Pelaksanaan sebuah demokrasi pada era reformasi pada tahun (1998 sampai dengan sekarang ini) adalah sebuah hal yang ditandai dengan lengsernya Soeharto yang menjabat sebagai Presiden, Soeharto yang telah menjabat yaitu selama sekitar 32 tahun. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, era kepemimpinan nasional kemudian beralih dari Soeharto kepada BJ Habibie yang pada saat itu beliau menjabat sebagai Wakil Presiden. Beralihnya pemerintahan kepada BJ Habibie sebagai Presiden ke-3 Republik Indonesia merupakan sebuah hal yang dinilai sebagai jalan baru demi terbukanya sebuah proses demokrasi yang ada di Indonesia.

 

Pelaksanaan pemerintahan Orde Baru pada prakteknya sudah menjadi sebuah hal yang sangat menyimpang dari pokok-pokok awalnya. Kekuasaan pada saat itu dipegang penuh oleh Presiden dan walaupun pada awalnya kehidupan masyarakat demokrasi di Indonesia menunjukkan sebuah kemajuan, tetapi dalam perkembangannya tersebut kemudian ternyata tidak jauh berbeda dari prakteknya dengan masa agen judi bola Demokrasi Terpimpin. Jika dulunya pemerintah Indonesia pada masa Orba berniat untuk menjalankan sebuah Demokrasi Pancasila dan kemudian memutuskan sistem berdasarkan dengan Trias Politika. Akan tetapi hal tersebut, menjadi sebuah hal yang tidak begitu berjalan dengan baik.

Karakteristik Demokrasi Periode Reformasi

Orde Baru dimulai dengan sebuah tekad untuk mengabdi kepada semua kepentingan rakyat dan negara yang kemudian didasari oleh Pancasila serta UUD 1945. Era Orde Baru kemudian dibuat untuk mengatasi sebuah penyimpangan yang ada di masa orde lama. Berbagai kondisi lainnya seperti ekonomi yang terpuruk dengan juga tingkat inflasi pada saat itu mencapai 600 persen menjadi masalah bagi Indonesia. Munculnya gerakan Tritura yang timbul oleh sebuah latar belakang G30S PKI, dan lain sebagainya turut menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada sistem pemerintahan pada masa itu. Orde Baru bertujuan untuk melaksanakan sistem demokrasi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, terbukti dari beberapa peraturan berikut ini yang kemudian membuat UUD 1945 menjadi sebuah konstitusi yang sangat sakral :

  • Ketetapan MPR nomor I/MPR/1983 menyatakan bahwa MPR telah menetapkan untuk dapat mempertahankan UUD 1945 dan tidak akan merubahnya.
  • Ketetapan MPR nomor IV/MPR/1983 mengenai sebuah Referendum yang antara lain yang menyatakan bahawa apabila MPR hendak mengubah UUD 1945 maka rakyat terlebih dulu harus dapat diminati pendapat melalui sebuah referendum.
    UU no. 5 tahun 1985 mengenai hal Referendum yang menjadi suatu pelaksanaan yang ada dari Tap MPR sebelumnya.

 

Dalam sebuah sistem pemerintahan yang ada di pada masa Orde Baru juga dilakukan sebuah perampingan partai-partai politik. Sehingga hal ini pada saat itu menyebabkan hanya ada tiga partai saja, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), juga Partai Perjuangan Indonesia (PDI). Dalam pelaksanaan hal tersebut Golkar menjadi partai mayoritas tunggal yang selalu memenangkan setiap pemilu pada masa Orde Baru. Ketidakpuasan apapun yang kemudian muncul pada masa itu dengan cepat akan langsung diredam. Ciri pokok orde baru yang sangat jelas terlihat pada sebuah sistem pemerintahan. Yaitu ada pada masa Orde Baru bahwa Lembaga Kepresidenan adalah lembaga yang memegang kekuasaan tertinggi.

Demokrasi Indonesia periode reformasi

Presiden BJ Habibie yang kemudian meletakkan fondasi yang kuat bagi para pelaksanaan demokrasi yang ada Indonesia yaitu pada masa selanjutnya. Dalam sebuah masa pemerintahan Presiden BJ Habibie kemudian muncul beberapa indikator dari pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, yaitu:

Diberikan kebebasan pers

Pada era reformasi adalah sebuah era yang baru, karena pada saat itu diberikan sebuah ruang kebebasan pers. Ruang kebebasan pers tersebut sebagai ruang publik untuk dapat berpartisipasi dalam kebangsaan dan juga kehidupan kenegaraan. Jika pada masa kepemimpinan Soeharto, kebebasan pers adalah sebuah hal yang selalu diatur oleh keputusan pemerintah. Akibatnya pada masa itu banyak media yang diakuisisi oleh pemerintah.

Berlakunya sistem multipartai

Di era reformasi sistem multipartai kemudian dapat diberlakukan. Seperti yang terlihat pada Pemilihan Umum 1999. Habibie sebagai Presiden RI yang membuka kesempatan pada rakyat untuk dapat berserikat dan kemudian dapat berkumpul sesuai dengan ideologi dan aspirasi politiknya yang ada di Indonesia.

Karakteristik demokrasi periode reformasi

Demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada saat era reformasi adalah bentuk dari demokrasi Pancasila.
Kondisi demokrasi Indonesia yang ada di periode reformasi dinilai sedang menuju kepada tahap yang sempurna.
Warga negara yang bertugas mengawal demokrasi agar nantinya dapat diterapkan di dalam aspek kehidupan.

Berikut ini karakteristik demokrasi pada periode reformasi:

Pemilu lebih yang sistemnya lebih demokratis
Rotasi tentang kekuasaan dari pemerintah pusat hingga juga daerah
Pola rekrutmen dari politik terbuka
Hak-hak dasar dari warga negara terjamin

Berikut ini penjelasannya:

Pemilu lebih demokratis

Pemilu nantinya akan dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem dari Pemilu yang juga terus berkembang memberikan sebuah jalan bagi rakyat untuk dapat menggunakan semua hak politik yang ada di dalam Pemilu.Puncaknya adalah pada 2004 rakyat yang kemudian bisa langsung memilih wakilnya yang berada di lembaga legislatif serta presiden dan juga wakil presiden yang dapat dipilih secara langsung.

 

Pada tahun 2005 kepala daerah pun atau gubernur dan juga bupati atau walikota kemudian dipilih langsung oleh rakyat.Rotasi kekuasaan yang ada pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Sebuah Rotasi kekuasaan yang dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai dengan yang ada pada tingkat desa.

Pola rekrutmen politik terbuka

Rekrutmen politik untuk hal pengisian jabatan politik merupakan sebuah hal yang dapat dilakukan secara terbuka. Setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Hak-hak dasar yang ada dari warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat Indonesia bisa terjamin seperti, adanya sebuah kebebasan untuk dapat menyatakan pendapat, kebebasan pers serta kebebasan lainnya.

Kesimpulan

Segala kelebihan dan juga semua kekurangan yang terdapat dalam sistem pemerintahan orde baru tersebut membuat masyarakat yang awalnya merasa sangat nyaman kemudian mulai terusik. Terutama karena berbagai penyimpangan yang ada di Indonesia dari sistem pemerintahan, dan terjadinya ketidak bebasan mengungkapkan pendapat.Tuntutan akan perubahan yang ditujukan kepada kepemimpinan dan sistem pemerintahan kemudian menjadi sebuah hal yang mulai mengemuka. Terlebih lagi saat itu imbas yang dirasakan dari krisis ekonomi Asia juga mempengaruhi Indonesia.

 

Berbagai demonstrasi dan tuntutan pun pada akhirnya terus bergulir hingga menyebabkan terjadinya tragedi trisakti 1998. Tidak hanya itu saja sejumlah empat orang yang merupakan mahasiswa yang berdemonstrasi menuntut sebuah kemunduran Presiden Soeharto. Peristiwa tersebut dikenal dengan sejarah peristiwa Trisakti yang pada akhirnya menyebabkan kerusuhan pada Mei 1998 yang kemudian di campuri dengan isu SARA.

 

Itulah karakteristik demokrasi periode Reformasi yang ada di Indonesia. Indonesia adalah salah satu yang menganut sistem demokrasi sejak awal namun pada kepemimpinan orde lama beberapa sistem menjadi melenceng dari seharusnya.