elecodelospasos.net

Cara benar dalam berdemokrasi

Prinsip Benar Dalam Berdemokrasi Sesuai Pancasila 2

Posted on February 25, 2020  in Blogging

Masih mengenai cara berdemokrasi Pancasila yang baik memakai prinsip-prisnip yang di dasari oleh Pancasila ini. daripda berlama-lama, berikut ini bsia kalian simak lagi lanjutan yang ada pada Prinsip-Prinsip berdemokrasi Pancasila yang memang sudah di terapkan di Negara Indonesia ini.

#2 Dilakukannya Dengan Cara Cerdas

Kecerdasan atau juga Intelegensi memang dipadnang sebagai suatu kemapuan yang bisa dimiliki oleh tiap manusia didalam emmahami dunia, berfikir secara rasional serta menggunakan adanya sumber-sumber pendukung yang dilakukan secara Efektif didalam menjalani hidup dan saat dihadapkan oleh berbagai halangan yang ada. Demokrasi Pancasila yang dilakukan dengan adanya kecerdasan ini memiliki arti bahwasannya segala proses penentuan kebijakan harus dilakukan secara bebas, dalam prinsipnya :

  • Kecerdasan ini bisa diartikan sebagai sautu kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk melakukan suatu tindakan yang memiliki tujuan dan juga cara berfikir rasional.
  • Kecerdasan ini juga kemampuan individual untuk memahami, melakukan berbagai Inovasi serta memberikan yang namanya solusi terhadap situasi dan juga kondisi yang dihadapinya.
  • Sebagai seorang manusia kita memang diberikan kecerdasan Intelektual “IQ”, emosional “EQ”, spiritual “SQ”, moral “MQ”, dan juga kecerdasan sosial. Tentu saja kecerdasan ini akan dimiliki oleh setiap orang dengan berbeda-beda.

#3 Berkedaulatan Terhadap Rakyat

Demokrasi ini dilakukan dengan cara berkedaulatan terhadap rakyat. Pernyataan ini membuktikan bahwa kekuasaan tertinggi ada di rakyat. Segala sesuatu kebijakan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat yang dimana telah ditetapkan oleh pemerintahan adalah dari rakyat dan juga untuk rakyat. Setidaknya seperti inilah prinsipnya.

  • Untuk prinsip secara mendasar rakyatlah yang memiliki wewenang atas dasar keberlangsungan negaranya.
  • Untuk batasan-batasan tertentu, kedaulatan rakyat ini dipercayakan pada MPR, DPR , & DPRD.
  • Wakil-wakil rakyat ini setidaknya dapat mewakili suara rakyat Indonesia dalam tingkatan atas guna merancangkan serta menetapkan suatu kebijakan yang memihak masyarakat secara luas.

#4 Berdasarkan Pada Rule Of Law

Selanjutnya untuk demokrasi ini dilakukan oleh Rule Of Law yang dimana demokrasi ini mencakup pelaksanaan sebagai berikut :

  • Keberanian Dalam Hukum “ Legal Truth”

Dimana dalam hal ini memiliki makna bahwasannya kekuasaan pada NKRI ini setidaknya harus mengandung, melindungi dan juga mengembangkan kebenaran sesuai dengan hukum :

  • Pelaksanaan demokrasinya tidak dilaksanakan secara tidak serius atau terkesan dengan ugal-ugalan, bercanda dan terkesan adanya manipulatif.
  • Segala pelaksanaanya dan juga hasil dari produk demokrasi ini harus bisa dibuktikan kebenarannya di mata hukum.
  • Menurut UUD’45 kecerdasan melaksanakan demokrasi ini tidak dilakukan dengan kekuatan naluri, kekuatan pada otot atau juga kekuatan dengan masa.
  • Untuk pelaksanaanya harus dilakukan dengan tugas-tugas yang sesuai pemanfaatannya yang dimiliki langsung oleh manusia.

#5 Prinsip Pemisahan Kekuasaan Negara

Pelaksanaan Demokrasi ini menurut UUD’45 tidaklah hanya mengakui atas kekuasaan NKRI yang tidak terbatas secara hukum, tetapi juga pelaksanaanya demokrasi ini diperkuat dengan adanya pemisahan kekuasaan negara. Pemisahan ini secara langsung diserahkan kepada badan-badan negara yang ditunjukkan untuk bertanggung jawab sesuai dari bagiannya.

Demokrasi pancasila yang dilaksanakan mengikuti UUD’45 ini memanng mengenal pembagian serta pemisahan kekuasaan dan dilakukan melalui sitem pemisahan dengan prinsip-prinsip berikut :

  • Pemisahaan kekuasaan di negara ini dilakukan berdasarkan sistem pemerintahan Indonesia bukan tanpa adanya tujuan tertentu.
  • Pemisahan dari kekuasaan negara ini dilakukan guna untuk membagi kewenangan pada sistem pemerintahan agar nantinya tidak terjadi timpang tindih dan juga double job yang terjadi pada pemerintahan.
  • Pemisahan kekuasaan negara juga dilakukan agar pelaksanaan kekuasaan negara Indonesia ini dapat berlangsung dengan efektif dan juga secara efisien.

#6 Berdasarkan Pada HAM

Hubungan demokrasi dengan HAM dari adanya pelaksanaan demokrasi Pancasila ini memang terkait satu sama lain. Dimana untuk pelaksanaanya diakui dengan adanya HAM yang tujuannya sendiri tidak hanya untuk menghormati hak-hak yang ada, namun juga untuk meningkatkan harkat, martabat, serta derajat dari masyarakat Indonesia ini. pelaksanaanya sendiri didasari pelh prinsip berikut.

  • Demokrasi dengan pelaksanaan yang dilakukan secara cerdas akan mempertimbangkan adanya SWOT.
  • SWOT sendiri memiliki arti S yaitu Strengh, dimana dalam menyusun sautu kebijakan diperlukan kekuatan yang dimiliki oelh kebijakan tersebut.
  • SWOT sendiri memiliki arti W atau Weakness dengan penetapan kebijakannya juga harus dianalisis terlebih dahulu dalam aspek yang menyangkut pada kelemahannya.