Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, dalam penerapan demokrasi di Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi politik dan juga pemimpin kala itu. Berikut dalam artikel ini akan dibahas penjelasan sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah bagaimana demokrasi di Indonesia dari saat zaman kemerdekaan hingga pada zaman reformasi saat ini.

Sejarah Demokrasi Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan menjadi negara sendiri dalam UUD 1945 juga menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut paham demokrasi, dimana pada kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan Rakyat dan juga dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau (MPR), atau tergolong sebagai sebuah negara yang menganut paham sebuah Demokrasi Perwakilan.

Perkembangan Demokrasi Di Masa Revolusi Kemerdekaan

Pada tahun 1945 – 1950, Indonesia sendiri masih berjuang untuk menghadapi Belanda dan situs sbobet88 yang pada saat itu ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu juga pelaksanaan demokrasi belum berjalan sebagaimana dengan baik. Hal itu disebabkan juga oleh masih adanya beberapa revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan negara indonesia masih terdapat sentralisasi pada kekuasaan hal ini bisa terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang isinya berbunyi sebelum MPR, DPR dan juga DPA dibentuk menurut UUD dan segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden. Pada saat itu untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang absolut pemerintah sendiri mengeluarkan:

  • Maklumat untuk Wakil Presiden No. X dikeluarkan tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
  • Maklumat untuk Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pada Pembentukan Partai Politik.
  • Maklumat untuk  Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan suatu sistem pemerintahn untuk presidensil menjadi parlementer

Perkembangan untuk demokrasi pada periode ini sendiri telah meletakkan banyak sekali hal-hal mendasar. Pertama, pemberian masyarakat hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden sendiri yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dan dengan adanya maklumat Wakil Presiden, maka nantinya akan memungkinkan nya terbentuk beberapa partai politik yang kemudian menjadi sebuah mala peletak bagi sebuah sistem kepartaian yang ada di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya yang akan datang dalam sejarah kehidupan politik kita.

Perkembangan Demokrasi  Parlementer 

Periode bentuk pemerintahan negara Indonesia di tahun 1950 sampai dengan 1959 menggunakan sebuah UUD Sementara (UUDS) sebagai sebuah landasan konstitusionalnya. Pada masa ini sebenarnya adalah masa kejayaan untuk demokrasi di Indonesia, karena hampir pada semua elemen demokrasi sendiri dapat ditemukan dalam sebuah perwujudan kehidupan politik yang ada di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau juga parlemen memainkan peranan yang juga sangat penting dalam sebuah proses politik yang sedang berjalan. Perwujudan kekuasaan dalam parlemen ini juga diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya pada saat itu kepad pihak pemerintah.

Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950-1959 sendiri bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal indonesia yang dimana  presiden sebagai seorang Kepala Negara bukan sebagai seorang kepala eksekutif. Masa demokrasi ini juga memiliki peranan parlemen, sebagai politik sangat tinggi dan juga  berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian dalam praktiknya demokrasi pada masa ini dinilai juga gagal dengan sebab sebagai dominannya politik tersebut aliran, sehingga membawa sebuah konsekuensi yang terjadi terhadap pengelolaan terhadap konflik. Landasan sosial dan ekonomi yang juga masih lemah. Tidak mampunya sebuah konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 pada saat itu. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan semua kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang  berjalan pada saat itu.

Atas dasar kegagalan tersebut maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 :

  • Untuk membubarkan konstituante
  • Kembali ke UUD 1945 dan  tidak berlaku UUD S 1950
  • Pembentukan MPRS dan juga DPAS
  • Perkembangan Demokrasi Terpimpin 

Sejak saat  berakhirnya pemilihan umum di tahun 1955, presiden Soekarno sendiri sudah menunjukkan sebuah gejala ketidaksenangannya kepada semua partai-partai politik. Hal itu juga terjadi karena partai politik tersebut sangat orientasi pada sebuah kepentingan ideologinya masing-masing dan kurang memperhatikan kepentingan sebuah politik secara nasional dan juga menyeluruh. Disamping itu juga pada saat itu Soekarno melontarkan sebuah gagasan bahwasannya demokrasi parlementer tidak sesuai dengan sebuah kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin di antaranya :

  • Mengaburnya sebuah sistem kepartaian, pemimpin partai sendiri banyak yang dipenjarakan
  • Peranan terhadap Parlemen lemah bahkan akhirnya hal tersebut dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk sebuah DPRGR
  • Jaminan HAM juga lemah
  • Terjadi sentralisasi dan kekuasaan
  • Terbatasnya peranan pers pada saat itu
  • Kebijakan politik luar negeri atau sudah memihak ke RRC Blok Timur

Awal Order Baru 

Pemerintahan Orde Baru sendiri  ditandai oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu menggantikan Ir. Soekarno sebagai seorang Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru tersebut ini menerapkan sebuah Demokrasi Pancasila untuk dapat menegaskan bahwasanya model demokrasi sendiri inilah yang sesungguhnya sesuai dengan sebuah ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru sendiri memberi harapan baru pada rakyat indonesia pembangunan disegala bidang melalui pada saat itu Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru saat itu berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum. Namun demikian sebuah perjalan demokrasi pada masa order baru sendiri dianggap gagal sebab: 

  • Rekrutmen politik yang pada saat itu tertutup
  • Pemilu yang jauh dari kata semangat demokratis
  • Pengakuan kepada HAM yang terbatas
  • Timbulnya politik dan sistem KKN yang merajalela
  • Sebab jatuhnya Orde Baru:
  • Hancurnya sebuah ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
  • Terjadinya sebuah krisis politik
  • TNI juga tidak bersedia lagi menjadi sebuah alat kekuasaan orba
  • Gelombang demonstrasi masyarakat yang menghambat menuntut tentang Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Orde Baru sendiri mewujudkan dirinya sebagai salah kekuatan yang sangat kuat dan relatif otonom, dan sementara itu masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan untuk sebuah kekuasaan dan proses formulasi sebuah kebijakan. Sejak pada masa runtuhnya Orde Baru yang bersamaan juga dengan waktunya lengsernya Presiden Soeharto, saat itu maka Indonesia sendiri memasuki sebuah suasana kehidupan kenegaraan yang baru pada saat itu, sebagai hasil dari kebijakan sebuah reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek yang ada di lapisan kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku pada sebelumnya. Kebijakan reformasi ini juga berpuncak dengan adanya amandemen UUD 1945 bagian Batang Tubuhnya Karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di masa Orde Baru.

Kesimpulan

Perbedaan demokrasi dan juga reformasi dengan demokrasi sebelumnya, yang dimana pemilu yang dilaksanakan di tahun 1999-2004 sendiri jauh lebih demokratis daripada tahun sebelumnya. Rotasi kekuasan yang juga dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa. Sebuah pola rekrutmen politik untuk dapat mengisi posisi-posisi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Sebagaianbesar hak dasar juga bisa terjamin seperti adanya sebuah kebebasan dan juga menyatakan sebuah pendapat.

Itulah perkembangan demokrasi yang berada di indonesia dari dulu hingga kini. Demokrasi adalah suatu hal yang penting terhadap suatu negara, karena dengan adanya demokrasi terciptanya elemen-elemen yang sesuai dengan pilihan rakyat. Demokrasi juga umumnya ditandai dengan sekarang dimana kita semua bebas dan berhak berpendapat. Sama seperti hal nya juga sebuah kebebasan pers.Sekian pembahasan mengenai artikel ini semoga dapat menambah ilmu serta wawasan anda tentang demokrasi. Terimakasih.