pendapat tersebut kepada perwakilan rakyat. Kemudian, di sini perwakilan rakyat itu dan meneruskan pendapat rakyat pada musyawarah pengembalian keputusan terkait dari suatu masalah tertentu. Jenis dari Demokrasi yang satu ini memang sangat amat cocok untuk diterapkan pada negara yang sudah memiliki tingkat permasalahan yang jauh lebih kompleks dan juga jumlah rakyat yang besar. Demokrasi tidak langsung bisa disebut sebagai demokrasi atas perwakilan. Jadinya, mekanisme ini berjalan dari perwakilan rakyat yang langsung saja dipilih oleh rakyat. 

Perwakilan rakyat yang ada di dalam negara memang menggunakan adanya sistem Trias Politica dari John Locke termasuk ke dalam sebuah kategroi lembaga legislatif yang mana selain memiliki fungsi perwakilan, dirinya juga menjadi lembaga pembentuk undang-undang yang berlaku di negara. Karena memang terdapat banyak sekali rakyat yang harus sekali diwakili, maka perwakilan rakyat ini dituntut untuk senantiasa peka terhadap permasalahan yang suadh terjadi di tengah masyarakat dan aktif sekali dalam menjaring aspirasi dari rakyat sera bisa menyampaikan aspirasi tersebut kepada lembaga eksklusif. Perwakilan rakyat memiliki sebuah amsa jabatannya sendiri dan apabila masa dari jabatan tersebut sudah berakhir, maka di sini rakyat berhak untuk bisa memilih perwakilan rakyat lainnya. Hal ini memang menjadi salah satu manfaat kehidupan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, yang mana rakyat bisa saling bergantian menjadi perwakilan rakyat. 

Contoh yang ada di Demokrasi Langsung 

Seperti yang sudah disampaikan diatas tadi, dimana untuk demokrasi langsung sendiri tidak bisa digunakan oleh negara maupun masyarakat dengan adanya permasalahan yang kompleks. Namun masih ada kalanya demokrasi langsung ini digunakan oleh suatu negara dalam rangka suatu kegiatan politik tertentu. Nah disini agar kiranya kalian bisa menambah wawasan langsung secara luas, maka dibawah ini ada uraian lanjutan yang bisa kalian ketahui dari beberapa contoh dalam demokrasi langsung itu sendiri secara benar. 

1.1 Contoh dalam Pemilihan Umum 

Pada dasarnya pemilihan umum ini biasa warga Indonesia singkat menjadi Pemilu. Dimana ini menjadi salah satu pesta demokrasi terbesar bagi setiap negara yang ada di negara yang menjalankannya. Di dalam pemilihan umum ini, masih terdapat berbagai macam jenis-jenis dari pemilihan umum yang memang berbeda. Semuanya akan bergantung pada siapa yang dipilih dalam pemilu tersebut. Entah itu presiden dan juga wakil presiden, atau antara anggota legislatif. Pemilu juga menjadi bentuk atas demokrasi langsung dikarenakan semua rakyat memiliki hak yang sama untuk bisa memilih calon yang akan dikehendakinya. Saat ini memang pemilu pada tingkat negara menjadi hal yang begitu rawan akan praktek korupsi – kolusi dan nepotisme ( 2K, 1N ) sehingga harus benar-benar diawasi. 

1.2 Contoh dalam Demonstrasi atau Sebuah Unjuk Rasa 

Salah satu cara  yang memang benar dalam mengemukakan adanya suatu pendapat adalah dengan melakukan sebuah hal demonstrasi atau sebuah unjuk rasa nyata. Unjuk rasa ini terjadi biasanya memang secara massal atau oleh beberapa kelompok dalam jumlah yang memang besar atau tidak terhitung. Salah satu demonstrasi yang paling besar atas pengaruhnya adalah yang dilakukan di Indonesia dari Rakyat dan Para Mahasiswa menduduki gedung MPR dan DPR sebagai ajang dalam menuntut turunnya Presiden Soeharto di tahun 1998 silam. Dikatakan sebagai salah satu contoh dari Demokrasi langsung dikarenakan, memang dalam kondisi dari demonstrasi rakyat bisa menyampaikan pendapat mereka secara langsung melalui orasi besar-besaran. 

1.3 Contoh dalam pemilihan Kepala Desa 

Sama seperti ketika memilih presiden dan anggota legislatif. Dimana pemilihan dari kepala desa juga menjadi salah satu contoh pelaksannaan demokrasi langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan pada tingkatan organisasi pemerintahan yang kecil seperti halnya Desa, rakyat juga masih mampu untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan kepala desa untuk memilih calon yang telah dikehendakinya. Desa juga menjadi pilar dari pembangunan suatu negara, maka sebab itulah warga negara harus benar-benar berhati hati dalam memilih kepala negara maupun kepala desa

,

[Top]

Pelanggaran Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

Posted on November 26, 2020  in demokrasi

Contoh Pelanggaran Pelaksanaan Demokrasi yang ada di Indonesia menjadi salah satu topik yang akan selalu menarik untuk dibahas. Demokrasi adalah salah satu dari bentuk sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Setelah melalui sebuah proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan juga adil.

Demokrasi tidak sama dengan sebuah kebebasan’ maksudnya adalah meski ada pengertian timbal balik antara sebuah konsep demokrasi dan juga kebebasan, tetapi kedua hal tersebut tentunya tidak sama. Demokrasi adalah salah satu seperangkat gagasan dan juga sebuah prinsip tentang sebuah kebebasan yang dibatasi oleh beberapa aturan hukum atau yang disebut dengan (konstitusi).

Pelanggaran Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

Prinsip kebebasan pada dasarnya merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari praktek demokrasi, yang dimana pemegang kekuasaan (pemerintah dan juga rakyat) harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian pusat dari kekuasaan dan rakyat tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang melainkan harus tunduk pada berbagai peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana contoh kasus pelanggaran tentang hak cipta teknologi informasi. Dengan kata lain pelaksanaan demokrasi tidak dapat memberi peluang adanya sebuah kebebasan yang tidak terbatas, sehingga semua kelompok kepentingan dapat memperoleh berbagai perlindungan hukum.

Ketentuan dan juga peraturan hukum yang dapat membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam sebuah konstitusi sehingga demokrasi konstitusional ini sering disebut juga dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Adanya sebuah pembatasan dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi konstitusional sangatlah penting, mengingat seringkali makna demokrasi diidentikkan dengan sebuah kebebasan.

Maka setelah itu terciptalah sebuah pembatasan yuridis atau yang dikenal juga dengan Rule of law. Namun seiring dengan munculnya berbagai macam isu mengenai demokrasi, seiring itu juga kita kerap menemui berbagai macam jenis pelanggaran demokrasi yang terjadi sebagaimana dengan contoh pelanggaran ham yang ada di lingkungan bangsa dan juga negara. Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut sebuah sistem demokrasi juga tidak lepas dari berbagai macam kasus pelanggaran dalam contoh kasus-kasus pelanggaran demokrasi. Bagaimana dengan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, berikut ini masalah-masalah yang sering timbul karena pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Money Politic

Sepertinya, money politik menjadi sebuah situs daftar s128 hal yang selalu menyertai setiap pelaksanaan pemilu yang terjadi di Indonesia. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih sangat rendah, maka dapat dengan mudah mereka semua diperalat. Politik uang atau yang disebut juga politik perut adalah salah satu bentuk pemberian tentang janji menyuap seseorang, baik itu untuk tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun juga agar ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada pemilihan umum.

Pembelian bisa dilakukan cara menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran atas kegiatan kampanye. Politik uang umumnya dilakukan oleh para simpatisan, kader atau bahkan juga mereka para pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum.

Praktik politik uang biasanya akan dilakukan dengan cara pemberian seseorang uang, sembako antara lainnya seperti beras, minyak dan gula kepada masyarakat. Dengan tujuan untuk dapat menarik simpati masyarakat agar mereka nantinya dapat memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri merupakan sebuah hal yang kerap kali kita akan temui di setiap penyelenggara pemilu.

Maraknya kasus money politik sendiri menunjukkan bahwa negeri kita ini memang sedang dilanda krisis kepercayaan diri, terutama yang dialami oleh para kandidat sebagaimana contoh dari pelanggaran kode etik psikologi. Politik uang juga tergolong ke dalam sebuah kasus pelanggaran. hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999.

Intimidasi

Intimidasi ini juga sangat berbahaya. Sebagai sebuah contoh, seringkali ada sekelompok oknum yang melakukan sebuah intimidasi terhadap warga agar mereka nantinya mau mencoblos salah satu calon. ntimidasi (juga disebut dengan cowing) dimaksudkan adalah sebuah perilaku “yang akan menyebabkan seseorang umumnya akan merasakan sebuah “takut cedera” atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk dapat membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga dapat menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang sebenarnya merasa takut.

Penggelembungan Suara Salah Satu Kandidat

Kehilangan satu suara atau sebuah penggelembungan satu suara pun merupakan sebuah noda, bahkan sebuah cacat di dalam proses rekapitulasi dari penghitungan Pemilu. Hukum paling dasar dari seluruh proses penghitungan suara adalah bagaimana melindungi hak-hak rakyat yang berdaulat yang telah menentukan pilihannya.

Proses rekapitulasi tetap menempatkan asas jujur dan juga adil (jurdil) sebagai sebuah landasan dari moral dan etika, khususnya bagi setiap sistem penyelenggara pemilu. Hal ini sendiri merupakan sebuah cerminan dari perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang LUBER dan juga Jurdil. Penggelembungan suara tidak hanya merugikan salah satu pasangan kandidat saja, tetapi juga ikut mencoreng nilai demokrasi yang merupakan dasar amanat UUD 1945.

Tragedi Trisakti

Demokrasi sendiri memiliki dua sisi yang cukup berbeda, Sebagaimana pada Tragedi Trisakti yang merupakan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dimana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan, yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demokrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya.

Kejadian hitam ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, serta menyebabkan puluhan lainnya mengalami luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana , Heri Hertanto , Hafidin Royan , dan Hendriawan Sie. Mereka semua tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti di kepala, tenggorokan, dan juga dada.

Sudah bukan rahasia lagi jika ketika masa orde baru demokrasi adalah sesuatu hal yang mahal harganya, bahkan untuk menebusnya harus dibayar dengan nyawa. Sebagaimana yang terjadi pada sebuah tregedi trisakti. Dilatarbelakangi oleh kondisi yang pada awal tahun 1998 sudah goyah karena krisis finansial. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk para mahasiswa dari Universitas Trisakti.

Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara yaitu pada pukul 12.30 aksi ini sendiri adalah sebuah perwujudan dari implementasi demokrasi yang seharusnya berlaku di Indonesia. Namun aksi mereka malah dihambat oleh blokade dari Polri dan juga militer yang datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa pun ikut bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Namun sayang tragedi kelam itu tidak dapat terelakan.

Demikian itulah beberapa pelanggaran pelaksanaan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi tentunya harus dilandaskan pada hukum yang berlaku, demokrasi tidak berarti bebas. Diharapkan pemerintah juga dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang nayata di Indonesia. Terima Kasih.

, ,

[Top]

Fakta Soal Demokrasi yang Wajib Dipahami

Posted on November 25, 2020  in demokrasi

Hari Demokrasi Internasional akan diperingati setiap tanggal 15 September. Demokrasi yang diharapkan dapat menjadi sebuah kenyataan yang dinikmati oleh semua orang di mana saja. Elemen penting dari demokrasi sendiri adalah menghargai hak asasi sesama manusia.

Hari Demokrasi Internasional yang diharapkan dapat menjadi sebuah waktu untuk mengingatkan kembali pentingnya sebuah demokrasi untuk diterapkan semua negara di dunia ini. Demokrasi sendiri bukan hanya sekedar tujuan saja, tetapi lebih pada sebuah proses yang didukung oleh sebuah komunitas internasional, badan pemerintah, masyarakat dan juga individu.

Fakta Soal Demokrasi yang Wajib Dipahami

Indonesia termasuk sebagai salah satu dari negara demokrasi, karena setiap warga negara memiliki sebuah hak yang sama untuk dapat mengambil berbagai macam keputusan untuk dapat memilih pemimpin. Satu orang satu suara, baik kaya maupun juga miskin. Bagaimana sejarah demokrasi, cirinya dan juga perkembangannya sampai sekarang ini ? Berikut ini adalah beberapa fakta tentang demokrasi.

Muncul dari Filsafat Yunani

Kurt A’Raf sub, Josiah Ober dan juga Robert W Wallace dalam bukunya yang berjudul Origin of Democracy in Ancient Greece, menyebutkan sebuah kata demokrasi yang pertama kali muncul pada mazhab politik dan juga pada filsafat Yunani kuno yang ada di negara di Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena yang kemudian mendirikan negara yang dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai Bapak Demokrasi dari Athena.

Demokrasi Athena berbentuk seperti demokrasi langsung dan demokrasinya memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan acak warga biasa untuk dapat mengisi jabatan di administratif dan yudisial di dalam sistem pemerintahan. Majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang sudah memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di dalam majelis, sehingga terciptanya sebuah hukum di negara-kota tersebut.

Polis sendiri merupakan salah satu negara kota yang otonom dan merupakan ciri khas dari peradaban Yunani kuno. Demokrasi nampak pada polis Athena satu dari banyak polis yang ada di Yunani yang kerap kali dianggap sebagai pusat keilmuan.

Demokrasi Di Eropa

Setelah abad pertengahan (15-17 M) lahirlah negara-negara monarki. Raja memerintah secara absolut berdasarkan dengan konsep hak suci raja (divine right of kings). Sistem dari monarki absolut kemudian dirasa tidak jauh berbeda jauh dengan sistem Vassal (budak) dan juga Lord (tuan) yang kemudian memunculkan sebuah kecaman terhadap gagasan absolutisme. Kecaman tersebut mendapat sebuah dukungan kuat dari golongan menengah atau kaum middle class dan berujung pada pendobrakan kedudukan dari raja.

Negara Demokrasi Pertama

Buku The French Revolution II dalam Mars.wnec.edu juga menyebutkan bangsa yang pertama dalam sejarah modern mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika di tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada sebuah prinsip-prinsip Pencerahan dan juga sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang pada saat itu baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Tahun 1789, Prancis yang saat itu pasca-Revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan juga Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pada tahun 1792

Penetapan hak suara pria secara universal di Perancis tahun 1848 adalah sebuah peristiwa penting yang ada di dalam sejarah demokrasi. Tahun 1848, French National Assembly dalam Désormais le bulletin de vote doit fosil juga menyebutkan sebuah hak suara pria universal ditetapkan di Prancis pada Maret 1848 setelah Revolusi Prancis yang terjadi tahun 1848.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan : Membangun Warga Negara yang Demokratis, Aim Abdulkarim menyebutkan sejumlah prinsip-prinsip tentang prinsip demokrasi, yaitu sebuah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan dengan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan untuk hak asasi manusia dan pemilihan yang bebas adil dan juga jujur. Bersamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembahasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan juga politik, serta nilai-nilai terhadap toleransi, pragmatisme, kerjasama secara mufakat.

Asas Pokok Demokrasi

Sementara itu, Dalam Bukunya Pendidikan Kewarganegaraan, Yudhistira Ghalia Indonesia menjelaskan tentang sebuah gagasan pokok dasar yang ada di suatu pemerintahan demokrasi adalah bentuk dari pengakuan hakikat manusia. Yang pada dasarnya manusia sendiri mempunyai sebuah kemampuan yang sama di dalam sebuah hubungan sosial.

Berdasarkan dengan gagasan dasar tersebut, terdapat dua gagasan asas pokok demokrasi. Yang pertama adalah pengakuan dari partisipasi rakyat di dalam sebuah pemerintahan, misalnya saha pemilihan dari wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Kedua, pengakuan hakikat dan juga martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri Demokrasi

Ciri-ciri pemerintahan demokratis meliputi warga negara atau rakyat yang terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan politik. Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung atau disebut dengan (perwakilan). Adanya sebuah pengakuan atau sebuah penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). Hak bagi seluruh warga negara dalam segala macam bidang sama. Negara memiliki sebuah lembaga peradilan dan juga sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang tentunya lebih independen sebagai sebuah alat penegak hukum.

Ada sebuah pengakuan kebebasan dan juga kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Pers atau media massa bebas untuk dapat menyampaikan sebuah informasi dan mengontrol perilaku kebijakan pemerintah. Negara menggelar sebuah pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum tersebut dilangsungkan dengan asas bebas, jujur, adil untuk dapat menentukan ataupun juga memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga dari perwakilan rakyat. Ada pengakuan terhadap perbedaan dari keragaman suku, agama, golongan, dan juga sebagainya.

Demokrasi Indonesia

Salah satu negara yang masih menerapkan sistem demokrasi yang ada di abad ke 21 ini adalah Indonesia. Indonesia sudah menerapkan sistem demokrasi setelah terbebas dari penjajahan Jepang dan juga Belanda. Konsep demokrasinya juga sempat berganti-ganti, bermula dari demokrasi parlementer, kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Nah, demokrasi pancasila juga memiliki beberapa bidang, diantaranya bidang ekonomi, dan bidang kebudayaan nasional.

Pada bidang ekonomi, pemerintah nantinya menjamin tegaknya prinsip tentang keadilan sosial dalam terwujudnya hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan begitu, bentuk-bentuk prinsip keadilan sosial dalam terwujudnya hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan begitu, bentuk-bentuk kepemimpinan kekayaan alam serta sumber-sumber ekonomi haruslah ditolak oleh pemerintah, agar nantinya seluruh masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan negara.

Masalah Krusial

Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat lebih krusial adalah absennya dari masyarakat sipil yang lebih kritis pada kekuasaan, buruknya kaderisasi antara partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang yang dalam pemilu.

Demikian itulah beberapa fakta menarik tentang demokrasi. Sistem demokrasi sudah ada sejak lama, berabad-abad lalu di zaman yunani kuno. Demokrasi pada akhirnya terus berkembang hingga sekarang ini. Negara Indonesia sendiri, menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia kita tentunya harus paham tentang dasar-dasar dari demokrasi. Terimakasih!

, ,

[Top]

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Posted on October 19, 2020  in demokrasi

Pelaksanaan sebuah demokrasi pada era reformasi pada tahun (1998 sampai dengan sekarang ini) adalah sebuah hal yang ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai Presiden, Soeharto yang telah menjabat yaitu selama sekitar 32 tahun. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, era kepemimpinan nasional kemudian beralih dari Soeharto kepada BJ Habibie yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beralihnya pemerintahan kepada BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia merupakan sebuah hal yang dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya sebuah proses demokrasi yang ada di Indonesia.

 

Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya sudah menjadi sebuah hal yang sangat menyimpang dari pokok-pokok awalnya. Kekuasaan pada saat itu dipegang penuh oleh Presiden dan walaupun pada awalnya kehidupan masyarakat demokrasi di Indonesia menunjukkan sebuah kemajuan, tetapi dalam perkembangannya tersebut kemudian ternyata tidak jauh berbeda dari prakteknya dengan masa agen judi bola Demokrasi Terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orba berniat untuk menjalankan sebuah Demokrasi Pancasila dan kemudian memutuskan sistem berdasarkan dengan Trias Politika. Akan tetapi hal tersebut, menjadi sebuah hal yang tidak begitu berjalan dengan baik.

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Orde Baru dimulai dengan sebuah tekad untuk mengabdi kepada semua kepentingan rakyat dan negara yang kemudian didasari oleh Pancasila serta UUD 1945. Era Orde Baru kemudian dibuat untuk mengatasi sebuah penyimpangan yang ada di masa orde lama. Berbagai kondisi lainnya seperti ekonomi yang terpuruk dengan juga tingkat inflasi pada saat itu mencapai 600 persen menjadi masalah bagi Indonesia. Munculnya gerakan Tritura yang timbul oleh sebuah latar belakang G30S PKI, dan lain sebagainya turut menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada sistem pemerintahan pada masa itu. Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terbukti dari beberapa peraturan berikut ini yang kemudian membuat UUD 1945 menjadi sebuah konstitusi yang sangat sakral :

  • Ketetapan MPR nomor I/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk dapat mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan merubahnya.
  • Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 mengenai sebuah Referendum yang antara lain yang menyatakan bahawa apabila MPR hendak mengubah UUD 1945 maka rakyat terlebih dulu harus dapat diminati pendapat melalui sebuah referendum.
    UU no. 5 tahun 1985 mengenai hal Referendum yang menjadi suatu pelaksanaan yang ada dari Tap MPR sebelumnya.

 

Dalam sebuah sistem pemerintahan yang ada di pada masa Orde Baru juga dilakukan sebuah perampingan partai-partai politik. Sehingga hal ini pada saat itu menyebabkan hanya ada tiga partai saja, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga Partai Perjuangan Indonesia (PDI). Dalam pelaksanaan hal tersebut Golkar menjadi partai mayoritas tunggal yang selalu memenangkan setiap pemilu pada masa Orde Baru. Ketidakpuasan apapun yang kemudian muncul pada masa itu dengan cepat akan langsung diredam. Ciri pokok orde baru yang sangat jelas terlihat pada sebuah sistem pemerintahan. Yaitu ada pada masa Orde Baru bahwa Lembaga Kepresidenan adalah lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi.

Demokrasi Indonesia periode reformasi

Presiden BJ Habibie yang kemudian meletakkan fondasi yang kuat bagi para pelaksanaan demokrasi yang ada Indonesia yaitu pada masa selanjutnya. Dalam sebuah masa pemerintahan Presiden BJ Habibie kemudian muncul beberapa indikator dari pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu:

Diberikan kebebasan pers

Pada era reformasi adalah sebuah era yang baru, karena pada saat itu diberikan sebuah ruang kebebasan pers. Ruang kebebasan pers tersebut sebagai ruang publik untuk dapat berpartisipasi dalam kebangsaan dan juga kehidupan kenegaraan. Jika pada masa kepemimpinan Soeharto, kebebasan pers adalah sebuah hal yang selalu diatur oleh keputusan pemerintah. Akibatnya pada masa itu banyak media yang diakuisisi oleh pemerintah.

Berlakunya sistem multipartai

Di era reformasi sistem multipartai kemudian dapat diberlakukan. Seperti yang terlihat pada Pemilihan Umum 1999. Habibie sebagai Presiden RI yang membuka kesempatan pada rakyat untuk dapat berserikat dan kemudian dapat berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya yang ada di Indonesia.

Karakteristik demokrasi periode reformasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada saat era reformasi adalah bentuk dari demokrasi Pancasila.
Kondisi demokrasi Indonesia yang ada di periode reformasi dinilai sedang menuju kepada tahap yang sempurna.
Warga negara yang bertugas mengawal demokrasi agar nantinya dapat diterapkan di dalam aspek kehidupan.

Berikut ini karakteristik demokrasi pada periode reformasi:

Pemilu lebih yang sistemnya lebih demokratis
Rotasi tentang kekuasaan dari pemerintah pusat hingga juga daerah
Pola rekrutmen dari politik terbuka
Hak-hak dasar dari warga negara terjamin

Berikut ini penjelasannya:

Pemilu lebih demokratis

Pemilu nantinya akan dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem dari Pemilu yang juga terus berkembang memberikan sebuah jalan bagi rakyat untuk dapat menggunakan semua hak politik yang ada di dalam Pemilu.Puncaknya adalah pada 2004 rakyat yang kemudian bisa langsung memilih wakilnya yang berada di lembaga legislatif serta presiden dan juga wakil presiden yang dapat dipilih secara langsung.

 

Pada tahun 2005 kepala daerah pun atau gubernur dan juga bupati atau walikota kemudian dipilih langsung oleh rakyat.Rotasi kekuasaan yang ada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebuah Rotasi kekuasaan yang dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan yang ada pada tingkat desa.

Pola rekrutmen politik terbuka

Rekrutmen politik untuk hal pengisian jabatan politik merupakan sebuah hal yang dapat dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak dasar yang ada dari warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat Indonesia bisa terjamin seperti, adanya sebuah kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat, kebebasan pers serta kebebasan lainnya.

Kesimpulan

Segala kelebihan dan juga semua kekurangan yang terdapat dalam sistem pemerintahan orde baru tersebut membuat masyarakat yang awalnya merasa sangat nyaman kemudian mulai terusik. Terutama karena berbagai penyimpangan yang ada di Indonesia dari sistem pemerintahan, dan terjadinya ketidak bebasan mengungkapkan pendapat.Tuntutan akan perubahan yang ditujukan kepada kepemimpinan dan sistem pemerintahan kemudian menjadi sebuah hal yang mulai mengemuka. Terlebih lagi saat itu imbas yang dirasakan dari krisis ekonomi Asia juga mempengaruhi Indonesia.

 

Berbagai demonstrasi dan tuntutan pun pada akhirnya terus bergulir hingga menyebabkan terjadinya tragedi trisakti 1998. Tidak hanya itu saja sejumlah empat orang yang merupakan mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut sebuah kemunduran Presiden Soeharto. Peristiwa tersebut dikenal dengan sejarah peristiwa Trisakti yang pada akhirnya menyebabkan kerusuhan pada Mei 1998 yang kemudian di campuri dengan isu SARA.

 

Itulah karakteristik demokrasi periode Reformasi yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu yang menganut sistem demokrasi sejak awal namun pada kepemimpinan orde lama beberapa sistem menjadi melenceng dari seharusnya.

, ,

[Top]

Negara Teratas Dalam Demokrasi Dunia

Posted on October 2, 2020  in demokrasi

Media ternama yang ada di Amerika Serikat, The Economist, adalah media yang merilis Indeks Demokrasi Dunia yang ada pada Tahun 2017 yaitu pada 30 Januari tahun 2018. Indeks tersebut merupakan sebuah proyek yang ada di dalam salah satu sayap lembaga think-tank atau media tersebut yang bernama The Economist Intelligence Unit (EIU). Indeks tersebut yang berhasil untuk dapat memaparkan tentang sebuah penilaian keberlangsungan demokrasi pada setiap negara yang ada di dunia. Yang diukur dengan menggunakan lima variabel penilaian yang ada. Lima dari variabel penilaian indeks tersebut adalah demokrasi yang meliputi sebuah proses elektoral dan pluralisme, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, kultur politik dan keberhasilan sipil dari suatu negara. Negara-negara tersebut adalah negara yang mendapat predikat sistem demokrasi terbaik yang ada di dunia. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah masuk ke jajaran negara-negara dengan sistem demokrasi terbaik di Dunia?

Negara Teratas Dalam Demokrasi Dunia

Hasil dari sebuah penilaian yang diukur dari kelima variabel tersebut nantinya akan dapat menghasilkan beberapa skor rata-rata yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah tolak ukur penetapan dari sebuah peringkat indeks. Mereka yang duduk pada peringkat 19 teratas dalam indeks tersebut juga dikategorikan oleh EIU The Economist sebagai sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang menerapkan sebuah sistem demokrasi yang ada secara penuh. Dari total 167 negara yang tercantum dalam Indeks Demokrasi Dunia yang ada pada tahun 2017 versi dari Economist, berikut ini adalah negara yang paling demokratis di dunia.

Denmark

Kebebasan atas sebuah hak individu merupakan sebuah komponen utama yang menjadikan negara ini berada di peringkat 5 tertinggi dalam indeks EIU The Economist dengan skor 9,22 dari skor sempurna yaitu 10,00. Denmark juga merupakan salah satu negara yang memiliki sebuah skor tinggi yang ada dalam kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan manusia.

Seperti dari ekonomi, sosial, dan juga politik. Dan tak hanya itu negara ini adalah negara yang memiliki asas transparansi yang tinggi yang diterapkan oleh setiap lembaga pemerintahan dan parlemen untuk tururut menjadi salah satu sumbangsih.

Selandia Baru

Sejumlah aspek yang ada dan kemudian membuat negara tersebut sebagai negara yang duduk di peringkat 4 dalam indeks EIU The Economist yaitu adalah toleransi atas semua keberagaman yang tinggi di negara Selandia Baru. Dari segi kesetaraan gender tersebut, Selandia baru menjadi salah satu negara yang melibatkan perempuan untuk dapat terlibat dalam proses pemungutan suara yang ada pada setiap pemilu.

Penanganan baik yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kelompok masyarakat asli juga menjadi sebuah aspek yang harus diapresiasi. Di negara ini keberfungsian pemerintah yang mempunk menjadi terwakilkan oleh kelompok masyarakat minoritas di dalam pemerintahan dan parlemen.Merupakan sebuah hal positif yang juga turut menjadi salah satu dari sumbangsih hal tersebut. Dalam indek tersebut, Selandia Baru adalah salah satu negara yang memiliki skor 9,26 dari skor yang sempurna.

Swedia

Seperti yang telah dikutip dari The Economist, Swedia ternyata memiliki skor 9,39 dan duduk pada peringkat 3 dalam indeks negara paling demokratis. Media AS juga mencatat, variabel proses elektoral dan pluralisme” negara sosialis tersebut memiliki sejumlah skor 9,58. Sementara, variabel yang berfungsi untuk pemerintahan” Swedia yang memiliki skor yaitu 9,64. Sebuah catatan positif yang juga muncul pada sebuah aspek kultur politik yang ada di Swedia yang kemudian menorehkan skor yang sangat sempurna.

Islandia

Selanjutnya negara yang satu ini juga merupakan negara terbaik dengan sistem demokrasi di dunia. Seperti pada kebanyakan negara yang ada di rumpun Nordik lainnya, Islandia adalah sebuah negara yang duduk di peringkat kedua indeks dengan skor 9,5. Negara tersebut adalah sebuah negara yang memiliki komitmen kuat pada sebuah kesetaraan sosial dan juga pada sebuah prinsip ‘memanusiakan manusia’ yang begitu komprehensif di berbagai macam lini kehidupan. Perempuan yang berhasil terwakili dengan baik di politik, masyarakat yang begitu antusias dan juga kemudian terlibat aktif dalam sebuah kehidupan berdemokrasi, dan sebuah kebebasan dijamin sangat baik oleh hukum.

Australia

Sebagai negara terbesar ke-55 di dunia dalam hal populasi, Australia juga ternyata menjadi salah satu negara yang merupakan negara terpadat di Oseania. Tiga kali lebih padat dari tetangganya, yaitu Papua Nugini (8,2 juta) dan 5 kali lebih padat juga dari Selandia Baru yang memiliki populasi (4,5 juta). Sebagai negara terbesar yang ke-6 di dunia, Australia memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah, yaitu hanya 3 orang per kilometer persegi, atau sama halnya dengan 7 per mil persegi. Ini menjadikannya Australia adalah salah satu negara dengan populasi paling sedikit di dunia. Beberapa kota yang bagian Australia bahkan berpenduduk kurang padat. Seperti yang ada di wilayah Utara, setiap kilometer persegi menampung hanya 0,2 orang. Sebagian besar populasi Australia terkonsentrasi oleh wilayah sekitar pesisir.

Norwegia

Seperti yang dikutip oleh The Economist menuliskan bahwa negara Norwegia adalah negara yang duduk dalam peringkat pertama dengan skor 9,87. Negara ini memiliki sebuah komitmen kuat yang ada terhadap demokrasi, bahkan, layak menyebut bahwa dirinya sebagai negara yang secara penuh menerapkan sebuah prinsip demokrasi’. Penyebabnya yaitu adalah; tingkat dari partisipasi politik yang sangat tinggi, dan juga keterlibatan aktif dari masyarakat yang ada di dalam kehidupan yang berdemokrasi, serta penjaminan serta mumpuni atas setiap aspek hak asasi manusia dan seluruh warga.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia ternyata bertengger di posisi 68 dan tergolong dalam kategori negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracies (rentang 20 – 76). Seperti yang dikutip juga dari The Economist Indonesia yang memiliki skor rata-rata yaitu 6,39.Media AS tersebut juga mencatat, variabel proses elektoral dan pluralisme yang ada di Indonesia memiliki skor 6,92. Sementara, untuk variabel keberfungsian pemerintahan yang ada di Indonesia memiliki sejumlah skor yaitu 7,14 — merupakan skor tertinggi dari total lima variabel dalam penilaian. Sementara itu variabel partisipasi politik atau kultur politik serta kebebasan sipil Indonesia yang memiliki sejumlah skor 6,67 5,63 dan 5,59.

 

The Economist yang menyebut bahwa posisi Indonesia berada dalam indeks tersebut dan sangat merosot tajam. Karena ada 20 puluh peringkat dari sebuah penghitungan sejak tahun 2016 menjadi sebuah noktah hitam tentang keberlangsungan demokrasi yang ada di Tanah Air. Penyebab dari sebuah kemerosotan tersebut kemudian menurut The Economist, dipicu oleh “Dinamika politik yang berlangsung pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu seputar mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama, serta bangkitnya gerakan sosial-masyarakat yang berbasis keagamaan.

 

Itulah beberapa negara dengan sistem demokrasi terbaik yang ada di dunia. Ternyata negara Indonesia adalah negara yang memiliki sistem demokrasi yang cacat. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat politik yang ada di Indonesia adalah sebuah hal yang bisa dibumbui oleh segala macamnya. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang menganut sistem demokrasi yang baik bagi warganya. Indonesia sendiri berada di urutan

, ,

[Top]