elecodelospasos.net

Cara benar dalam berdemokrasi

Pelanggaran Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

Posted on November 26, 2020  in demokrasi

Contoh Pelanggaran Pelaksanaan Demokrasi yang ada di Indonesia menjadi salah satu topik yang akan selalu menarik untuk dibahas. Demokrasi adalah salah satu dari bentuk sistem pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan). Setelah melalui sebuah proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan juga adil.

Demokrasi tidak sama dengan sebuah kebebasan’ maksudnya adalah meski ada pengertian timbal balik antara sebuah konsep demokrasi dan juga kebebasan, tetapi kedua hal tersebut tentunya tidak sama. Demokrasi adalah salah satu seperangkat gagasan dan juga sebuah prinsip tentang sebuah kebebasan yang dibatasi oleh beberapa aturan hukum atau yang disebut dengan (konstitusi).

Pelanggaran Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia

Prinsip kebebasan pada dasarnya merupakan sebuah bagian yang tidak terpisahkan dari praktek demokrasi, yang dimana pemegang kekuasaan (pemerintah dan juga rakyat) harus bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian pusat dari kekuasaan dan rakyat tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang melainkan harus tunduk pada berbagai peraturan hukum yang berlaku, sebagaimana contoh kasus pelanggaran tentang hak cipta teknologi informasi. Dengan kata lain pelaksanaan demokrasi tidak dapat memberi peluang adanya sebuah kebebasan yang tidak terbatas, sehingga semua kelompok kepentingan dapat memperoleh berbagai perlindungan hukum.

Ketentuan dan juga peraturan hukum yang dapat membatasi kekuasaan pemerintah ini ada dalam sebuah konstitusi sehingga demokrasi konstitusional ini sering disebut juga dengan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Adanya sebuah pembatasan dalam sebuah sistem pemerintahan demokrasi konstitusional sangatlah penting, mengingat seringkali makna demokrasi diidentikkan dengan sebuah kebebasan.

Maka setelah itu terciptalah sebuah pembatasan yuridis atau yang dikenal juga dengan Rule of law. Namun seiring dengan munculnya berbagai macam isu mengenai demokrasi, seiring itu juga kita kerap menemui berbagai macam jenis pelanggaran demokrasi yang terjadi sebagaimana dengan contoh pelanggaran ham yang ada di lingkungan bangsa dan juga negara. Indonesia sebagai sebuah negara yang menganut sebuah sistem demokrasi juga tidak lepas dari berbagai macam kasus pelanggaran dalam contoh kasus-kasus pelanggaran demokrasi. Bagaimana dengan pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, berikut ini masalah-masalah yang sering timbul karena pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Money Politic

Sepertinya, money politik menjadi sebuah situs daftar s128 hal yang selalu menyertai setiap pelaksanaan pemilu yang terjadi di Indonesia. Dengan memanfaatkan masalah ekonomi masyarakat yang cenderung masih sangat rendah, maka dapat dengan mudah mereka semua diperalat. Politik uang atau yang disebut juga politik perut adalah salah satu bentuk pemberian tentang janji menyuap seseorang, baik itu untuk tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun juga agar ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada pemilihan umum.

Pembelian bisa dilakukan cara menggunakan uang atau barang. Politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran atas kegiatan kampanye. Politik uang umumnya dilakukan oleh para simpatisan, kader atau bahkan juga mereka para pengurus partai politik menjelang hari H pemilihan umum.

Praktik politik uang biasanya akan dilakukan dengan cara pemberian seseorang uang, sembako antara lainnya seperti beras, minyak dan gula kepada masyarakat. Dengan tujuan untuk dapat menarik simpati masyarakat agar mereka nantinya dapat memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan. Money politik sendiri merupakan sebuah hal yang kerap kali kita akan temui di setiap penyelenggara pemilu.

Maraknya kasus money politik sendiri menunjukkan bahwa negeri kita ini memang sedang dilanda krisis kepercayaan diri, terutama yang dialami oleh para kandidat sebagaimana contoh dari pelanggaran kode etik psikologi. Politik uang juga tergolong ke dalam sebuah kasus pelanggaran. hal ini tertuang jelas di dalam Pasal 73 ayat 3 Undang Undang No. 3 tahun 1999.

Intimidasi

Intimidasi ini juga sangat berbahaya. Sebagai sebuah contoh, seringkali ada sekelompok oknum yang melakukan sebuah intimidasi terhadap warga agar mereka nantinya mau mencoblos salah satu calon. ntimidasi (juga disebut dengan cowing) dimaksudkan adalah sebuah perilaku “yang akan menyebabkan seseorang umumnya akan merasakan sebuah “takut cedera” atau berbahaya. Ini tidak diperlukan untuk dapat membuktikan bahwa perilaku tersebut sehingga dapat menimbulkan kekerasan sebagai teror atau korban yang sebenarnya merasa takut.

Penggelembungan Suara Salah Satu Kandidat

Kehilangan satu suara atau sebuah penggelembungan satu suara pun merupakan sebuah noda, bahkan sebuah cacat di dalam proses rekapitulasi dari penghitungan Pemilu. Hukum paling dasar dari seluruh proses penghitungan suara adalah bagaimana melindungi hak-hak rakyat yang berdaulat yang telah menentukan pilihannya.

Proses rekapitulasi tetap menempatkan asas jujur dan juga adil (jurdil) sebagai sebuah landasan dari moral dan etika, khususnya bagi setiap sistem penyelenggara pemilu. Hal ini sendiri merupakan sebuah cerminan dari perwujudan demokrasi dalam pelaksanaan pemilu yang LUBER dan juga Jurdil. Penggelembungan suara tidak hanya merugikan salah satu pasangan kandidat saja, tetapi juga ikut mencoreng nilai demokrasi yang merupakan dasar amanat UUD 1945.

Tragedi Trisakti

Demokrasi sendiri memiliki dua sisi yang cukup berbeda, Sebagaimana pada Tragedi Trisakti yang merupakan sebuah peristiwa kelam dalam sejarah demokrasi Indonesia. Dimana hal ini merupakan sebuah peristiwa penembakan, yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat demokrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya.

Kejadian hitam ini menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, serta menyebabkan puluhan lainnya mengalami luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana , Heri Hertanto , Hafidin Royan , dan Hendriawan Sie. Mereka semua tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti di kepala, tenggorokan, dan juga dada.

Sudah bukan rahasia lagi jika ketika masa orde baru demokrasi adalah sesuatu hal yang mahal harganya, bahkan untuk menebusnya harus dibayar dengan nyawa. Sebagaimana yang terjadi pada sebuah tregedi trisakti. Dilatarbelakangi oleh kondisi yang pada awal tahun 1998 sudah goyah karena krisis finansial. Mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk para mahasiswa dari Universitas Trisakti.

Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara yaitu pada pukul 12.30 aksi ini sendiri adalah sebuah perwujudan dari implementasi demokrasi yang seharusnya berlaku di Indonesia. Namun aksi mereka malah dihambat oleh blokade dari Polri dan juga militer yang datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Polri. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa pun ikut bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Namun sayang tragedi kelam itu tidak dapat terelakan.

Demikian itulah beberapa pelanggaran pelaksanaan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi tentunya harus dilandaskan pada hukum yang berlaku, demokrasi tidak berarti bebas. Diharapkan pemerintah juga dapat mewujudkan nilai-nilai demokrasi yang nayata di Indonesia. Terima Kasih.

, ,

[Top]

Fakta Soal Demokrasi yang Wajib Dipahami

Posted on November 25, 2020  in demokrasi

Hari Demokrasi Internasional akan diperingati setiap tanggal 15 September. Demokrasi yang diharapkan dapat menjadi sebuah kenyataan yang dinikmati oleh semua orang di mana saja. Elemen penting dari demokrasi sendiri adalah menghargai hak asasi sesama manusia.

Hari Demokrasi Internasional yang diharapkan dapat menjadi sebuah waktu untuk mengingatkan kembali pentingnya sebuah demokrasi untuk diterapkan semua negara di dunia ini. Demokrasi sendiri bukan hanya sekedar tujuan saja, tetapi lebih pada sebuah proses yang didukung oleh sebuah komunitas internasional, badan pemerintah, masyarakat dan juga individu.

Fakta Soal Demokrasi yang Wajib Dipahami

Indonesia termasuk sebagai salah satu dari negara demokrasi, karena setiap warga negara memiliki sebuah hak yang sama untuk dapat mengambil berbagai macam keputusan untuk dapat memilih pemimpin. Satu orang satu suara, baik kaya maupun juga miskin. Bagaimana sejarah demokrasi, cirinya dan juga perkembangannya sampai sekarang ini ? Berikut ini adalah beberapa fakta tentang demokrasi.

Muncul dari Filsafat Yunani

Kurt A’Raf sub, Josiah Ober dan juga Robert W Wallace dalam bukunya yang berjudul Origin of Democracy in Ancient Greece, menyebutkan sebuah kata demokrasi yang pertama kali muncul pada mazhab politik dan juga pada filsafat Yunani kuno yang ada di negara di Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena yang kemudian mendirikan negara yang dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 508-507 SM. Cleisthenes disebut sebagai Bapak Demokrasi dari Athena.

Demokrasi Athena berbentuk seperti demokrasi langsung dan demokrasinya memiliki dua ciri utama, yaitu pemilihan acak warga biasa untuk dapat mengisi jabatan di administratif dan yudisial di dalam sistem pemerintahan. Majelis legislatif yang terdiri dari semua warga Athena. Semua warga negara yang sudah memenuhi ketentuan boleh berbicara dan memberi suara di dalam majelis, sehingga terciptanya sebuah hukum di negara-kota tersebut.

Polis sendiri merupakan salah satu negara kota yang otonom dan merupakan ciri khas dari peradaban Yunani kuno. Demokrasi nampak pada polis Athena satu dari banyak polis yang ada di Yunani yang kerap kali dianggap sebagai pusat keilmuan.

Demokrasi Di Eropa

Setelah abad pertengahan (15-17 M) lahirlah negara-negara monarki. Raja memerintah secara absolut berdasarkan dengan konsep hak suci raja (divine right of kings). Sistem dari monarki absolut kemudian dirasa tidak jauh berbeda jauh dengan sistem Vassal (budak) dan juga Lord (tuan) yang kemudian memunculkan sebuah kecaman terhadap gagasan absolutisme. Kecaman tersebut mendapat sebuah dukungan kuat dari golongan menengah atau kaum middle class dan berujung pada pendobrakan kedudukan dari raja.

Negara Demokrasi Pertama

Buku The French Revolution II dalam Mars.wnec.edu juga menyebutkan bangsa yang pertama dalam sejarah modern mengadopsi konstitusi demokrasi adalah Republik Korsika di tahun 1755. Konstitusi Korsika didasarkan pada sebuah prinsip-prinsip Pencerahan dan juga sudah mengizinkan hak suara wanita, hak yang pada saat itu baru diberikan di negara demokrasi lain pada abad ke-20. Tahun 1789, Prancis yang saat itu pasca-Revolusi mengadopsi Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara dan juga Konvensi Nasional dipilih oleh semua warga negara pada tahun 1792

Penetapan hak suara pria secara universal di Perancis tahun 1848 adalah sebuah peristiwa penting yang ada di dalam sejarah demokrasi. Tahun 1848, French National Assembly dalam Désormais le bulletin de vote doit fosil juga menyebutkan sebuah hak suara pria universal ditetapkan di Prancis pada Maret 1848 setelah Revolusi Prancis yang terjadi tahun 1848.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Dalam bukunya yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan : Membangun Warga Negara yang Demokratis, Aim Abdulkarim menyebutkan sejumlah prinsip-prinsip tentang prinsip demokrasi, yaitu sebuah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan dengan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan untuk hak asasi manusia dan pemilihan yang bebas adil dan juga jujur. Bersamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembahasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan juga politik, serta nilai-nilai terhadap toleransi, pragmatisme, kerjasama secara mufakat.

Asas Pokok Demokrasi

Sementara itu, Dalam Bukunya Pendidikan Kewarganegaraan, Yudhistira Ghalia Indonesia menjelaskan tentang sebuah gagasan pokok dasar yang ada di suatu pemerintahan demokrasi adalah bentuk dari pengakuan hakikat manusia. Yang pada dasarnya manusia sendiri mempunyai sebuah kemampuan yang sama di dalam sebuah hubungan sosial.

Berdasarkan dengan gagasan dasar tersebut, terdapat dua gagasan asas pokok demokrasi. Yang pertama adalah pengakuan dari partisipasi rakyat di dalam sebuah pemerintahan, misalnya saha pemilihan dari wakil-wakil rakyat untuk lembaga perwakilan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil. Kedua, pengakuan hakikat dan juga martabat manusia, misalnya adanya tindakan pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Ciri-ciri Demokrasi

Ciri-ciri pemerintahan demokratis meliputi warga negara atau rakyat yang terlibat dalam sebuah pengambilan keputusan politik. Baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung atau disebut dengan (perwakilan). Adanya sebuah pengakuan atau sebuah penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat (warga negara). Hak bagi seluruh warga negara dalam segala macam bidang sama. Negara memiliki sebuah lembaga peradilan dan juga sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang tentunya lebih independen sebagai sebuah alat penegak hukum.

Ada sebuah pengakuan kebebasan dan juga kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Pers atau media massa bebas untuk dapat menyampaikan sebuah informasi dan mengontrol perilaku kebijakan pemerintah. Negara menggelar sebuah pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan duduk di dalam lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum tersebut dilangsungkan dengan asas bebas, jujur, adil untuk dapat menentukan ataupun juga memilih pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga dari perwakilan rakyat. Ada pengakuan terhadap perbedaan dari keragaman suku, agama, golongan, dan juga sebagainya.

Demokrasi Indonesia

Salah satu negara yang masih menerapkan sistem demokrasi yang ada di abad ke 21 ini adalah Indonesia. Indonesia sudah menerapkan sistem demokrasi setelah terbebas dari penjajahan Jepang dan juga Belanda. Konsep demokrasinya juga sempat berganti-ganti, bermula dari demokrasi parlementer, kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin, dan demokrasi pancasila. Nah, demokrasi pancasila juga memiliki beberapa bidang, diantaranya bidang ekonomi, dan bidang kebudayaan nasional.

Pada bidang ekonomi, pemerintah nantinya menjamin tegaknya prinsip tentang keadilan sosial dalam terwujudnya hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan begitu, bentuk-bentuk prinsip keadilan sosial dalam terwujudnya hak-hak ekonomi masyarakat. Dengan begitu, bentuk-bentuk kepemimpinan kekayaan alam serta sumber-sumber ekonomi haruslah ditolak oleh pemerintah, agar nantinya seluruh masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan negara.

Masalah Krusial

Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat lebih krusial adalah absennya dari masyarakat sipil yang lebih kritis pada kekuasaan, buruknya kaderisasi antara partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang yang dalam pemilu.

Demikian itulah beberapa fakta menarik tentang demokrasi. Sistem demokrasi sudah ada sejak lama, berabad-abad lalu di zaman yunani kuno. Demokrasi pada akhirnya terus berkembang hingga sekarang ini. Negara Indonesia sendiri, menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Oleh karena itu, sebagai masyarakat Indonesia kita tentunya harus paham tentang dasar-dasar dari demokrasi. Terimakasih!

, ,

[Top]

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Posted on October 19, 2020  in demokrasi

Pelaksanaan sebuah demokrasi pada era reformasi pada tahun (1998 sampai dengan sekarang ini) adalah sebuah hal yang ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai Presiden, Soeharto yang telah menjabat yaitu selama sekitar 32 tahun. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, era kepemimpinan nasional kemudian beralih dari Soeharto kepada BJ Habibie yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beralihnya pemerintahan kepada BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia merupakan sebuah hal yang dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya sebuah proses demokrasi yang ada di Indonesia.

 

Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya sudah menjadi sebuah hal yang sangat menyimpang dari pokok-pokok awalnya. Kekuasaan pada saat itu dipegang penuh oleh Presiden dan walaupun pada awalnya kehidupan masyarakat demokrasi di Indonesia menunjukkan sebuah kemajuan, tetapi dalam perkembangannya tersebut kemudian ternyata tidak jauh berbeda dari prakteknya dengan masa agen judi bola Demokrasi Terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orba berniat untuk menjalankan sebuah Demokrasi Pancasila dan kemudian memutuskan sistem berdasarkan dengan Trias Politika. Akan tetapi hal tersebut, menjadi sebuah hal yang tidak begitu berjalan dengan baik.

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Orde Baru dimulai dengan sebuah tekad untuk mengabdi kepada semua kepentingan rakyat dan negara yang kemudian didasari oleh Pancasila serta UUD 1945. Era Orde Baru kemudian dibuat untuk mengatasi sebuah penyimpangan yang ada di masa orde lama. Berbagai kondisi lainnya seperti ekonomi yang terpuruk dengan juga tingkat inflasi pada saat itu mencapai 600 persen menjadi masalah bagi Indonesia. Munculnya gerakan Tritura yang timbul oleh sebuah latar belakang G30S PKI, dan lain sebagainya turut menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada sistem pemerintahan pada masa itu. Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terbukti dari beberapa peraturan berikut ini yang kemudian membuat UUD 1945 menjadi sebuah konstitusi yang sangat sakral :

  • Ketetapan MPR nomor I/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk dapat mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan merubahnya.
  • Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 mengenai sebuah Referendum yang antara lain yang menyatakan bahawa apabila MPR hendak mengubah UUD 1945 maka rakyat terlebih dulu harus dapat diminati pendapat melalui sebuah referendum.
    UU no. 5 tahun 1985 mengenai hal Referendum yang menjadi suatu pelaksanaan yang ada dari Tap MPR sebelumnya.

 

Dalam sebuah sistem pemerintahan yang ada di pada masa Orde Baru juga dilakukan sebuah perampingan partai-partai politik. Sehingga hal ini pada saat itu menyebabkan hanya ada tiga partai saja, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga Partai Perjuangan Indonesia (PDI). Dalam pelaksanaan hal tersebut Golkar menjadi partai mayoritas tunggal yang selalu memenangkan setiap pemilu pada masa Orde Baru. Ketidakpuasan apapun yang kemudian muncul pada masa itu dengan cepat akan langsung diredam. Ciri pokok orde baru yang sangat jelas terlihat pada sebuah sistem pemerintahan. Yaitu ada pada masa Orde Baru bahwa Lembaga Kepresidenan adalah lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi.

Demokrasi Indonesia periode reformasi

Presiden BJ Habibie yang kemudian meletakkan fondasi yang kuat bagi para pelaksanaan demokrasi yang ada Indonesia yaitu pada masa selanjutnya. Dalam sebuah masa pemerintahan Presiden BJ Habibie kemudian muncul beberapa indikator dari pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu:

Diberikan kebebasan pers

Pada era reformasi adalah sebuah era yang baru, karena pada saat itu diberikan sebuah ruang kebebasan pers. Ruang kebebasan pers tersebut sebagai ruang publik untuk dapat berpartisipasi dalam kebangsaan dan juga kehidupan kenegaraan. Jika pada masa kepemimpinan Soeharto, kebebasan pers adalah sebuah hal yang selalu diatur oleh keputusan pemerintah. Akibatnya pada masa itu banyak media yang diakuisisi oleh pemerintah.

Berlakunya sistem multipartai

Di era reformasi sistem multipartai kemudian dapat diberlakukan. Seperti yang terlihat pada Pemilihan Umum 1999. Habibie sebagai Presiden RI yang membuka kesempatan pada rakyat untuk dapat berserikat dan kemudian dapat berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya yang ada di Indonesia.

Karakteristik demokrasi periode reformasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada saat era reformasi adalah bentuk dari demokrasi Pancasila.
Kondisi demokrasi Indonesia yang ada di periode reformasi dinilai sedang menuju kepada tahap yang sempurna.
Warga negara yang bertugas mengawal demokrasi agar nantinya dapat diterapkan di dalam aspek kehidupan.

Berikut ini karakteristik demokrasi pada periode reformasi:

Pemilu lebih yang sistemnya lebih demokratis
Rotasi tentang kekuasaan dari pemerintah pusat hingga juga daerah
Pola rekrutmen dari politik terbuka
Hak-hak dasar dari warga negara terjamin

Berikut ini penjelasannya:

Pemilu lebih demokratis

Pemilu nantinya akan dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem dari Pemilu yang juga terus berkembang memberikan sebuah jalan bagi rakyat untuk dapat menggunakan semua hak politik yang ada di dalam Pemilu.Puncaknya adalah pada 2004 rakyat yang kemudian bisa langsung memilih wakilnya yang berada di lembaga legislatif serta presiden dan juga wakil presiden yang dapat dipilih secara langsung.

 

Pada tahun 2005 kepala daerah pun atau gubernur dan juga bupati atau walikota kemudian dipilih langsung oleh rakyat.Rotasi kekuasaan yang ada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebuah Rotasi kekuasaan yang dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan yang ada pada tingkat desa.

Pola rekrutmen politik terbuka

Rekrutmen politik untuk hal pengisian jabatan politik merupakan sebuah hal yang dapat dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak dasar yang ada dari warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat Indonesia bisa terjamin seperti, adanya sebuah kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat, kebebasan pers serta kebebasan lainnya.

Kesimpulan

Segala kelebihan dan juga semua kekurangan yang terdapat dalam sistem pemerintahan orde baru tersebut membuat masyarakat yang awalnya merasa sangat nyaman kemudian mulai terusik. Terutama karena berbagai penyimpangan yang ada di Indonesia dari sistem pemerintahan, dan terjadinya ketidak bebasan mengungkapkan pendapat.Tuntutan akan perubahan yang ditujukan kepada kepemimpinan dan sistem pemerintahan kemudian menjadi sebuah hal yang mulai mengemuka. Terlebih lagi saat itu imbas yang dirasakan dari krisis ekonomi Asia juga mempengaruhi Indonesia.

 

Berbagai demonstrasi dan tuntutan pun pada akhirnya terus bergulir hingga menyebabkan terjadinya tragedi trisakti 1998. Tidak hanya itu saja sejumlah empat orang yang merupakan mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut sebuah kemunduran Presiden Soeharto. Peristiwa tersebut dikenal dengan sejarah peristiwa Trisakti yang pada akhirnya menyebabkan kerusuhan pada Mei 1998 yang kemudian di campuri dengan isu SARA.

 

Itulah karakteristik demokrasi periode Reformasi yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu yang menganut sistem demokrasi sejak awal namun pada kepemimpinan orde lama beberapa sistem menjadi melenceng dari seharusnya.

, ,

[Top]

Negara Teratas Dalam Demokrasi Dunia

Posted on October 2, 2020  in demokrasi

Media ternama yang ada di Amerika Serikat, The Economist, adalah media yang merilis Indeks Demokrasi Dunia yang ada pada Tahun 2017 yaitu pada 30 Januari tahun 2018. Indeks tersebut merupakan sebuah proyek yang ada di dalam salah satu sayap lembaga think-tank atau media tersebut yang bernama The Economist Intelligence Unit (EIU). Indeks tersebut yang berhasil untuk dapat memaparkan tentang sebuah penilaian keberlangsungan demokrasi pada setiap negara yang ada di dunia. Yang diukur dengan menggunakan lima variabel penilaian yang ada. Lima dari variabel penilaian indeks tersebut adalah demokrasi yang meliputi sebuah proses elektoral dan pluralisme, keberfungsian pemerintah, partisipasi politik, kultur politik dan keberhasilan sipil dari suatu negara. Negara-negara tersebut adalah negara yang mendapat predikat sistem demokrasi terbaik yang ada di dunia. Lantas bagaimana dengan Indonesia? Apakah masuk ke jajaran negara-negara dengan sistem demokrasi terbaik di Dunia?

Negara Teratas Dalam Demokrasi Dunia

Hasil dari sebuah penilaian yang diukur dari kelima variabel tersebut nantinya akan dapat menghasilkan beberapa skor rata-rata yang nantinya akan dijadikan sebagai sebuah tolak ukur penetapan dari sebuah peringkat indeks. Mereka yang duduk pada peringkat 19 teratas dalam indeks tersebut juga dikategorikan oleh EIU The Economist sebagai sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang menerapkan sebuah sistem demokrasi yang ada secara penuh. Dari total 167 negara yang tercantum dalam Indeks Demokrasi Dunia yang ada pada tahun 2017 versi dari Economist, berikut ini adalah negara yang paling demokratis di dunia.

Denmark

Kebebasan atas sebuah hak individu merupakan sebuah komponen utama yang menjadikan negara ini berada di peringkat 5 tertinggi dalam indeks EIU The Economist dengan skor 9,22 dari skor sempurna yaitu 10,00. Denmark juga merupakan salah satu negara yang memiliki sebuah skor tinggi yang ada dalam kesetaraan gender di berbagai aspek kehidupan manusia.

Seperti dari ekonomi, sosial, dan juga politik. Dan tak hanya itu negara ini adalah negara yang memiliki asas transparansi yang tinggi yang diterapkan oleh setiap lembaga pemerintahan dan parlemen untuk tururut menjadi salah satu sumbangsih.

Selandia Baru

Sejumlah aspek yang ada dan kemudian membuat negara tersebut sebagai negara yang duduk di peringkat 4 dalam indeks EIU The Economist yaitu adalah toleransi atas semua keberagaman yang tinggi di negara Selandia Baru. Dari segi kesetaraan gender tersebut, Selandia baru menjadi salah satu negara yang melibatkan perempuan untuk dapat terlibat dalam proses pemungutan suara yang ada pada setiap pemilu.

Penanganan baik yang sudah dilakukan pemerintah terhadap kelompok masyarakat asli juga menjadi sebuah aspek yang harus diapresiasi. Di negara ini keberfungsian pemerintah yang mempunk menjadi terwakilkan oleh kelompok masyarakat minoritas di dalam pemerintahan dan parlemen.Merupakan sebuah hal positif yang juga turut menjadi salah satu dari sumbangsih hal tersebut. Dalam indek tersebut, Selandia Baru adalah salah satu negara yang memiliki skor 9,26 dari skor yang sempurna.

Swedia

Seperti yang telah dikutip dari The Economist, Swedia ternyata memiliki skor 9,39 dan duduk pada peringkat 3 dalam indeks negara paling demokratis. Media AS juga mencatat, variabel proses elektoral dan pluralisme” negara sosialis tersebut memiliki sejumlah skor 9,58. Sementara, variabel yang berfungsi untuk pemerintahan” Swedia yang memiliki skor yaitu 9,64. Sebuah catatan positif yang juga muncul pada sebuah aspek kultur politik yang ada di Swedia yang kemudian menorehkan skor yang sangat sempurna.

Islandia

Selanjutnya negara yang satu ini juga merupakan negara terbaik dengan sistem demokrasi di dunia. Seperti pada kebanyakan negara yang ada di rumpun Nordik lainnya, Islandia adalah sebuah negara yang duduk di peringkat kedua indeks dengan skor 9,5. Negara tersebut adalah sebuah negara yang memiliki komitmen kuat pada sebuah kesetaraan sosial dan juga pada sebuah prinsip ‘memanusiakan manusia’ yang begitu komprehensif di berbagai macam lini kehidupan. Perempuan yang berhasil terwakili dengan baik di politik, masyarakat yang begitu antusias dan juga kemudian terlibat aktif dalam sebuah kehidupan berdemokrasi, dan sebuah kebebasan dijamin sangat baik oleh hukum.

Australia

Sebagai negara terbesar ke-55 di dunia dalam hal populasi, Australia juga ternyata menjadi salah satu negara yang merupakan negara terpadat di Oseania. Tiga kali lebih padat dari tetangganya, yaitu Papua Nugini (8,2 juta) dan 5 kali lebih padat juga dari Selandia Baru yang memiliki populasi (4,5 juta). Sebagai negara terbesar yang ke-6 di dunia, Australia memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah, yaitu hanya 3 orang per kilometer persegi, atau sama halnya dengan 7 per mil persegi. Ini menjadikannya Australia adalah salah satu negara dengan populasi paling sedikit di dunia. Beberapa kota yang bagian Australia bahkan berpenduduk kurang padat. Seperti yang ada di wilayah Utara, setiap kilometer persegi menampung hanya 0,2 orang. Sebagian besar populasi Australia terkonsentrasi oleh wilayah sekitar pesisir.

Norwegia

Seperti yang dikutip oleh The Economist menuliskan bahwa negara Norwegia adalah negara yang duduk dalam peringkat pertama dengan skor 9,87. Negara ini memiliki sebuah komitmen kuat yang ada terhadap demokrasi, bahkan, layak menyebut bahwa dirinya sebagai negara yang secara penuh menerapkan sebuah prinsip demokrasi’. Penyebabnya yaitu adalah; tingkat dari partisipasi politik yang sangat tinggi, dan juga keterlibatan aktif dari masyarakat yang ada di dalam kehidupan yang berdemokrasi, serta penjaminan serta mumpuni atas setiap aspek hak asasi manusia dan seluruh warga.

Bagaimana dengan Indonesia?

Indonesia ternyata bertengger di posisi 68 dan tergolong dalam kategori negara dengan demokrasi yang cacat atau flawed democracies (rentang 20 – 76). Seperti yang dikutip juga dari The Economist Indonesia yang memiliki skor rata-rata yaitu 6,39.Media AS tersebut juga mencatat, variabel proses elektoral dan pluralisme yang ada di Indonesia memiliki skor 6,92. Sementara, untuk variabel keberfungsian pemerintahan yang ada di Indonesia memiliki sejumlah skor yaitu 7,14 — merupakan skor tertinggi dari total lima variabel dalam penilaian. Sementara itu variabel partisipasi politik atau kultur politik serta kebebasan sipil Indonesia yang memiliki sejumlah skor 6,67 5,63 dan 5,59.

 

The Economist yang menyebut bahwa posisi Indonesia berada dalam indeks tersebut dan sangat merosot tajam. Karena ada 20 puluh peringkat dari sebuah penghitungan sejak tahun 2016 menjadi sebuah noktah hitam tentang keberlangsungan demokrasi yang ada di Tanah Air. Penyebab dari sebuah kemerosotan tersebut kemudian menurut The Economist, dipicu oleh “Dinamika politik yang berlangsung pada Pilkada DKI Jakarta 2017, isu seputar mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu Basuki Tjahaja Purnama, serta bangkitnya gerakan sosial-masyarakat yang berbasis keagamaan.

 

Itulah beberapa negara dengan sistem demokrasi terbaik yang ada di dunia. Ternyata negara Indonesia adalah negara yang memiliki sistem demokrasi yang cacat. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat politik yang ada di Indonesia adalah sebuah hal yang bisa dibumbui oleh segala macamnya. Semoga Indonesia bisa menjadi negara yang menganut sistem demokrasi yang baik bagi warganya. Indonesia sendiri berada di urutan

, ,

[Top]

Menerapkan Demokrasi Dalam Pendidikan

Posted on September 15, 2020  in Blogging

Demokrasi merupakan salah satu asas yang diterapkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia, banyak negara lain yang juga menerapkan prinsip ini untuk menjamin standar hidup yang baik bagi segenap masyarakatnya. Prinsip ini dibangun untuk menciptakan keadilan dan kesamarataan dalam segenap masyarakat besar, tanpa memandang akan perbedaan dari antara mereka. Tidak hanya berlaku dalam urusan bernegara saja, banyak peran demokrasi juga perlu untuk diterapkan dalam skala yang lebih kecil seperti kehidupan berkeluarga, menempuh pendidikan, berorganisasi, hingga bekerjasama dengan orang lain dalam sebuah aktivitas atau bekerja.

Salah satu hal penting yang perlu untuk diterapkan prinsip demokrasinya seperti dalam hal mendasar dari hidup. Aktivitas paling utama dari hidup manusia seperti keluarga maupun tempat pendidikan memberi peran penting bagi membangun karakter hidup banyak anak sejak usianya masih kecil. Meskipun banyak dari mereka yang belum mengenal akan banyak hal dalam hidup, namun dengan mengajarkan akan pentingnya beberapa hal seperti demokrasi sebagai salah satunya mendukung perkembangan hidup mereka agar menjadi pedoman hidup bagi masa depan mereka kelak saat dewasa.

Beberapa hal dapat dipertimbangkan untuk lakukan dalam kegiatan belajar mengajar di agen sbobet terpercaya dan sekolah. Selain menegaskan aturan yang baik bagi sosok guru yang dianggap sebagai teladan oleh para muridnya, hal ini juga menjadi pertimbangan baik untuk meningkatkan standar hidup dari para penerus bangsa. Seperti yang sudah diketahui bahwa manusia tidak dapat luput dari melakukan aneka kesalahan dalam hidupnya. Berikut beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam mendidik anak untuk memegang teguh prinsip demokrasi yang dapat diteladani contohnya bagi para anak-anak pelajar dari sosok guru yang mendidiknya di sekolah. Selamat menyimak topik pembahasan akan demokrasi dalam dunia pendidikan ini.

Buat Anak Tersebut Menjadi Sosok Subjek

Semua kalangan manusia selalu ingin dianggap menjadi seorang manusia. Terutama saat usianya sudah beranjak dewasa, pribadi atau karakter lain yang juga memiliki peran dalam proses belajar maupun mengajar yang dilakukan kedua belah pihak. Salah satu hal yang dapat diterapkan seperti dengan membuka kesempatan bagi anak didik tersebut dalam menyampaikan pendapatnya sebagai cara pelengkap dalam menjawab pertanyaan. Dengan menggunakan teknik ini, seorang murid akan didorong cara berpikirnya untuk menjadi lebih aktif dan kreatif dalam memecahkan masalah.

Selain itu anak juga akan didorong untuk menjadi lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan suatu masalah atau mencari solusi yang perlu dilakukannya saat menghadapi suatu persoalan. Dengan mengusahakan agar masalah serupa tidak kembali dilakukan oleh anak tersebut mendorong tanggung jawab dalam diri para pelajar. Sehingga mereka akan lebih enggan untuk melakukan suatu hal. Ditambah lagi faktor kurang baik hingga kurang etisnya dilakukan suatu hal dalam dunia pendidikan membuat 

Belajar Berlapang Dada Menerima Kritik

Tentunya banyak orang tidak suka dalam menerima kritik. Sekalipun kritik itu dilakukan untuk tujuan yang baik seperti membangun karakter yang dikritik. Tapi selayaknya manusia yang hidup terus berkembang dan berusaha untuk menjadi lebih baik, tidak dapat luput dari kesalahan hingga kegagalan yang perlu dialami. Umumnya pihak yang lebih dewasa akan memiliki lebih banyak pengalaman dalam berjuang untuk mencapai keberhasilan dan kondisi yang terbaik. Para orang dewasa juga lebih memiliki banyak pengalaman sehingga tidak perlu lagi diajar akan hal-hal dasar yang sederhana.

Namun hal ini tidak menyatakan bahwa sosok orang dewasa yang lebih berusia lanjut akan selalu lebih baik dari mereka yang usianya lebih muda. Seringkali dalam beberapa kasus juga para kalangan orang dewasa ini tak luput dari kesalahan yang dilakukan. Sehingga dalam kondisi ini beberapa orang lain yang lebih muda dapat bersikap sebagai pihak yang menyadarkan akan kesalahan tersebut. Maka dari itu para sosok anak didik yang telah diajarkan bisa jadi sadar akan kesalahan tersebut. Sehingga mereka akan sontak menyatakan kesalahan yang dilakukan oleh gurunya kepada guru tersebut.

Hal ini merupakan bentuk kepolosan mereka yang merasa suatu hal yang benar dalam menyampaikan kesalahan tersebut. Anak kecil yang masih berusia muda umumnya belum banyak terpengaruh dengan watak orang yang negatif, dimana menginginkan suatu hal negatif untuk terjadi dalam hidup orang lain demi menjaga standar hidup yang baik bagi kepentingan mereka. Meskipun ungkapan teguran yang dilakukan oleh anak didik tidak selalu berarti hal yang pasti benar. Beberapa anak hanya mengutarakan hal tersebut sebagai bentuk rasa protesnya akan suatu hal.

Terapkan Prinsip Adil, Terbuka, Konsisten dan Bijaksana

Prinsip ini harus diterapkan secara terus menerus. Karena selain menjadi kewajiban dari sosok tenaga pendidik yang dijadikan contoh teladan oleh para muridnya, 4 hal ini merupakan sifat yang wajib dimiliki para guru. Salah satu contoh kasus dimana prinsip ini dapat diterapkan seperti dalam memberi hukuman bagi murid yang terbukti melakukan kesalahan. Tidak boleh ada perbedaan diantara para murid, apapun kondisi latar belakang dari kesalahannya maupun pihak anak yang melakukan kesalahan tersebut. Hanya karena ia anak yang lebih pintar atau lebih teratur dalam mengikuti segala peraturan yang ditetapkan di sekolah tidak membuatnya luput dari hukuman kecil saat ia melakukan pelanggaran tingkat yang ringan.

Hindari Ucapan Caci Maki Atau Memarahi Murid

Semua kalangan manusia tidak ada yang suka untuk dirinya dihina atau direndahkan sosok lain. Terutama jika hal tersebut dilakukan di depan para teman-temannya. Hal ini dapat membuat harga dirinya menjadi rendah dan tidak jarang juga sering membuat harga dirinya jatuh. Maka dari itu tindakan yang harus dilakukan oleh guru sangat berperan besar bagi mendidik karakter anak. Jika seorang guru memarahi anak didiknya dalam suara yang sangat lantang hingga sampai membentak bahkan memukul anak tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi faktor psikis dari anak tersebut.

Bahkan beberapa anak lain dapat mencontohnya untuk dilakukan kepada teman di sekolahnya saat terjadi masalah di antara mereka. Berikut seputar informasi akan hal-hal yang harus dilakukan dan dihindari dari mendidik anak di sekolah yang perlu diperhatikan oleh para kalangan pengajar. Semoga informasi ini membantu dalam mengingatkan kembali hal-hal yang harus dilakukan dalam mengajar anak didik secara baik dan benar.

, ,

[Top]

Cara Mendidik Anak Dalam Berdemokrasi

Posted on September 14, 2020  in Blogging

Demokrasi merupakan salah satu istilah untuk menyatakan kebebasan dalam berbagai hal. Salah satu aspek yang sering mengalami demokrasi seperti contohnya dalam aturan hidup sebagai warga negara, serta kebebasan untuk hidup serta melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan hidup. Untuk contoh seperti di Indonesia maupun beberapa negara lainnya yang mengutamakan akan faktor kebebasan bagi kalangan masyarakatnya, peran demokrasi memberi dampak besar bagi setiap kebijakan yang diterapkan. Bahkan selain sebagai faktor bernegara, di masa kini banyak orang menjadi lebih aktif dalam mengutamakan hak mengenai kebebasan dirinya. Sehingga metode ini mulai perlahan-lahan turut serta diajarkan kepada kalangan anak sejak usia dini.

Bagi kalangan aspek paling utama dalam hidup, keluarga tentu banyak memberi dampak bagi peran ini bagi mempersiapkan masa depan anaknya. Hal yang sebaiknya dilakukan dalam mendukung pemahaman anak akan pentingnya demokrasi tidak harus selalu berkisar hal-hal yang rumit. Sehingga akibatnya banyak orang tua menganggap hal ini baru perlu diajarkan kepada anak saat usianya telah cukup dewasa. Padahal sebenarnya pemahaman akan demokrasi ini dapat dimulai dari aktivitas sederhana seperti yang dialami sehari-hari. Seperti aneka macam hal dan perlakukan yang penting untuk dilakukan bagi anggota dari keluarga tersebut sebagai wujud saling menghargai dan membangun satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Tidak hanya hal-hal yang perlu dilakukan atau dikerjakan saja. Ada banyak juga hal yang perlu dihindari dalam mendidik cara berdemokrasi bagi anak. Seperti yang telah diketahui bahwa demokrasi itu bermakna sebagai kesamarataan dan kebebasan bagi seluruh orang untuk dapat bertindak. Dengan menanamkan pengertian ini sejak usia dininya, anak akan teringat untuk selalu bersikap adil dan tidak membeda-bedakan orang lain di sekelilingnya. Sehingga juga muncul rasa kepercayaan dan keterbukaan akan orang lain dalam hal yang positif. Maka dari itu untuk dapat mengetahui informasi lebih lanjut mengenai hal ini, mari kita simak topik pembahasannya yang dijelaskan pada artikel di bawah ini.

Beri Pengertian yang Tepat

Para anak tentunya harus selalu dididik dan ingatkan dalam segala hal. Terutama di usianya yang masih kecil banyak dari antara mereka yang seringkali tidak sengaja kerap mengulang kesalahan dengan melakukan aktivitas yang seharusnya tidak dikerjakan. Tidak dapat dipungkiri setiap anak akan melakukan hal-hal yang menjengkelkan bagi para orang tuanya. Beberapa orang tua menganggap hal ini sangat lumrah dilakukan anak-anak, sehingga mereka cenderung mengabaikannya. Padahal hal ini harus ditangani secara serius untuk menyadarkan kepada para kalangan anak tersebut akan kesalahan yang telah diperbuatnya.

Saat anak tersebut juga berusaha menyampaikan pendapat maupun pembelaan, juga jangan langsung menentang perlawanan dari anak tersebut. Karena pada dasarnya ia hanya tidak mau dianggap telah melakukan kesalahan bahkan sampai dihukum. Dalam hal ini pihak orang tua harus mengajarkan cara pandang yang baik kepada kalangan anak-anak tersebut agar mengetahui hal yang ingin disampaikan orang tua secara tepat. Hal ini mendapat pengaruh dari perubahan yang dialami akibat beberapa faktor seperti perkembangan zaman serta perbedaan antar generasi di antara kalangan orang tua dan anaknya.

Mendengarkan Dengan Melakukan Kontak Mata

Sekalipun berhadapan dengan anak yang usianya masih kecil, setiap pembicaraan maupun hal-hal yang dibahas harus dilakukan sambil saling berpandangan. Hal ini bukan untuk dianggap sebagai suatu hal yang canggung di antara orang tua dan anaknya. Namun semata-mata untuk mendorong rasa percaya dan saling menghargai di antara keduanya. Ditambah dengan faktor ekspresi yang mendukung secara kuat, maka usahakan untuk selalu serius dan tidak terkesan menanggapi perkataan atau tingkah laku anak sebagai suatu bahan tertawaan sekalipun pendapat anak tersebut agak sedikit terlalu lugu untuk kondisi yang terjadi di masa modern kini.

Sikap orangtua yang seperti menertawakan keluguan anak dapat ditangkapnya seperti sedang meremehkan anak tersebut. Hingga di skala paling parahnya dapat membuat para anak menjadi tidak percaya atau menghargai orangtua yang dirasa telah merendahkan mereka terlebih dahulu. Bahkan dalam kasus terparah yang dihasilkan rasa kebencian akan sosok orang tuanya dapat bertumbuh di hati dan pikiran anak tersebut, yang perlahan-lahan terus ditimbunnya sampai ia dewasa.

Beri Kesempatan Menjelaskan Sebelum Diberi Hukuman 

Sudah sangat wajar bagi orangtua untuk mengajar anaknya dan memberi hukuman kepada mereka jika dirasa salah. Namun akan lebih baik bila saat seorang anak melakukan kesalahan maka ditemukan inti permasalahannya terlebih dahulu. Dengan melakukan hal ini, anak tersebut dapat belajar akan kesalahannya dan tentu diharapkan untuk tidak mengulang permasalahan itu lagi di masa depan. Metode ini juga menjadi lebih bermanfaat dalam pola mendidik anak tersebut agak memiliki karakter yang lebih baik. Pola pendidikan karakter ini dianggap sebagai suatu hal yang positif karena anak tersebut akan merasa lebih didukung oleh orangtuanya dalam memiliki karakter yang baik, yang disertai dengan sejumlah manfaat utama seperti untuk kebaikan bagi mereka sendiri.

Metode penghukuman yang bisa dipilih juga sebaiknya dalam hukuman non verbal seperti pengurangan uang jajan, tidak membelikan barang yang diinginkan, tidak memberi hiburan seperti menonton bioskop atau bermain bagi anak tersebut yang dapat dilakukan hanya untuk membuatnya menyesal dan sedikit jera dalam melakukan tindakan yang salah. Jangan pernah menerapkan prinsip penghukuman yang membuatnya menderita secara fisik karena dapat mempengaruhi alam mental bawah sadar dari anak tersebut. Dalam jangka waktu panjang juga metode penghukuman ini dapat berdampak ke memupuk rasa benci dari anak tersebut kepada orang tua hingga sosok orang tua lain dalam hidupnya.

Hindari Kalimat Perintah yang Berintonasi Keras

Tentu banyak orang tidak suka untuk diperintah untuk melakukan suatu hal. Sekalipun jika perintah itu bertujuan untuk kebaikan bagi diri mereka. Sama halnya dengan anak, mereka akan lebih merasa nyaman untuk melakukan segala sesuatu jika pengucapan ‘perintah’ tersebut dilontarkan dalam kalimat minta tolong. Prinsip bahu-membahu dan tolong-menolong sudah ada di benak banyak orang. Dengan menyuruh anak tersebut untuk mengerjakan suatu hal dengan tambahan kalimat ‘tolong’ atau kalimat ajakan untuk membantu orang tua dalam melakukan suatu hal akan membuat mereka dapat berpikir dirinya sebagai sosok yang berharga dan memiliki peran dalam keluarga.

Sehingga jika diminta untuk melakukan hal tersebut atau menghindari tingkah laku tertentu yang kurang baik, dapat membuat mereka merasa lebih dihargai dan dianggap telah cukup dewasa untuk dipercayakan tanggung jawab dalam hidupnya. Demikianlah gambaran dari cara mendidik anak dalam berdemokrasi secara baik dan sesuai. Diharapkan pembahasan artikel ini dapat bermanfaat, memberi wawasan yang membangun serta bermanfaat untuk dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anda. Sampai bertemu di lain waktu dalam topik pembahasan seputar hal-hal lainnya.

, ,

[Top]

KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA

Posted on August 24, 2020  in demokrasi

Demokrasi yang sering kita dengar adalah suatu bentuk dari pemerintahan politik yang dimana kekuasaan pemerintahannya yaitu berasal dari rakyat, baik yang secara langsung ataupun yang melalui perwakilan. Istilah dalam demokrasi sendiri yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya “demos” yang berarti adalah “rakyat” dan juga yang artinya “kratos” yang dimana berarti kekuasaan. Istilah dalam sebuah demokrasi pertama kali yang diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yaitu Aristoteles sebagai salah satu bentuk pemerintahan, yaitu dimana pemerintahan yang sudah menggariskan bahwa kekuasaan yang berada di tangan orang yang banyak atau rakyat. Abraham Lincoln dalam sebuah pidato nya yaitu Gettysburg nya yang dimana dirinya mendefinisikan demokrasi sendi sebagai salah satu wujud dari pemerintahan rakyat, oleh rakyat dan juga untuk rakyat. Dalam semua hal ini yang dimana berarti bahwa kekuasaan tertinggi dalam demokrasi pemerintahan yang dipegang oleh rakyat.

Bentuk-bentuk demokrasi

Secara umum terdapat dua buah bentuk dari demokrasi yaitu adalah demokrasi langsung dan juga demokrasi perwakilan atau sebuah demokrasi tak langsung. Berikut ini penjelasan tentang dua hal berikut:

Demokrasi langsung sendiri adalah demokrasi yang merupakan suatu bentuk dari demokrasi yang dimana setiap rakyat biasanya akan mewakili dirinya sendiri Dalam sebuah kebijakan yang nantinya mereka memiliki dan hal tersebut pengaruh terhadap keadaan politik yang sedang terjadi. Di Era modern, di sistem ini diketahui tidak praktis karena umumnya Populasi negara yang cukup besar dengan cara mengumpulkan seluruh rakyat dalam suatu forum tidaklah mudah selain itu sistem ini Menurut partisipasi yang tinggi dari rakyat, sedangkan dimana rakyat modern yang sekarang ini cenderung tidak memiliki sebuah waktu untuk dapat mempelajari setiap permasalahan politik yang biasanya sedang terjadi di dalam negara.

Demokrasi perwakilan atau tidak langsung merupakan sebuah demokrasi yang biasanya akan dilakukan oleh sekelompok masyarakat dalam setiap waktu pemilihan umum untuk dapat menyampaikan pendapat dari permainan joker123 mereka dan juga mengambil sebuah keputusan bagi mereka.

Prinsip-prinsip Demokrasi

Prinsip demokrasi adalah dimana prasyarat berdirinya negara demokrasi sendiri yang telah terakomodasi dalam sebuah konstitusi negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi yang dapat ditinjau dari pendapat yang dikemukakan alamudi yang dimana kemudian dikenal dengan soko guru demokrasi. Menurut al maududi sendiri prinsip demokrasi adalah :

  •     Kedaulatan rakyat.
  •     Pemerintahan yang berdasarkan persetujuan 
  •     Kekuasaan Mayoritas.
  •     Hak-hak minoritas.
  •     Jaminan untuk Hak Asasi Manusia (HAM).
  •     Pemilihan yang dimana adil, bebas, dan jujur.
  •     Persamaan terhadap semua depan hukum.
  •     Proses hukum yang sangat wajar.
  •     Pembatasan dalam pemerintah secara konstitusional.
  •     Pluralisme ekonomi, politik, dan juga sosial.
  •     Nilai-nilai tentang toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan juga mufakat.

Bentuk Demokrasi dalam sebuah Pemerintahan Negara

Ada dua bentuk demokrasi yang biasanya ada di dalam sebuah pemerintahan negara, yaitu :

Pemerintahan Monarki monarki 

monarki konstitusional, atau yang disebut dengan monarki parlementer. Monarki yang dimana berasal dari bahasa Yunani. Yang artinya Monos Satu dan juga Archein artinya Pemerintah, jadi dapat disimpulkan bahwa sebagai sejenis pemerintahan yang dimana dalam suatu negara yang biasanya akan dipimpin oleh satu orang saja atau raja. Monarki sendiri sebuah sistem yang dibagi ke dalam 3 jenis seperti :

  • Monarki Mutlak : Monarki yang bisanya akan dibentuk oleh suatu pemerintahan yang ada di dalam suatu negaranya dipimpin oleh raja dan juga dibentuk kekuasaannya tidak terbatas.
  • Monarki Konstitusional : Monarki yang dimana biasanya bentuk pemerintahan yang ada di suatu negaranya akan dipimpin oleh raja namun biasanya kekuasaan raja dibatasi oleh sebuah konstitusi.
  • Monarki Parlementer : Monarki yang dimana bentuk pemerintahan yang ada di suatu negaranya akan dipimpin oleh raja namun kekuasaannya yang biasanya tertinggi berada ditangan para parlemen.

Pemerintahan Republik, yang berasal dari bahasa latin RES yang di artikan artinya pemerintah dan PUBLICA yang biasanya berarti rakyat. Dengan demikian dapat juga di aetikan sebagai salah satu bentuk dari pemerintahan yang akan dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak. Menurut John Locke dimana kekuasaan pemerintahan dari suatu negara dipisahkan menjadi tiga bagian :

  • Kekuasaan Legislatif adalah sebuah kekuasaan untuk dapat membuat undang-undang yang dimana biasanya akan dijalankan oleh seorang parlemen.
  • Kekuasaan dalam Eksekutif adalah sebuah kekuasaan untuk dapat menjalankan sebuah undang-undang yang biasanya akan dijalankan oleh pemerintahan.
  • Kekuasaan dalam Federatif adalah sebuah kekuasaan untuk dapat menyatakan sebuah perang dan juga damai dan juga tindakan-tindakan yang lainnya dengan luar negeri
  • Sedangkan Kekuasaan Yudikatif sendiri adalah mengadili yang merupakan bagian dari sebuah kekuasaan eksekutif.

Kemudian menurut Montesquieu (Trias Politica) yang dimana dirinya sendiri menyatakan bahwa kekuasaan yang ada di dalam negara sendiri harus dibagi dan juga dilaksanakan oleh tiga orang atau juga badan yang harus berbeda-bedadan dan kuga  terpisah satu sama lainnya seperti :

  • Badan Legislatif : Kekuasaan yang membuat sebuah undang-undang.
  • Badan Eksekutif : Kekuasaan yang bertujuan menjalankan undang-undang.
  • Badan Yudikatif : Kekuasaan untuk dapat mengawasi sebuah jalannya pelaksanaan dalam undang-undang.

Klasifikasi Sistem Pemerintahan

Dalam sistem kepartaian yang umumnya juga dikenal adanya sebutan tiga sistem dalam kepartaian, yaitu sebuah sistem multi partai atau yang disebut dengan (polyparty system), sistem dalam dua partai atau (biparty system), dan juga sistem yang ada di dalam satu partai (monoparty system). Sistem yang pengisian beberapa jabatan yang biasanya akan dilakukaan oleh para pemegang dalam sebuah kekuasaan negara, yang biasanya hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama yang ada antara eksekutif dan juga legislatif. Model sistem pemerintahan negara, terdiri dari empat macam, yaitu :

  •     Sistem pemerintahan yang diktator (borjuis dan juga proletar).
  •     Sistem pemerintahan yang parlementer.
  •     Sistem pemerintahan yang presidensial, dan
  •     Sistem pemerintahan campuran.

Konsep Demokrasi Republik Indonesia

Seperti yang sudah diketahui, konsep dalam sebuah demokrasi sendiri yang sudah ada dan juga sudah berkembang yaitu sejak 200 tahun yang lalu. Konsep demokrasi ini sendiri telah diperkenalkan oleh seorang Plato dan Aristoteles dengan sebuah isyarat untuk dapat sepenuh hati saat menggunakan konsep demokrasi ini. Menurut mereka, dimana demokrasi itu memiliki dua buah sisi yang sangat berbeda. Di dalam satu sisi sangat baik, namun juga di beberapa sisi lain juga dapat menjadi sebuah hal yang sangat kejam.

Mungkin sebuah sistem yang ada dI indonesia menjadi salah satu dari penganut sistem demokrasi yang dimana sistem ini juga telah dirasakan secara nyata apa yang dikhawatirkan oleh Plato dan Aristoteles. Konsep dalam demokrasi yang sangat mendewakan sebuah kebebasan, sehingga pada akhirnya dimana nantinya juga tidak mustahil dapat menimbulkan sebuah konsep anarki. Oleh sebab itu, yang harus diperlukan disini adalah bagaimana nantinya untuk dapat mengontrol mekanisme yang paling tepat untuk dapat menjalankan konsep demokrasi yang ada pada saat ini.

Dalam sebuah penerapannya, konsep demokrasi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri adalah suatu hal yang dapat dipandang sebagai sebuah mekanisme dan juga sebuah cita-cita untuk dapat mewujudkan sebuah suatu kehidupan yang sangat berkelompok yang dimana hal tersebut sesuai dengan apa yang mereka terdapat dalam sebuah UUD 1945 yang disebut dengan kerakyatan.

Itulah hal-hal penting dalam sebuah konsep Demokrasi yang ada.Demokrasi yang dianut di indonesia sendiri adalah sebuah konsep yang penuh dengan sebuah kebebasan dan pada akhirnya menimbulkan sebuah efek yang tidak kondusif. Semoga dengan adanya artikel ini kita dapat saling menjaga dan juga mengontrol tentang demokrasi yang terjadi di Negeri ini. Terima Kasih.

, ,

[Top]

Sejarah Demokrasi di Indonesia Kemerdekaan Hingga Saat Ini

Posted on July 16, 2020  in demokrasi

Indonesia sendiri merupakan negara yang menerapkan sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya. Namun, dalam penerapan demokrasi di Indonesia sendiri mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan kondisi politik dan juga pemimpin kala itu. Berikut dalam artikel ini akan dibahas penjelasan sejarah demokrasi di Indonesia. Sejarah bagaimana demokrasi di Indonesia dari saat zaman kemerdekaan hingga pada zaman reformasi saat ini.

Sejarah Demokrasi Indonesia

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, dan menjadi negara sendiri dalam UUD 1945 juga menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menganut paham demokrasi, dimana pada kedaulatan atau kekuasaan tertinggi berada ditangan Rakyat dan juga dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau (MPR), atau tergolong sebagai sebuah negara yang menganut paham sebuah Demokrasi Perwakilan.

Perkembangan Demokrasi Di Masa Revolusi Kemerdekaan

Pada tahun 1945 – 1950, Indonesia sendiri masih berjuang untuk menghadapi Belanda dan situs sbobet88 yang pada saat itu ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu juga pelaksanaan demokrasi belum berjalan sebagaimana dengan baik. Hal itu disebabkan juga oleh masih adanya beberapa revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan negara indonesia masih terdapat sentralisasi pada kekuasaan hal ini bisa terlihat Pasal 4 Aturan Peralihan UUD 1945 yang isinya berbunyi sebelum MPR, DPR dan juga DPA dibentuk menurut UUD dan segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden. Pada saat itu untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah suatu negara yang absolut pemerintah sendiri mengeluarkan:

  • Maklumat untuk Wakil Presiden No. X dikeluarkan tanggal 16 Oktober 1945, KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.
  • Maklumat untuk Pemerintah tanggal 3 Nopember 1945 tentang pada Pembentukan Partai Politik.
  • Maklumat untuk  Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 tentang perubahan suatu sistem pemerintahn untuk presidensil menjadi parlementer

Perkembangan untuk demokrasi pada periode ini sendiri telah meletakkan banyak sekali hal-hal mendasar. Pertama, pemberian masyarakat hak-hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden sendiri yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dan dengan adanya maklumat Wakil Presiden, maka nantinya akan memungkinkan nya terbentuk beberapa partai politik yang kemudian menjadi sebuah mala peletak bagi sebuah sistem kepartaian yang ada di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya yang akan datang dalam sejarah kehidupan politik kita.

Perkembangan Demokrasi  Parlementer 

Periode bentuk pemerintahan negara Indonesia di tahun 1950 sampai dengan 1959 menggunakan sebuah UUD Sementara (UUDS) sebagai sebuah landasan konstitusionalnya. Pada masa ini sebenarnya adalah masa kejayaan untuk demokrasi di Indonesia, karena hampir pada semua elemen demokrasi sendiri dapat ditemukan dalam sebuah perwujudan kehidupan politik yang ada di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau juga parlemen memainkan peranan yang juga sangat penting dalam sebuah proses politik yang sedang berjalan. Perwujudan kekuasaan dalam parlemen ini juga diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya pada saat itu kepad pihak pemerintah.

Demokrasi Liberal

Pada tahun 1950-1959 sendiri bisa disebut sebagai masa demokrasi liberal indonesia yang dimana  presiden sebagai seorang Kepala Negara bukan sebagai seorang kepala eksekutif. Masa demokrasi ini juga memiliki peranan parlemen, sebagai politik sangat tinggi dan juga  berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian dalam praktiknya demokrasi pada masa ini dinilai juga gagal dengan sebab sebagai dominannya politik tersebut aliran, sehingga membawa sebuah konsekuensi yang terjadi terhadap pengelolaan terhadap konflik. Landasan sosial dan ekonomi yang juga masih lemah. Tidak mampunya sebuah konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950 pada saat itu. Persamaan kepentingan antara presiden Soekarno dengan semua kalangan Angkatan Darat, yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang  berjalan pada saat itu.

Atas dasar kegagalan tersebut maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 :

  • Untuk membubarkan konstituante
  • Kembali ke UUD 1945 dan  tidak berlaku UUD S 1950
  • Pembentukan MPRS dan juga DPAS
  • Perkembangan Demokrasi Terpimpin 

Sejak saat  berakhirnya pemilihan umum di tahun 1955, presiden Soekarno sendiri sudah menunjukkan sebuah gejala ketidaksenangannya kepada semua partai-partai politik. Hal itu juga terjadi karena partai politik tersebut sangat orientasi pada sebuah kepentingan ideologinya masing-masing dan kurang memperhatikan kepentingan sebuah politik secara nasional dan juga menyeluruh. Disamping itu juga pada saat itu Soekarno melontarkan sebuah gagasan bahwasannya demokrasi parlementer tidak sesuai dengan sebuah kepribadian bangsa indonesia yang dijiwai oleh Pancasila.

Penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin di antaranya :

  • Mengaburnya sebuah sistem kepartaian, pemimpin partai sendiri banyak yang dipenjarakan
  • Peranan terhadap Parlemen lemah bahkan akhirnya hal tersebut dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk sebuah DPRGR
  • Jaminan HAM juga lemah
  • Terjadi sentralisasi dan kekuasaan
  • Terbatasnya peranan pers pada saat itu
  • Kebijakan politik luar negeri atau sudah memihak ke RRC Blok Timur

Awal Order Baru 

Pemerintahan Orde Baru sendiri  ditandai oleh Presiden Soeharto yang pada saat itu menggantikan Ir. Soekarno sebagai seorang Presiden kedua Indonesia. Pada masa orde baru tersebut ini menerapkan sebuah Demokrasi Pancasila untuk dapat menegaskan bahwasanya model demokrasi sendiri inilah yang sesungguhnya sesuai dengan sebuah ideologi negara Pancasila. Awal Orde baru sendiri memberi harapan baru pada rakyat indonesia pembangunan disegala bidang melalui pada saat itu Pelita I, II, III, IV, V dan pada masa orde baru saat itu berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum. Namun demikian sebuah perjalan demokrasi pada masa order baru sendiri dianggap gagal sebab: 

  • Rekrutmen politik yang pada saat itu tertutup
  • Pemilu yang jauh dari kata semangat demokratis
  • Pengakuan kepada HAM yang terbatas
  • Timbulnya politik dan sistem KKN yang merajalela
  • Sebab jatuhnya Orde Baru:
  • Hancurnya sebuah ekonomi nasional ( krisis ekonomi )
  • Terjadinya sebuah krisis politik
  • TNI juga tidak bersedia lagi menjadi sebuah alat kekuasaan orba
  • Gelombang demonstrasi masyarakat yang menghambat menuntut tentang Presiden Soeharto untuk turun jadi Presiden.

Orde Baru sendiri mewujudkan dirinya sebagai salah kekuatan yang sangat kuat dan relatif otonom, dan sementara itu masyarakat semakin teralienasi dari lingkungan untuk sebuah kekuasaan dan proses formulasi sebuah kebijakan. Sejak pada masa runtuhnya Orde Baru yang bersamaan juga dengan waktunya lengsernya Presiden Soeharto, saat itu maka Indonesia sendiri memasuki sebuah suasana kehidupan kenegaraan yang baru pada saat itu, sebagai hasil dari kebijakan sebuah reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek yang ada di lapisan kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku pada sebelumnya. Kebijakan reformasi ini juga berpuncak dengan adanya amandemen UUD 1945 bagian Batang Tubuhnya Karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di masa Orde Baru.

Kesimpulan

Perbedaan demokrasi dan juga reformasi dengan demokrasi sebelumnya, yang dimana pemilu yang dilaksanakan di tahun 1999-2004 sendiri jauh lebih demokratis daripada tahun sebelumnya. Rotasi kekuasan yang juga dilaksanakan dari mulai pemerintah pusat sampai dengan tingkat desa. Sebuah pola rekrutmen politik untuk dapat mengisi posisi-posisi jabatan yang dilakukan secara terbuka. Sebagaianbesar hak dasar juga bisa terjamin seperti adanya sebuah kebebasan dan juga menyatakan sebuah pendapat.

Itulah perkembangan demokrasi yang berada di indonesia dari dulu hingga kini. Demokrasi adalah suatu hal yang penting terhadap suatu negara, karena dengan adanya demokrasi terciptanya elemen-elemen yang sesuai dengan pilihan rakyat. Demokrasi juga umumnya ditandai dengan sekarang dimana kita semua bebas dan berhak berpendapat. Sama seperti hal nya juga sebuah kebebasan pers.Sekian pembahasan mengenai artikel ini semoga dapat menambah ilmu serta wawasan anda tentang demokrasi. Terimakasih.

, ,

[Top]

Dampak Covid-19 Untuk Demokrasi Indonesia

Posted on July 16, 2020  in demokrasi

Covid-19 Sebagai Tantangan Demokrasi di Indonesia. Seperti yang sudah di bagas oleh Syarif Hidayat Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), salah satu Dosen Program Pascasarjana Universitas Nasional (Unas). Dalam kurun waktu terakhir segenap komponen bangsa mulai resah. Selanjutnya, mulai merasa tercekam dan rasa takut, lantaran pada saat itu mulai merebaknya wabah corona virus 2019 atau (covid-19). Keresahan tersebut tentunya menjadi suatu hal yang sangat manusiawi. Karena, jika pandemi covid-19 sendiri tidak ditangani secara cepat dan juga tepat, akan berdampak fatal terhadap kematian manusia, dan juga perekonomian Indonesia tentunya.Oleh karena itu, wacana publik pun mulai dibanjiri dengan diskursus tentang dua isu tersebut. 

Dampak Covid-19 Terhadap Demokrasi

Sementara itu, apa pelajaran yang nantinya dapat dipetik dari terjadinya musibah covid-19 ini terkait kepada demokrasi indonesia, seperti yang akan dibahas kali ini tentang bagaimana dampak virus ini untuk demokrasi negara indonesia. Khususnya pada tata kelola negara dan babgsa. Pada umumnya relatif belum mendapat perhatian secara penuh dari para akademis. Transisi demokrasi itu sendiri masih dalam masa perdebatan. Seperti yang kita tau sejak berakhirnya Orde baru pada 1998 pemerintah sendiri mulai memasuki periode transisi demokrasi. Terkait hal tersebut secara teoritis dapat ditemukan dan ada sepuluh karakteristik utama dalam transisi indonesia.

Pertama

Adalah relasi antara negara dan juga masyarakat, tidak lagi bersifat satu arah, tetapi juga sekarang sudah bersifat dua arah. Walaupun dibukanya peluang sebagai bentuk partisipasi masyarakat cenderung belum sepenuhnya didasarkan pada sebuah itikad untuk memperkuat masyarakat sipil, tetapi, lebih pada kewajiban untuk memenuhi agenda reformasi.

Kedua

Relasi kepada negara dan juga masyarakat lebih berkarakterkan pada relasi antar elite, yaitu antara elite para penguasa dan juga antar elite masyarakat. Kondisi ini kemudian sekarang telah melahirkan praktik demokrasi yang elitis.

Ketiga

Reformasi politik lebih dititikberatkan kepada reformasi kelembagaan negara, namun masih minus penguatan kapasitas. Kondisi itu juga bertambah parah pada terjadinya praktik demokrasi prosedural.

Keempat

Telah adanya perluasan arena kebebasan sipil, namun juga minus kualitas. Realitas ini ditandai, juga dengan masih banyaknya ekspresi kebebasan sipil dengan berbagai cara-cara kekerasan, dan juga dengan adanya tindakan kekerasan, baik yang dilakukan oleh pihak negara maupun oleh masyarakat, dalam menyikapi suatu hal seperti ekspresi kebebasan.

Kelima

Pemilu yang berkarakterkan vote minus voice. Maksudnya adalah, pemilu secara rutin dilaksanakan sebagai salah satu ‘ritual politik’ untuk mendapat sebuah suara masyarakat guna untuk melegitimasi semua kekuasaan para elite. Namun, biasanya pasca pemilu, sangat mushkil memproduksi sebuah suara. Lebih buruk nya lagi adalah yang dihasilkan adalah political noise.

Keenam

Munculnya banyak oligarki partai politik. Kenyataan ini juga ditunjukkan, di antaranya seperti, adanya sentralisasi kekuasaan dalam tubuh suatu partai politik, dan proses pengambilan keputusan yang biasanya dimonopoli oleh segelintir oknum elite partai. Lalu, nantinya promosi posisi strategis tidak didasarkan kepada sitem merit, dan proses kaderisasi partai nyaris tidak berjalan.

Ketujuh

Maraknya di indonesia praktik politik transaksionis, yaitu dimana memperlakukan kekuasaan sebagai salah satu komoditas yang dapat diperjualbelikan. Fenomena ini umumnya sekarang terjadi hampir pada semua arena politik. Mulai dari sebuah praktik beli suara pada saat pemilu, sampai dengan adanya beli jabatan untuk beberapa posisi-posisi strategis pada lembaga internal di partai politik, maupun pada sebuah lembaga negara.

Kedelapan

Munculnya sebuah realitas dinasti politik, yakni dimana monopoli kekuasaan tersebut biasanya berdasarkan hubungan kekeluargaan atau pun kekerabatan. Tendensi biasanya terjadi, sangat erat dengan terkait dengan adanya praktik politik transaksional dan juga partai oligarki sebagaimana dikemukakan di atas.

Kesembilan

Maraknya praktik juga shadow state, yaitu hadirnya para aktor dari luar luar struktur formal pemerintahan. Namun, nantinya dapat mengendalikan dan juga mengontrol para aktor penyelenggara sistem pemerintah formal, baik dalam tingkat pemerintah maupun juga dalam pusat maupun daerah. Kecenderungan ini juga terjadi, juga dan tidak bisa terlepas dari adanya praktik sebuah politik transaksionis, utamanya pada sebuah pemilu

Kesepuluh

Hadirnya sebuah gerakan counter yang reform, yaitu suatu gerakan dimana reformasi yang sejatinya dapat membawa spirit antireformasi, namun malah dikemas dalam bungkus dan label pro reformasi. 

Gerakan ini juga relatif sulit untuk dideteksi pada umumnya, namun sangat membahayakan bagi masa depan sebuah demokrasi negara. 

Dampak Covid-19

Ujian dan juga bahaya hal seperti di atas dengan kondisi saat ini. Dengan merujuk kepada sepuluh karakteristik dalam transisi demokrasi di atas, maka sedikitnya sudah dapat diidentifikasi ada enam tantangan dari demokrasi di Indonesia terkait dengan adanya pandemi covid-19. Secara tidak langsung dengan adanya pandemi covid-19 ini secara tidak langsung telah menguji apakah prinsip-prinsip NKRI. Kita tahu bahwa sudah sejak 2004 indonesia sendiri menerapkan pilpres secara langsung, dan melaksanakan pilkada secara langsung. Jika kita melihat sekarang dimana kehadiran wabah covid-19 secara nyata membuat ujian sendiri bagi pemilu langsung tersebut.

Politisasi Covid-19

Bahaya politisasi covid-19 untuk sebuah pencitraan politik jelang pilpres 2020. Walaupun hal ini cenderung terkesan berlebihan namun sebagai upaya antisipasi layak untuk di pertimbangkan. Seperti yang kita tahu tujuan pilpres adalah mendapatkan kekuasan kontestasi mendapatkan kekuasaan. Dengan adanya musibah covid-19 untuk sebuah pencitraan politik sangat mungkin terjadi. Bahaya politisasi kebijakan pembatasan sosial distancing untuk dapat menekan hak dan menyampaikan aspirasi terbuka di ruang publik. Dimana kita tau skrg ini di larang warga atau masyarakat untuk berkumpul dalam ruang publik guna mencegah penularan covid-19. Dengan demikian hal tersebut dapat dipastikan selama periode pemberlakukan kebijakan pembatasan sosial tidak ada masyarakat yang dapat menyampaikan aspirasi di ruang publik. Bahaya politisasi program bantuan kepada terdampak covid untuk mobilisasi menjelang kontestasi pilkada serentak 2020. Kekhawatiran ini sebenarnya cukup beralasan, mengingat praktik politik yang dama penyelenggaraan sudah menjadi rahasia umum lagi. Oleh karena itu bila tidak ada pengawasan ketat dan juga tepat tidak kecil kemungkinan untuk cenderung hal yang sama pun akan berlaku kepada pelaksanaan program bantuan sosial covid.

Dengan artikel ini semoga nantinya publik bisa diharapkan untuk lebih sensitif dari pihak-pihak terkait untuk melakukan aksi atas konsep dan praktik demokrasi di tanah air sejauh ini. Dengan demikian dimana melalui pilpres,pileg dan juga pilkada nantinya tidak berhenti pada tingkat wacana tetapi juga terwujud pada aksi dan kenyataan. Semoga dengan adanya artikel ini masyarakat mulai paham tentang makna dan juga pentingnya sebuah demokrasi suatu negara. Terlebih kita sedang dihadapkan pada situasi seperti wabah covid seperti sekarang ini, jangan jadikan negeri ini semakin buruk dengan pemahaman-pemahaman demokrasi yang salah. Dan juga masyarakat diharapkan bisa ikut mengontrol dan berpartisipasi terhadap demokrasi yang sehat di negara indonesia ini. 

, ,

[Top]

Prinsip Benar Dalam Berdemokrasi Sesuai Pancasila 2

Posted on July 15, 2020  in Blogging

 

Masih mengenai cara berdemokrasi Pancasila yang baik memakai prinsip-prisnip yang di dasari oleh Pancasila ini. daripda berlama-lama, berikut ini bsia kalian simak lagi lanjutan yang ada pada Prinsip-Prinsip berdemokrasi Pancasila yang memang sudah di terapkan di Negara Indonesia ini.

Berdemokrasi Sesuai Pancasila

#2 Dilakukannya Dengan Cara Cerdas

Kecerdasan atau juga Intelegensi memang dipadnang sebagai suatu kemapuan yang bisa dimiliki oleh tiap manusia didalam emmahami dunia, berfikir secara rasional serta menggunakan adanya sumber-sumber pendukung yang dilakukan secara Efektif didalam menjalani hidup dan saat dihadapkan oleh berbagai halangan yang ada. Demokrasi Pancasila yang dilakukan dengan adanya kecerdasan ini memiliki arti bahwasannya segala proses penentuan kebijakan harus dilakukan secara bebas, dalam prinsipnya :

  • Kecerdasan ini bisa diartikan sebagai sautu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu tindakan yang memiliki tujuan dan juga cara berfikir rasional.
  • Kecerdasan ini juga kemampuan individual untuk memahami, melakukan berbagai Inovasi serta memberikan yang namanya solusi terhadap situasi dan juga kondisi yang dihadapinya.
  • Sebagai seorang manusia kita memang diberikan kecerdasan Intelektual “IQ”, emosional “EQ”, spiritual “SQ”, moral “MQ”, dan juga kecerdasan sosial. Tentu saja kecerdasan ini akan dimiliki oleh setiap orang dengan berbeda-beda.

#3 Berkedaulatan Terhadap Rakyat

Demokrasi ini dilakukan dengan cara berkedaulatan terhadap rakyat. Pernyataan ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Segala sesuatu kebijakan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat yang dimana telah ditetapkan oleh pemerintahan adalah dari rakyat dan juga untuk rakyat. Setidaknya seperti inilah prinsipnya.

  • Untuk prinsip secara mendasar rakyatlah yang memiliki wewenang atas dasar keberlangsungan negaranya.
  • Untuk batasan-batasan tertentu, kedaulatan rakyat ini dipercayakan pada MPR, DPR , & DPRD.
  • Wakil-wakil rakyat ini setidaknya dapat mewakili suara rakyat Indonesia dalam tingkatan atas guna merancangkan serta menetapkan suatu kebijakan yang memihak masyarakat secara luas.

#4 Berdasarkan Pada Rule Of Law

Selanjutnya untuk demokrasi ini dilakukan oleh Rule Of Law yang dimana demokrasi ini mencakup pelaksanaan sebagai berikut :

  • Keberanian Dalam Hukum “ Legal Truth”

Dimana dalam hal ini memiliki makna bahwasannya kekuasaan pada NKRI ini setidaknya harus mengandung, melindungi dan juga mengembangkan kebenaran sesuai dengan hukum :

  • Pelaksanaan demokrasinya tidak dilaksanakan secara tidak serius atau terkesan dengan ugal-ugalan, bercanda dan terkesan adanya manipulatif.
  • Segala pelaksanaanya dan juga hasil dari produk demokrasi ini harus bisa dibuktikan kebenarannya di mata hukum.
  • Menurut UUD’45 kecerdasan melaksanakan demokrasi ini tidak dilakukan dengan kekuatan naluri, kekuatan pada otot atau juga kekuatan dengan masa.
  • Untuk pelaksanaanya harus dilakukan dengan tugas-tugas yang sesuai pemanfaatannya yang dimiliki langsung oleh manusia.

#5 Prinsip Pemisahan Kekuasaan Negara

Pelaksanaan Demokrasi ini menurut UUD’45 tidaklah hanya mengakui atas kekuasaan NKRI yang tidak terbatas secara hukum, tetapi juga pelaksanaanya demokrasi ini diperkuat dengan adanya pemisahan kekuasaan negara. Pemisahan ini secara langsung diserahkan kepada badan-badan negara yang ditunjukkan untuk bertanggung jawab sesuai dari bagiannya.

Demokrasi pancasila yang dilaksanakan mengikuti UUD’45 ini memanng mengenal pembagian serta pemisahan kekuasaan dan dilakukan melalui sitem pemisahan dengan prinsip-prinsip berikut :

  • Pemisahaan kekuasaan di negara ini dilakukan berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia bukan tanpa adanya tujuan tertentu.
  • Pemisahan dari kekuasaan negara ini dilakukan guna untuk membagi kewenangan pada sistem pemerintahan agar nantinya tidak terjadi timpang tindih dan juga double job yang terjadi pada pemerintahan.
  • Pemisahan kekuasaan negara juga dilakukan agar pelaksanaan kekuasaan negara Indonesia ini dapat berlangsung dengan efektif dan juga secara efisien.

#6 Berdasarkan Pada HAM

Hubungan demokrasi dengan HAM dari adanya pelaksanaan demokrasi Pancasila ini memang terkait satu sama lain. Dimana untuk pelaksanaanya diakui dengan adanya HAM yang tujuannya sendiri tidak hanya untuk menghormati hak-hak yang ada, namun juga untuk meningkatkan harkat, martabat, serta derajat dari masyarakat Indonesia ini. pelaksanaanya sendiri didasari pelh prinsip berikut.

  • Demokrasi dengan pelaksanaan yang dilakukan secara cerdas akan mempertimbangkan adanya SWOT.
  • SWOT sendiri memiliki arti S yaitu Strengh, dimana dalam menyusun sautu kebijakan diperlukan kekuatan yang dimiliki oelh kebijakan tersebut.
  • SWOT sendiri memiliki arti W atau Weakness dengan penetapan kebijakannya juga harus dianalisis terlebih dahulu dalam aspek yang menyangkut pada kelemahannya.

[Top]